bahwa atas hasil klarifikasi yang dijawab “Ada dan sesuai” dengan total nilai sebesar Rp761.800,00 menunjukkan bahwa PKP Penjual telah mengakui adanya penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding, sehingga Pajak masukan atas penyerahan tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Pemohon Banding tidak seharusnya bertanggung jawab atas penyetoran PPN terhutang ke Kas Negara dan pelaporan ke Kantor Pajak oleh Penjual/Supplier. Pemohon Banding juga dapat menunjukkan bukti pembayaran atas tagihan (invoice) termasuk atas pembayaran PPN kepada Supplier. Bukti-bukti pendukung akan Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan yang sudah Pemohon Banding bayar tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa hasil pemeriksaan Majelis adalah sebagai berikut :

• atas Faktur Pajak Nomor: 0X0-000-0X00000XX, hasil klarifikasi Terbanding ke KPP terkait telah dijawab ada, sehingga Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 800.000,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pajak Masukan sebesar Rp. 800.000,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
• atas Faktur Pajak Nomor: 0X0-000-0X00000XX, hasil klarifikasi Terbanding ke KPP terkait telah dijawab ada, sehingga Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 2.780.000,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pajak Masukan sebesar Rp. 2.780.000,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
• atas Faktur Pajak Nomor: 0X0-000-0X00000XXX, menurut Terbanding koreksi dilakukan karena hasil klarifikasi Terbanding ke KPP terkait belum dijawab, Majelis berpendapat untuk meyakini kebenaran Faktur Pajak tersebut, Terbanding seharusnya melakukan pengujian atas arus uang dan arus barang, namun hal tersebut tidak dilakukan Terbanding, di samping itu Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran atas invoice termasuk pembayaran PPN kepada supllier, oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 19.078.665,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pajak Masukan sebesar Rp. 19.078.665,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
• atas Faktur Pajak Nomor: 0X0-000-0X00000XXX, menurut Terbanding koreksi dilakukan karena hasil klarifikasi Terbanding ke KPP terkait belum dijawab, Majelis berpendapat untuk meyakini kebenaran Faktur Pajak tersebut, Terbanding seharusnya melakukan pengujian atas arus uang dan arus barang, namun hal tersebut tidak dilakukan Terbanding, di samping itu Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran atas invoice termasuk pembayaran PPN kepada supllier, oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 13.545.798,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pajak Masukan sebesar Rp. 13.545.798,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
• atas Faktur Pajak Nomor: 0X0-000-0X000000XX, menurut Terbanding koreksi dilakukan karena hasil klarifikasi Terbanding ke KPP terkait belum dijawab, Majelis berpendapat untuk meyakini kebenaran Faktur Pajak tersebut, Terbanding seharusnya melakukan pengujian atas arus uang dan arus barang, namun hal tersebut tidak dilakukan Terbanding, di samping itu Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran atas invoice termasuk pembayaran PPN kepada supllier, oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.9.013.271,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pajak Masukan sebesar Rp.9.013.271,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;
• atas Faktur Pajak Nomor: 0X0-000-0X000000XX, menurut Terbanding koreksi dilakukan karena hasil klarifikasi Terbanding ke KPP terkait belum dijawab, Majelis berpendapat untuk meyakini kebenaran Faktur Pajak tersebut, Terbanding seharusnya melakukan pengujian atas arus uang dan arus barang, namun hal tersebut tidak dilakukan Terbanding, di samping itu Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran atas invoice termasuk pembayaran PPN kepada supllier, oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 8.791.021,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Pajak Masukan sebesar Rp. 8.791.021,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 7.216.458,00, Terbanding mengemukakan, berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, mengingat kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa maklon maka bahan baku yang diterima dari penerima jasa (EMTC) pada dasarnya masih menjadi hak penerima jasa (EMTC) sehingga SSP impor sebesar Rp7.216.458,00 tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan hanya mengajukan banding atas koreksi Pajak Masukan dengan total sebesar Rp.54.008.755,00, dan atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.216.458,00, Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan banding;

bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.216.458,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan dari koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.61.225.213,00, koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 54.008.755,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 7.216.458,00 tetap dipertahankan;