bahwa menurut Terbanding Biaya Praoperasional sebesar Rp.11.374.156.084,00 tidak dapat dibiayakan di Tahun Pajak 2007 dengan alasan:

• Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya praoperasional sehingga tidak tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, dengan demikian bukan merupakan bagian materi keberatan sehingga Terbanding tidak memberikan putusan apa pun koreksi negatif biaya praoperasional,
• biaya praoperasional adalah biaya yang diperoleh di Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Pajak Penghasilan biaya operasional diamortisasi sejak tahun perolehan selama masa manfaat yang sesuai dengan golongan I sehingga hanya dapat dibebankan paling lama sampai dengan Tahun Pajak 1992,
• berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan biaya praoperasional tidak dapat dibebankan pada tahun-tahun pajak yang melewati masa manfaat sejak tahun perolehan.

bahwa Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan diamortisasi dengan tingkat tarif penyusutan Golongan 1.

bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam:

Huruf a, 5 (lima) tahun, atau
Huruf b, lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun khusus untuk jenis-jenis usaha tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut diderita;

bahwa Majelis berpendapat biaya praoperasional sebesar Rp.11.374.156.084,00 adalah biaya pada Tahun 1989 sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan hanya dapat dibebankan paling lama sampai dengan Tahun Pajak 1992.

bahwa biaya praoperasional sebesar Rp.11.374.156.084,00 tidak dapat dibebankan pada tahun-tahun pajak yang melewati masa manfaat sejak tahun perolehan karena hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat biaya praoperasional sebesar Rp.11.374.156.084,00 tidak dapat dibiayakan pada Tahun Pajak 2007 sehingga Majelis berkesimpulan menolak banding Pemohon Banding.

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut: