1. Koreksi Positif atas Penyerahan CPO sebesar Rp572.135.000,00

bahwa atas koreksi Penyerahan Crude Palm Oil (CPO), Pemohon Banding menyampaikan alasan bahwa penyerahan sebenarnya adalah pengiriman CPO ke Tangki Timbun di Medan dan bahwa atas sebagian penyerahan juga telah dilaporkan dalam Faktur Pajak. Sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding telah menyerahkan bukti dokumen berupa Surat Pengantar Barang (SPB) dan Kartu Stock CPO yang menurut Pemohon Banding mendukung alasan keberatan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan keterangan dan data pada saat proses keberatan, Pemohon Banding menyatakan bahwa pihak yang memindahkan CPO tersebut adalah CV ABC;

bahwa untuk menyelesaikan sengketa sebesar Rp.572.135.000,00 Majelis memberi kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan uji bukti kebenaran material, sebagai berikut :

bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

bahwa transaksi dengan CV ABC adalah penggunaan jasa angkutan. Dimana Pemohon Banding menggunakan jasa CV ABC untuk mengangkut CPO ke DEF untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan lebih lanjut ini diperlukan karena mempunyai keasaman yang tinggi;

bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Terbanding berdasarkan Buku Trading yang terkemuka keterangan didalamnya adanya penjualan CPO yang ditujukan kepada CV ABC Medan dan hal ini diperkuat dengan Surat Pengantar Barang CPO;
2. Argumentasi Pemohon Banding yang menyatakan penyerahan ke CV ABCMedan dalam rangka penimbunan untuk proses pengolahan lebih lanjut untuk menurunkan kadar keasaman CPO tidak dapat dibuktikan dengan laporan proses penurunan kadar keasaman. Sesuai dengan referensi akademisi (WWW.ESP.OR.ID), CPO tidak diproses lebih lanjut karena CPO adalah hasil akhir untuk end user dengan kadar Asam Lemak Bebas kurang dari 5 %;
3. Argumentasi Pemohon Banding terkait dengan pembayaran jasa angkutan tidak dapat dibuktikan karena perjanjian dan bukti potong PPh Pasal 23 tidak ada dan pembayaran yang dilakukan tidak dapat ditrasir di buku kas keluar (hal ini tidak disanggah di proses keberatan );

bahwa pada saat pembahasan Berita Acara Uji Bukti antara lain dapat diketahui data sebagai berikut :

• bahwa CV ABC yang menurut Pemohon Banding sebagai Pengusaha Jasa Angkutan adalah merupakan Adik dari Pemilik PT XXX;
• bahwa menurut Pemohon Banding bahwa CPO dibawa ke pemilik tangki Timbun,DEF, adalah Ibu dari Pemilik PT XXX;
• bahwa PT XXX terdaftar di KPP Kisaran sedangkan DEF, pemilik tangki timbun, dimana CPO tersebut diserahkan terletak di KPP Medan;

bahwa sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN antara lain disebutkan bahwa yang termasuk pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang ;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

• bahwa Koreksi Terbanding disebabkan karena terdapat Penyerahan Barang Kena Pajak berupa CPO yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp572.135.000,00;
• bahwa menurut Terbanding CPO sebesar Rp572.135.000,00 diserahkan kepada CV ABC;
• bahwa menurut Pemohon Banding, barang tersebut diserahkan kepada DEF di Medan sedangkan CV ABC adalah Pengusaha Jasa Angkut CPO;
• bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut Majelis memberi kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti Kebenaran Material;
• bahwa menurut Pemohon Banding dalam uji bukti bahwa transaksi dengan CV ABC adalah penggunaan jasa angkutan. Dimana Pemohon Banding menggunakan jasa CV ABC untuk mengangkut CPO ke DEF untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan lebih lanjut ini diperlukan karena mempunyai keasaman yang tinggi;
• bahwa Pemohon Banding tidak membayar Jasa Angkutan karena Pemilik Jasa angkutan adalah adik dari Pemilik PT XXX;
• bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Pemilik tangki timbun,DEF, adalah Ibu dari Sdr.GHI, Pemilik PT XXX;
• bahwa PT XXX terdaftar di KPP Kisaran sedangkan DEF, pemilik tangki timbun, dimana CPO tersebut diserahkan terletak di KPP Medan;
• bahwa sesuai bukti pengantar barang, bahwa tertulis tujuan pengiriman barang antara lain adalah CV ABC;
• bahwa sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang termasuk dalam pengertian Penyerahan Kena Pajak;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis nilai sebesar Rp572.135.000,00 adalah termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak, dengan demikian Koreksi Terbanding sebesar Rp572.135.000,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi Positif atas Penyerahan Minyak Kotor sebesar Rp44.769.200,00

bahwa sesuai Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-098/WPJ.26/BD.0601/2012 tanggal 19 November 2012, diketahui bahwa harga Minyak Kotor diambil Terbanding dari harga penjualan CPO pada tanggal Faktur Pajak yang berdekatan dengan tanggal transaksi penjualan Minyak Kotor;

bahwa menurut Pemohon Banding adalah tidak sesuai dengan kenyataan jika harga Minyak Kotor (MIKO)/ kg disamakan dengan harga CPO/kg sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pemeriksa;

bahwa menurut Pemohon Banding Tim Pemeriksa telah menetapkan harga minyak kotor dengan berdasarkan asumsi belaka karena tidak disertai dengan data-data harga yang berlaku;

bahwa sesuai Berita Acara Pembahasan sengketa Perpajakan Nomor : BA-106/WPJ.26/BD.0601/2012 tanggal 3 Desember 2012, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Harga MIKO Rp.2.500,00 adalah harga pasaran hasil klarifikasi harga ke pihak yang biasa membeli MIKO (dalam hal ini pabrik sabun);

bahwa DPP atas Minyak Kotor menurut Terbanding dan Pemohon Banding jika disandingkan adalah sebagai berikut :

bahwa dalam surat keberatan, Pemohon Banding mengakui adanya transaksi penjualan Minyak Kotor tetapi mengajukan keberatan atas harga Minyak Kotor yang ditetapkan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon banding mengetahui adanya penyerahan MIKO yang belum dilaporkan dari pemeriksa, tetapi tidak ada data/ dokumen penjualan, dikarenakan administrasi Wajib Pajak yang belum tertib ;

bahwa Arus kas tidak dapat dibuktikan karena penjualan dilakukan oleh Manajer Pabrik pada waktu itu tanpa laporan kepada Direktur”;

bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut Majelis memberi kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti Kebenaran Material;

bahwa menurut Berita Acara uji bukti kebenaran material menurut Pemohon Banding :

bahwa Terbanding menggunakan harga Miko yang berlaku pada saat itu, sama dengan harga CPO;

bahwa menurut Pemohon Banding, Miko adalah limbah dimana harga jualnya tidak sama dengan CPO, Limbah tersebut mempunyai nilai ekonomis namun nilai ekonomis antara CPO dengan limbahnya adalah hal yang berbeda;

bahwa menurut Berita Acara uji bukti kebenaran material menurut Terbanding :

• Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti argumentasinya terkait harga Miko per kg;
• Pemohon Banding mengakui adanya nilai ekonomis dari Miko;
• Terbanding menyampaikan ulasan akademisi harga Miko per kg dalam persidangan banding;
• Substansi Koreksi tetap dipertahankan.

bahwa pada saat persidangan, Terbanding menyampaikan data yang diambil dari email : XXX@yahoo.com mobile phone : 0XXX.XX.XX.XXXX;

bahwa menurut Email XXX @ yahoo.com tersebut, harga Miko memiliki ffa 17% hingga 40 % harga di pasaran berkisar antara Rp3.500,00 sd Rp4.000,00 per kg;

bahwa pada saat persidangan Pemohon Banding menyatakan setuju bahwa harga Miko per kg adalah sebesar Rp3.500,00 karena barang tersebut dijual oleh Manajer Pabrik di pabrik kelapa sawit;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mengingat harga Miko menurut data dari Terbanding adalah berkisar antara Rp3.500,00 sd Rp4.000,00 per kg dan Pemohon Banding tidak keberatan dengan harga Rp3.500,00, maka Majelis berpendapat bahwa harga Miko yang menjadi sengketa adalah Rp3.500,00 per kg, dengan demikian Koreksi Terbanding sebesar Rp44.769.200,00 menurut Majelis menjadi Koreksi yang Tetap Dipertahankan sebesar 5.420 kg x Rp3.500,00 = Rp18.970.000,00 sedangkan Koreksi yang Tidak Dapat Dipertahankan sebesar Rp25.799.200,00;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Koreksi Terbanding sebesar Rp685.143.200,00 menurut Majelis menjadi : Koreksi Terbanding yang Tidak Dapat Dipertahankan sebesar Rp25.799.200,00 dan Koreksi Terbanding yang Tetap Dipertahankan sebesar Rp659.344.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

bahwa dengan adanya Koreksi Terbanding yang Tidak dapat Dipertahankan sebesar Rp25.799.200,00, maka PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi, sebagai berikut :

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Putusan Nomor : Put-59777/PP/M.IVA/16/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding;