Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 270/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 270/KM.5/2000 TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM KE-2 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA KEGIATAN PROYEKBINTAN INDUSTRIAL ESTATE (PHASE 2A) THREE BLOCKS OF 3-STOREY DORMITORY UNITS (BLOCK G, H, & J)DI KAWASAN INDUSTRI LOBAM PULAU BINTAN DENGAN DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DANTIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PT GRAHA INTI PRAKARSA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat Permohonan Addendum ke-2 PT Graha Inti Prakarsa No 055/GIP/PBM-DORM-LBM/XII/99 tanggal 23 Desember 1999 yang diterima tanggal 14 Februari 2000; Memperhatikan : Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM KE-2 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA KEGIATAN PROYEK BINTAN INDUSTRIAL ESTATE (PHASE 2A) THREE BLOCKS OF 3-STOREY DORMITORY UNITS (BLOCK G, H, & J) DI KAWASAN INDUSTRI LOBAM PULAU BINTAN DENGAN DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PT GRAHA INTI PRAKARSA. PERTAMA : Terhadap pemasukan barang impor periode November 1999 sampai dengan Mei 2000, dengan perkiraan harga sebesar S$ 328,500.00 (Tiga ratus dua delapan ribu lima ratus Dollar Singapura), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA hanya digunakan untuk pelaksanaan Proyek Bintan Industrial Estate (Phase 2A) Three Blocks of 3-Storey Dormitory Units (Block G, H, & J) di Kawasan Industri Lobam Pulau Bintan oleh PT Graha Inti Prakarsa dan tidak boleh dipindahtangankan dan/atau dipindahlokasikan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal No. 2063/KM.05/1998 tanggal 6 Oktober 1999 jo. No. 2215/KM.5/1999 tanggal 18 November 1999 serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Februari 2000A.n. MENTERI KEUANGAN RIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 151/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 151/KM.5/2000 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2431/KM.5/1999 TANGGAL 15 DESEMBER 1999 DANPENETAPAN KEMBALI PT. SHIRASUNA ASIA PERMAI ELECTRONIC SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASANBERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) YANG BERLOKASI DI JALANHALIM PERDANAKUSUMA NO. 33, DESA KEBON BESAR, KECAMATAN BATU CEPER, TANGERANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2431/KM.5/1999 TANGGAL 15 DESEMBER 1999 DAN PENETAPAN KEMBALI PT. SHIRASUNA ASIA PERMAI ELECTRONIC SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) YANG BERLOKASI DI JALAN HALIM PERDANAKUSUMA NO. 33, DESA KEBON BESAR, KECAMATAN BATU CEPER, TANGERANG, JAWA BARAT. PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2431/KM.5/1999 tanggal 15 Desember 1999 tentang Persetujuan Pindah Nama Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) PT. Shirasuna Asia Permai Electronic yang berlokasi di Jalan Halim Perdanakusuma No. 33, Desa Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 249/KMK.05/1998 tanggal 27 April 1998 kepada PT. Putra Chandra Niaga. KEDUA : Menetapkan kembali PKB merangkap PDKB PT. Shirasuna Asia Permai Electronic yang berlokasi di Jalan Halim Perdanakusuma No. 33, Desa Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang, Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 249/KMK.05/1998 tanggal 27 April 1998. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 249/KMK.05/1998 tanggal 27 April 1998. Ditetapkan di JakartaPada tanggal 4 Februari 2000A.n. MENTERI KEUANGANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ttdDr. R.B. PERMANA AGUNG, MSc
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 144/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 144/KM.5/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50/KMK.05/1996TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO. 3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997JO. 737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 JO. 983/KM.5/1999 TANGGAL 29 MEI 1999TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARAKAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No.50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO.3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 JO.737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 JO.983/KM.5/1999 TANGGAL 29 MEI 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT AIWA INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA SEGOG KM.14.5, DESA BATUNUNGGAL, KECAMATAN CIBADAK, SUKABUMI, JAWA BARAT. PERTAMA : Menyempurnakan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.50/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996 Jo. 3484/KM.5/1997 tanggal 17 Nopember 1997 Jo.737/KM.5/1999 tanggal 26 April 1999 Jo. 983/KM.5/1999 tanggal 29 Mei 1999 menjadi sebagai berikut : “Pasal 1 Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Aiwa Indonesia sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada : a. Nama Perusahaan : PT Aiwa Indonesia b. Alamat Kantor Perusahaan : Jalan Raya Segog Km.14.5, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat c. Nama Pemilik/penanggung jawab : Minoru Area d. Alamat Pemilik/penanggung jawab : Jalan Raya Segog Km.14.5, Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.071.169.5-405 f. Luas lokasi Kawasan Berikat : 77.661,52 M2 g. Jenis hasil produksi : Walkman, Radio kaset/Cassette Deck Mechanism Assembly, Car Audio Set, CD Portable, Video CD Player, Kit dan Komponennya, Micro Compo KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri keuangan RI No.50/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996 Jo. 3484/KM.5/1997 tanggal 17 Nopember 1997 Jo. 737/KM.5/1999 tanggal 26 April 1999 Jo. 983/KM.5/1999 tanggal 29 Mei 1999 78/KMK.05/1996 tanggal 15 Februari 1996, dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di JakartaPada tanggal 3 Februari 2000A.n. MENTERI KEUANGAN R.IDIREKTUR JENDERALu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 140/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 140/KM.5/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NO. 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB)MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. DISTRIBUTION PARK OF INDONESIAYANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1596/KM.5/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NOMOR 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MM2100, DESA GANDA MEKAR, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT. PERTAMA : Menyempurnakan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : No. 1596/KM.5/1997 tanggal 4 Juni 1997 jo. Nomor : 380/KM.5/1998 tanggal 25 Februari 1998 menjadi sebagai berikut : “Pasal 1 Memberikan izin sebagai Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB) kepada : a. Nama Perusahaan : PT. Distribution Park of Indonesia b. Alamat Kantor Perusahaan : Kawasan Industri MM 2100 Blok J-10, Desa Ganda Mekar, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat c. Alamat PGB merangkap PPGB : Kawasan Industri MM 2100 Blok J-10, Desa Ganda Mekar, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Drs. Iwan Herawan Lubis e. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Kawasan Industri MM 2100 Blok J-10, Desa Ganda Mekar, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.071.534.0-407 g. Luas Lokasi Gudang Berikat : 15.900 M2 Terdiri atas -Gudang Tertutup : 9.380 M2 -Sisanya dipergunakan untuk Lapangan Terbuka : 6.520 M2″ KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1596/KM.5/1997 tanggal 4 Juni 1997 jo. Nomor 380/KM.5/1998 tanggal 25 Februari 1998, dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Februari 2000A.n. MENTERI KEUANGANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 138/KM.5/2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADAGUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT ARVICO ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASANINDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA VIIIA, SFB BLOK B 11K CIKARANG, KELURAHAN PASIR GOMBONG,KECAMATAN LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT ARVICO ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA VIIIA, SFB BLOK B 11K CIKARANG, KELURAHAN PASIR GOMBONG, KECAMATAN LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT. Pasal 1 Memberikan izin sebagai PGB merangkap PPGB kepada a. Nama Perusahaan : PT Arvico Electronics Indonesia b. Alamat Perusahaan : Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka IV C,SFB Block T 2 F, Cikarang – Bekasi 17530 Jawa Barat c. Alamat Gudang Berikat : Kawasan Industri Jababeka , Jl. Jababeka VIIIA,SFB Blok B 11K Cikarang, Kelurahan Pasir Gombong,Kecamatan Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat d. Nama Pemilik/Penanggung jawab : Bang Myung Soo e. Alamat Pemilik/Penanggung jawab : Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka IVC,SFB Blok T 2 F Cikarang, Bekasi, Jawa Barat f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.869.261-407 (KPP Bekasi)1.869.261.6-055 (KPP PMA II) g. Luas Lokasi GB : 1.329 M2 Pasal 2 Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disertai kewajiban untuk : Pasal 3 Pemberian izin PGB merangkap PPGB ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 4 Pemberian izin ini dapat dibekukan atau dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Gudang Berikat. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Februari 2000A.n. MENTERI KEUANGANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 113/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/KM.5/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996TANGGAL 8 NOVEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUANSEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHADI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIAYANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA SFB BLOK V 86 A-B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE,CIKARANG – BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996 TANGGAL 8 NOVEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA SFB BLOK V 86 A-B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, CIKARANG – BEKASI, JAWA BARAT. PERTAMA : Menyempurnakan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : No. 634/KMK.05/1996 tanggal 8 November 1996 menjadi sebagai berikut : “Pasal 1 Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada : a. Nama Perusahaan : PT. Mitsuyoshi Manufacturing Indonesia b. Alamat Kantor Perusahaan : Jln. Jababeka SFB Blok V 86 A-B Cikarang Industrial Estate, Cikarang – Bekasi Jawa Barat c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Toshio Azekami d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jln. Jababeka SFB Blok V 86 A-B Cikarang Industrial Estate, Cikarang – Bekasi Jawa Barat e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.071.629.8-407 f. Luas Lokasi Kawasan Berikat : 4.702,50 M2 g. Jenis Hasil Produksi : Speaker componen berupa Grille Cloth, Front Grille 1 Cloth Type, Front Grille-2 Metal Type, Cloth Tlc, Grille Catcher dan Speaker Assy.” KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 634/KMK.05/1996 tanggal 8 November 1996, dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 Januari 2000A.n. MENTERI KEUANGANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN