bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-5716/KPU.01/2016 tanggal 02 November 2016 dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Iembar asli Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016, berikut mencantumkan nomor referensi tersebut pada PIB No. 358004 tanggal 30 Agustus 2016. Dengan demikian, Pemohon Banding sudah memenuhi persyaratan sesuai PMK-118, maka berhak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka AKFTA;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Plastic Insulated Wire (35 jenis barang) dengan PIB Nomor: 358004 tanggal 30 Agustus 2016 menggunakan preferensi tarif ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA) dengan melampirkan Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016;

bahwa Terbanding menolak pemberian fasilitas preferensi tarif bea masuk karena meragukan keabsahan Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016, dan Terbanding telah mengirimkan Rejection Notification kepada Pejabat Korea yang menerbitkan Form AK dengan Surat Nomor: S-3675/KPU.01/2016 tanggal 21 Okotber 2016, namun sampai dengan persidangan berakhir Terbanding tidak dapat menunjukkan surat penegasan atau surat jawaban konfirmasi dari Pejabat Korea bahwa Form AK tersebut tidak berlaku;

bahwa Pasal 63 ayat (2) huruf b dengan penjelasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Pejabat TUN yang bersangkutan”;

Penjelasan:

Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu (Banding);

Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat (Pemohon Banding) dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa penggugat (Pemohon Banding) dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari);

bahwa Pasal 67 dengan Penjelasan menyebutkan “Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, maka dalam Hukum Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat (Pemohon Banding) bahwa keputusan yang digugat (diajukan Banding) itu melawan hukum”;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang, dalam sengketa a quo Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-5716/KPU.01/2016 tanggal 02 November 2016 yang menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016 diragukan keabsahannya;

bahwa berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 67 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan mengingat bahwa Pemohon Banding dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama (subdinari) dan Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Pemohon Banding bahwa keputusan yang diajukan Banding itu melawan hukum;

bahwa pada saat mengajukan PIB, Pemohon Banding telah melampirkan Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016 yang telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang di Korea;

bahwa berdasarkan Bill of Lading Nomor: KMTCPUS8415832 tanggal 20 Agustus 2016, barang impor dikirim dari Busan, Korea menuju Jakarta menggunakan kapal KMTC Incheon 1612S, sesuai dengan nama kapal yang tercantum dalam Dokumen Manifest (BC 1.1) KMTC Incheon 1612S, dengan kontainer nomor TEMU5806252, dengan total berat 8.122,40 Kg;

bahwa berdasarkan data pada Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 375458/KPU.01/2016 tanggal 08 September 2016, diketahui sarana pengangkut adalah KMTC Incheon 1612S, dengan kontainer nomor TEMU5806252, dengan total berat bruto 8.122,40 Kg;

bahwa Certificate dari KMTC Line antara lain menerangkan bahwa barang impor tidak mengalami proses apa pun selama berada/transhipment di Ulsan, Busan, Kwangyang, Hong Kong, Jakarta;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menyimpulkan bahwa barang impor selama pengangkutan tidak mengalami perubahan kapal, yaitu KMTC Incheon 1612S, dan tidak dibongkar dari kontainer;

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat SKA (Form AK) yang telah menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Korea dan telah dikeluarkan dari Negara Korea dan Terbanding tidak dapat membuktikan surat konfirmasi dari pejabat berwenang Korea yang menyatakan bahwa SKA-Form AK tidak sah atau tidak dikeluarkan atau tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang Korea, oleh karenanya Majelis berpendapat Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016 adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensial Tarif Bea Masuk AK-FTA;

bahwa AK-FTA (Form AK) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah, sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah Korea untuk mencari bukti tidak sahnya Form AK yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Korea. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form AK berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang Korea;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan surat konfirmasi atau konsultasi dari Pejabat Korea yang menyatakan Form AK Nomor: K032-16-0632208 tanggal 26 Agustus 2016 yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Korea adalah tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5716/KPU.01/2016 tanggal 02 November 2016 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-009955/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 02 September 2016 dibatalkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form AK) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AK-FTA;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 oleh Hakim Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;