Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 74/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 74/KM.5/2000 TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM KE-1 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA PROYEK PENGADAANKEBUTUHAN OPERASIONAL PT BINTAN HOTELS UNTUK BARANG PERLENGKAPAN HOTEL BANYAN TREE DIKAWASAN PARIWISATA LAGOI – PULAU BINTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat Permohonan Addendum ke-1 PT Bintan Hotels Nomor : 028/BTRB/DIRJEN-BC-JKT/XI/99 tanggal 23 November 1999 yang berkasnya diterima tanggal 29 Desember 1999; Memperhatikan : Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM KE-1 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA PROYEK PENGADAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PT BINTAN HOTELS UNTUK BARANG PERLENGKAPAN HOTEL BANYAN TREE DI KAWASAN PARIWISATA LAGOI – PULAU BINTAN DENGAN DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PT BINTAN HOTELS. PERTAMA : Terhadap pemasukan barang impor periode Juni 1999 sampai dengan 30 Juni 2000, dengan perkiraan harga sebesar SGD 26,500.00 (Dua puluh enam ribu lima ratus Dolar Singapura) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA hanya digunakan untuk pelaksanaan Proyek Pengadaan Kebutuhan Operasional PT Bintan Hotels untuk barang perlengkapan Hotel Banyan Tree di Kawasan Pariwisata Lagoi – Pulau Bintan oleh PT Bintan Hotels dan tidak boleh dipindahtangankan dan/atau dipindahlokasikan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15457/KM.5/1999 tanggal 18 Agustus 1999 serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Januari 2000A.n. MENTERI KEUANGAN RIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABAENAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59/KM.5/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 565/KM.5/1997 TANGGAL12 NOVEMBER 1997 YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN NO. 2446/KM.5/1999 TANGGAL16 DESEMBER 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAIPENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATASNAMA PT AIWA DHARMALA YANG BERLOKASI DI KAWASAN DHARMA INDUSTRI, JALAN RAYA BEKASI KM.65,DESA WARINGIN JAYA, KEDUNG WARINGIN, BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 565/KM.5/1997 TANGGAL 12 NOVEMBER 1997 YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN NO. 2446/KM.5/1999 TANGGAL 16 DESEMBER 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT AIWA DHARMALA YANG BERLOKASI DI KAWASAN DHARMA INDUSTRI, JALAN RAYA BEKASI KM.65, DESA WARINGIN JAYA, KEDUNG WARINGIN, BEKASI, JAWA BARAT. PERTAMA : Menyempurnakan diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No. 565/KMK.05/1997 tanggal 12 Nopember 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan terakhir No. 2446/KM.5/1999 tanggal 16 Desember 1999 menjadi sebagai berikut : “Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Aiwa Dharmala sebagai Kawasan Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada : a. Nama Perusahaan : PT Aiwa Dharmala b. Alamat Kantor Perusahaan : Kawasan Dharma Industri, Jalan Raya Bekasi KM.65, Desa Waringin Jaya, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat c. Nama pemilik/penanggung jawab : Ir. Gunawan Tjondromartono d. Alamat pemilik/penanggung Jawab : Kawasan Dharma Industri, Jalan raya Bekasi KM.65, Desa Waringin Jaya, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat e. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.072.030.8-407 f. Luas Lokasi Kawasan Berikat : 30.500,00 M2 g. Jenis hasil produksi : Mini Audio dan Mini HI-FI” KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan RI No. 565/KMK.05/1997 tanggal 12 Nopember 1997 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan terakhir No. 2446/KM.5/1999 tanggal 16 Desember 1999, dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Januari 2000A.n Menteri Keuangan RIDirektur Jenderalu.b.Direktur Fasilitas Kepabeanan ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 43/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43/KM.5/2000 TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM KE-1 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA PROYEK PENGADAANKEBUTUHAN PEMELIHARAAN LAPANGAN GOLF DI KAWASAN PARIWISATA LAGOI – PULAU BINTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat Permohonan Addendum ke-1 PT Ria Bintan Nomor : 007/RB-Add/BCJKT/XI/99 tanggal 25 November 1999 yang berkasnya diterima tanggal 23 Desember 1999; Memperhatikan : Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN ADDENDUM KE-1 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA PROYEK PENGADAAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN LAPANGAN GOLF DI KAWASAN PARIWISATA LAGOI – PULAU BINTAN DENGAN DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PT RIA BINTAN. PERTAMA : Terhadap pemasukan barang impor periode Agustus 1999 sampai dengan Juli 2000, dengan perkiraan harga sebesar SGD 1,056,017.00 (Satu juta lima puluh enam ribu tujuh belas Dolar Singapura) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA hanya digunakan untuk pelaksanaan Proyek Pengadaan Kebutuhan Pemeliharaan Lapangan Golf di Kawasan Pariwisata