Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Coretax
Penulis: Oktovian
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu egara. Sebelum hadirnya sistem Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengandalkan platform DJP Online dan aplikasi terpisah seperti e-SPT dan e-Faktur. Namun, keterbatasan teknis dan kompleksitas administrasi sering kali menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan, terjadi perubahan signifikan dalam pola kepatuhan wajib pajak.
Sebelum Coretax, kepatuhan wajib pajak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:
Keterbatasan sistem DJP Online karena tidak bisa melakukan pelaporan SPT PPN sehingga untuk pelaporan pajak antara PPh dan PPN dilakukan dengan dua platform berbeda.
Proses manual yang menuntut ketelitian tinggi, sehingga rawan kesalahan input.
Kurangnya transparansi dalam integrasi data, yang menimbulkan keraguan terhadap akurasi administrasi.
Kondisi ini menyebabkan kepatuhan wajib pajak relatif rendah, lebih banyak bergantung pada kesadaran pribadi dan pendampingan eksternal.
Menurut Penulis dengan diterapkannya Coretax, terjadi transformasi besar dalam administrasi perpajakan:
Integrasi data real-time yang meningkatkan transparansi dan akurasi.
Kemudahan pelaporan melalui sistem yang lebih otomatis dan ramah pengguna.
Peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan karena data lebih terjamin keamanannya.
Efisiensi administrasi yang mengurangi beban wajib pajak dalam proses pelaporan.
Hasilnya, kepatuhan wajib pajak meningkat signifikan karena sistem lebih jelas, cepat, dan dapat diandalkan.
Berikut rasio kepatuhan formal Wajib Pajak dari Tahun 2024 & Tahun 2025 :
DJP Catat 7,2 Juta Wajib Pajak Isi SPT, Masih 47,15% dari Target
Rasio kepatuhan formal merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan yang diterima dalam 1 tahun pajak dan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan.
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa terdapat penurunan rasio target kepatuhan formal Wajib Pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya transisi Pelaporan SPT Tahunan dari DJP Online ke Coretax yang membuat proses pelaporan menjadi berbeda dan banyak Wajib Pajak yang masih membutuhkan pendapingan.
Menurut Penulis hal ini adalah hal yang sudah biasa terjadi di masa transisi, tetapi penulis percaya bahwa dimasa yang akan datang pelaporan SPT Tahunan akan menjadi lebih mudah dan lebih praktis dan sangat membantu Wajib Pajak karena semuanya serba otomatis. Dan ini juga sangat membatu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya Coretax membuat pelaporan pajak lebih transparan dibandingkan dengan pelaporan sebelum adanya Coretax.
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Coretax (Tahun 2024 & Tahun 2025)
Meskipun Coretax membawa banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:
Kendala teknis seperti error sistem dan data tidak sinkron.
Literasi digital wajib pajak yang masih beragam.
Skeptisisme terhadap keamanan data, meski transparansi meningkat.
Coretax telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan sistem yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Namun, keberhasilan penuh dari implementasi Coretax tetap bergantung pada peningkatan literasi digital, pendampingan berkelanjutan, serta perbaikan teknis yang konsisten. Dengan demikian, Coretax menjadi tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.
