Perubahan kebijakan perpajakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) membawa konsekuensi baru bagi pelaku ekonomi digital. Salah satu perubahan yang paling mendapat perhatian adalah tidak lagi diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen kepada sejumlah profesi yang menjalankan pekerjaan bebas, termasuk content creator, influencer, blogger, vlogger, hingga afiliator.
Artinya, meskipun memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, kelompok profesi tersebut tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final UMKM sebagaimana yang berlaku sebelumnya.
Apa yang Berubah dalam PP 20/2026?
Sebelum berlakunya PP 20/2026, pelaku usaha maupun individu dengan omzet tertentu masih dapat memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan dalam PP 23/2018 dan PP 55/2022.
Melalui regulasi terbaru, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut. Fasilitas PPh Final kini difokuskan kepada kelompok wajib pajak yang benar-benar menjalankan kegiatan usaha sesuai kriteria yang ditetapkan, sementara profesi yang dikategorikan sebagai pekerjaan bebas tidak lagi termasuk penerima fasilitas tersebut.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan model bisnis digital.
Siapa yang Masih Bisa Menggunakan Tarif PPh Final 0,5 Persen?
PP 20/2026 tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen, namun hanya bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh:
- wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha;
- perseroan terbatas (PT) perorangan; dan
- koperasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan.
Dengan demikian, tidak semua wajib pajak yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis dapat menggunakan tarif PPh Final sebagaimana sebelumnya.
Content Creator hingga Afiliator Masuk Kategori Pekerjaan Bebas
Dalam Pasal 56 PP 20/2026, pemerintah secara tegas menyebut bahwa pembuat atau pencipta konten pada media digital tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh Final UMKM.
Kelompok tersebut mencakup berbagai profesi yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital, seperti:
- influencer atau pemengaruh;
- content creator;
- selebgram;
- blogger;
- vlogger;
- YouTuber; dan
- profesi digital lain dengan karakteristik serupa.
Afiliator juga pada praktiknya termasuk dalam kelompok ini karena memperoleh penghasilan melalui promosi produk atau jasa menggunakan tautan afiliasi (affiliate link) yang dipublikasikan melalui media sosial, situs web, maupun platform digital lainnya.
Penghasilan mereka dapat berasal dari berbagai sumber, seperti endorsement, monetisasi platform, kerja sama promosi dengan merek, hingga komisi penjualan dari program afiliasi.
Bagaimana Mekanisme Pajaknya?
Setelah tidak lagi menggunakan skema PPh Final, penghitungan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan umum PPh orang pribadi dan juga bisa memanfaatkan adanya Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Artinya, besarnya pajak tidak lagi dihitung dari omzet, melainkan dari penghasilan neto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan perpajakan.
Tarif yang digunakan mengikuti tarif progresif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Karena itu, pembukuan atau pencatatan yang baik menjadi semakin penting agar perhitungan pajak dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah yang Perlu Dipersiapkan
Berlakunya PP 20/2026 menjadi momentum untuk meninjau kembali kewajiban perpajakan yang dimiliki. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara tertib;
- menyimpan dokumen pendukung seluruh transaksi dan penghasilan;
- memahami mekanisme penghitungan pajak berdasarkan ketentuan umum; serta
- melakukan evaluasi kepatuhan perpajakan secara berkala agar terhindar dari potensi sanksi di kemudian hari.
Kesimpulan
PP 20/2026 membawa perubahan penting bagi pelaku ekonomi digital. Influencer, content creator, blogger, vlogger, hingga afiliator tidak lagi dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen meskipun omzetnya berada di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
Dengan beralih ke mekanisme penghitungan PPh secara umum, pelaku profesi digital perlu lebih memperhatikan pembukuan, pencatatan transaksi, serta pelaporan pajak agar tetap memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan meminimalkan risiko sengketa di masa mendatang.