Lagoi – Pulau Bintan oleh PT Ria Bintan dan tidak boleh dipindahtangankan dan/atau dipindah-lokasikan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1907/KM.5/1999 tanggal 6 Oktober 1999 serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Januari 2000A.n. MENTERI KEUANGAN RIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABAENAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 421/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 421/KM.5/2000 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHAPADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT STARSAUTO DINAMIKA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKAX KAV. G. 33-34 CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, BEKASI, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT STARSSAUTO DINAMIKA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA X KAV. G. 33-34 CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, BEKASI, JAWA BARAT Pasal 1 Memberikan Izin sebagai PGB merangkap PPGB kepada : a. Nama Perusahaan : PT Starsauto Dinamika b. Alamat Perusahaan : Jln. K.H. Hasyim Ashari No.20 Jakarta Pusat 10130 c. Alamat Gudang Berikat : Jalan Jababeka X Kav. G.33-34 Cikarang Industrial Estate, Bekasi, Jawa Barat d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Hadi Widjaja Tanaga e. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Jln. Permata Hijau Blok X/2 Jakarta Selatan f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.654.436.3-025 g. Luas lokasi GB : 9.450 M2 Pasal 2 Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disertai kewajiban untuk : Pasal 3 Pemberian izin PGB merangkap PPGB ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 4 Pemberian Izin ini dapat dibekukan atau dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Gudang Berikat. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Maret 2000A.n. MENTERI KEUANGAN RIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 392/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 392/KM.5/2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT DOW POLYMERSINDONESIA YANG BERLOKASI DI GUDANG BERIKAT PT DOVER CHEMICAL JALAN RAYA MERAK, DESA GEREM,KECAMATAN PULOMERAK, SERANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT DOW POLYMERS INDONESIA YANG BERLOKASI DI GUDANG BERIKAT PT DOVER CHEMICAL JALAN RAYA MERAK, DESA GEREM, KECAMATAN PULOMERAK, SERANG, JAWA BARAT. Pasal 1Memberikan izin sebagai PPGB kepada : a. Nama Perusahaan : PT Dow Polymers Indonesia b. Alamat Perusahaan : Wisma GKBI Suite 2001, Jakarta 10210 c. Alamat Gudang Berikat : Jalan Raya Merak, Desa Gerem, Kecamatan Pulomerak, Serang, Jawa Barat d. Nama Pemilik/Penanggung jawab : Didie Wijoyono Soewondho e. Alamat Pemilik/Penanggung jawab : Wisma GKBI Suite 2001, Jakarta 10210 f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.070.760.2-052 g. Luas lokasi GB : Tangki No. T-752 Pasal 2 Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disertai kewajiban untuk : Pasal 3 Pemberian izin PPGB ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 4 Pemberian izin ini dapat dibekukan atau dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Gudang Berikat. Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 Maret 2000A.n. MENTERI KEUANGANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 391/KM.5/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 391/KM.5/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1364/KM.5/1998 SEBAGAIMANA TELAHDISEMPURNAKAN TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1955/KM.5/1999 TENTANGPEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADAGUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT DOVER CHEMICAL YANG BERLOKASI JALAN RAYA MERAK, DESAGEREM,KECAMATAN PULOMERAK, SERANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1364/KM.5/1998 SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1955/KM.5/1999 TENTANG PEMBERIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT DOVER CHEMICAL YANG BERLOKASI JALAN RAYA MERAK, DESA GEREM, KECAMATAN PULOMERAK, SERANG, JAWA BARAT. Pasal I Menyempurnakan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1364/KM.5/1998 tanggal 5 Juni 1998 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1955/KM.5/1999 tanggal 13 Oktober 1999 menjadi sebagai berikut : “Pasal 1a.Nama Perusahaan:PT Dover Chemicalb.Alamat Perusahaan:Jalan Kapuk Kamal No. 19, Jakarta Utarac.Alamat Gudang Berikat:Jalan Raya Merak, Desa Gerem,Kecamatan Pulomerak, Serang, JawaBaratd.Nama Pemilik/Penanggung jawab:Ng Iet Pewe.Alamat Pemilik/Penanggung jawab :Jalan Kapuk Kamal No. 19, Jakarta Utaraf.Nomor Pokok Wajib Pajak:1.207.369.8-401g.Luas lokasi GB :2.620 M2 (Tangki No. T-1005, T-1006,T-1007, T-1008, T-1009, T-1010, T-751,T-753, T-754, dan T-755)” Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1364/KM.5/1998 tanggal 5 Juni 1998 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1955/KM.5/1999 tanggal 13 Oktober 1999, dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 Maret 2000A.n. MENTERI KEUANGANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIu.b.DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN ttdDrs. IRWAN RIDWAN