Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56822/PP/M.IA/16/2014

Jenis Pajak	:	PPN

Tahun Pajak	:	2010

Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.840.360,00,;


Menurut Terbanding	:	bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi atas Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 1.840.360,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding	:	bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 1.840.360,00;

Menurut Majelis	:	bahwa peneliti telah melakukan penelitian terhadap basis data PKPM yang menunjukkan bahwa Nomor Faktur : 0X0.000.0000000X0X dilaporkan dua kali oleh PT. ABC, satu atas nama Pemohon Banding dan satunya lagi atas nama wajib pajak lainnya; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena pada prinsipnya Pemohon Banding telah membayar PPN Masukan kepada para penjual barang/ pemberi jasa dan secara nyata Pemohon Banding memanfaatkan barang / jasa yang Pemohon Banding beli / peroleh, sehingga tidak seharusnya Pemohon Banding menjadi tanggung renteng atas PPN masukan yang Pemohon Banding bayar, dan disamping itu Pemohon Banding menerima Asli Faktur Pajak Masukan dari Para Penjual Barang / Pemberi Jasa. Oleh karena itu Pemohon Banding memohon untuk membatalkan koreksi atas PPN Masukan tersebut; bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon Banding menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 1.840.360,00; bahwa karena Pemohon Banding telah menyatakan dapat menerima koreksi Terbanding, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar 1.840.360,00 tetap dipertahankan;

menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

menimbang	:	bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Yang Dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Maret 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : Menurut Terbanding Yang tidak dapat dipertahankan Menurut Majelis Rp 2.718.116.481,00 Rp 360.465.508,00 Rp 2.357.650.973,00

mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan	:	Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-767/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor: 00363/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012, nama: PT. XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar untuk Masa Pajak Maret 2010, dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang kurang/lebih dibayar Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Sanksi Administrasi : kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayarRp 2.357.650.973,00 Rp 235.765.097,00 (Rp 257.378.507,00) (Rp 21.613.410,00) Rp 23.453.770,00 Rp 1.840.360,00 Rp 1.840.360,00 Rp 3.680.720,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014, oleh Hakim Majelis Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00193/PP/PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, dengan susunan Hakim Majelis I Panitera Pengganti sebagai berikut: DEF GHI JKL MNOsebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Banding tanpa dihadiri oleh Terbanding;