Berdasarkan data tersebut terdapat selisih penjualan sebesar Rp. 5.882.266.319,00 sehingga jumlah dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp. 86.492.993.592,00;

bahwa koreksi positif untuk masa pajak Agustus 2006 adalah sebesar Rp. 490.188.860,00 sehingga jumlah dasar pengenaan pajak masa Agustus 2006 adalah sebesar Rp.1.994.734.315,00;

bahwa koreksi Peredaran Usaha untuk Masa Pajak Agustus 2006 sebesar Rp.490.188.860,00 yang merupakan bagian dari koreksi Pemeriksa atas objek PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp. 5.882.266.319,00, atas jumlah koreksi masa Desember 2006 tersebut, Pemohon Banding menyetujui sebesar Rp. 100.454.011,00 dan koreksi sebesar Rp. 389.734.849,00 Pemohon Banding menyatakan tidak setuju;

bahwa sanggahan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan, tidak dapat disetujui dengan alasan:

1. Pemohon Banding telah menerbitkan invoice pada Tahun 2005, dengan diterbitkannya invoice di Tahun 2005, maka transaksi tersebut merupakan penjualan di Tahun 2005,
2. Penelitian atas Rekening Koran BB Cabang Menara Batavia Jakarta menunjukkan bahwa atas Invoice yang diterbitkan di Tahun 2005 telah dilakukan pembayaran oleh rekanan, dan telah dilaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2005,
3. Penelitian terhadap Neraca per 31 Desember 2005, tidak terdapat perkiraan (Account) Uang Muka Penjualan;

bahwa menurut Pemohon Banding pada dasarnya atas transaksi tersebut merupakan penjualan di tahun 2005, yang telah dicatat sebagai uang muka penjualan, dimana atas PPN-nya telah dipungut, disetor dan dilaporkan di SPT Masa PPN Desember 2005, adapun penerimaan pembayaran atas transaksi tersebut dapat dilihat dalam rekening koran (BB Cabang Menara Batavia) bulan Desember 2005;

bahwa lebih lanjut, di tahun 2005 atas transaksi tersebut dibukukan sebagai penerimaan uang muka penjualan yang di dalam pembukuan Pemohon Banding, atas uang muka penjualan tersebut diklasifikasikan sebagai hutang pemegang saham, dengan jurnal sebagai berikut:

Dr. Bank Rp 5.144.500.000 (Termasuk PPN)
Cr. Uang Muka Penjualan Rp 5.144.500.000,00

bahwa kemudian, setelah barang dikirim kepada pelanggan maka akan dilakukan jurnal sebagai berikut di tahun 2006:
Dr. Uang Muka Penjualan Rp 5.144.500.000 (Termasuk PPN)
Cr. Penjualan Rp 4.676.818.182,00
Cr. PPN Keluaran Rp 467.681.818,00

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan, degan hasil sebagai berikut :

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding :

1. Detai perincian Uang muka penjualan Tahun 2005,
2. Faktur Pajak Tahun 2005,
3. Faktur Penjualan Tahun 2005,
4. Surat Perintah Setor,
5. Delivery Order Tahun 2005,
6. Rekening Koran Tahun 2005,
7. GL Penjualan tahun 2006,
8. Rekonsiliasi Uang Muka Tahun 2005 ke penjualan Tahun 2006,
9. Faktur Pajak Tahun 2006,
10. Faktur Penjualan Tahun 2006,
11. Surat Perintah Setor,
12. Delivery Order Tahun 2005,
13. Rekening Koran Tahun 2005,
14. SPT Masa PPN Desember Tahun 2005,

bahwa dari data-data yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding selama dilakukan Uji Kebenaran materi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penjualan gula dengan total sebesar Rp. 5.144.500.000,00 (include PPN, DPP = Rp. 4.676.818.182,00) merupakan bagian dari jurnal transaksi penjualan tanggal 30 April 2006, 30 Mei 2006 dan 30 Juni 2006,
2. Jurnal transaksi tersebut merupakan jurnal pengakuan penjualan, dimana Pemohon Banding mengakui penjualan di tahun 2006 atas uang muka yang diterima di tahun 2005,
3. Jika Pemohon banding menyatakan bahwa nilai sebesar Rp. 5.144.500.000,00 (include PPN, DPP = Rp. 4.676.818.182,00) merupakan uang muka yang diterima di tahun 2005, maka Pemohon Banding seharusnya dapat menunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2005 terdapat saldo uang muka penjualan,
4. Sampai dengan selesai Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding tidak pernah menunjukkan saldo uang muka penjualan dalam Neraca per 31 Desember 2005 sehingga terbanding berpendapat bahwa tidak pernah ada akun uang muka penjualan dan pernyataan Pemuhon Banding mengenai sistem penjualan melalui pencatatan uang muka Tidak Benar,
5. Dengan tidak pernah adanya saldo uang muka per 31 Desember 2005, maka Terbanding berpendapat bahwa transaksi senilai Rp. 5.144.500.000,00 (include PPN, DPP = Rp. 4.676.818.182,00) yang merupakan bagian dari transaksi penjualan tanggal 30 April 2006, 30 Mei 2006 dan 30 Juni 2006 dalam akun penjualan 2006 adalah penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding di tahun 2006 yang terutang PPN di tahun pajak 2006 juga,
6. Dari penjelasan diatas, Terbanding berpendapat koreksi DPP PPN untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp. 4.676.818.182,00 atau untuk tiap masanya sebesar Rp. 389.734.849,00 DIPERTAHANKAN

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas objek PPN masa pajak Januari Desember 4.676.818.182,00 ( DPP ) karena atas transaksi tersebut telah dicatat sebagai Uang Muka penjualan 2005 yang telah dipungut, disetor dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN Desember 2005;

bahwa sistem pembukuan / pencatatan Pemohon Banding terkait penjualan selalu melalui pencatatan uang muka penjualan yang PPN-nya telah dipungut pada saat penerimaan Uang Muka penjualan sehingga pengakuan penjualan terdapat beda waktu dengan pelaporan PPN-nya,

bahwa jurnal Uang Muka Penjualan :

Dr. Bank xxx
Cr UM Penjualan xxx
Cr PPN Keluaran xxx

bahwa jurnal pengakuan penjualan :
Dr. UM Penjualan xxx
Cr Penjualan xxx

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak dan Risalah Pembahasan Tahun Pajak 2006 diketahui koreksi Pemeriksa atas Objek PPN Januari s/d Desember 2006 sebesar Rp. 86.492.993.592,00 bersumber dari pengujian atas Ledger Akun Penjualan;

bahwa atas koreksi objek pajak tersebut terdapat selisih nilai penyerahan BKP/JKP menurut SPT dengan perincian sebagai berikut :

• Pos yang dikoreksi : Penyerahan BKP/JKP
• Jumlah Menurut Pemeriksa : Rp. 86.492.993.592,00
• Jumlah Menurut SPT PPh Badan : Rp. 80.610.727.273,00
• Koreksi : Rp. 5.882.266.319,00
• Koreksi di Setujui : Rp. 1.205.448.137,00
• Jumlah Koreksi : Rp. 4.676.818.182,00

bahwa atas koreksi yang disetujui pemohon banding pada proses keberatan karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti / dokumen pendukung;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti / Dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Faktur Pajak Sederhana, Faktur Penjualan, Surat Perintah Setor, Delivery Order, Rekening Koran dan Ledger diketahui adanya Pembayaran berupa Uang Muka Penjualan atas Penjualan Gula Rafinasi dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa atas pembayaran tersebut, oleh Pemohon Banding telah dicatat sebagai Uang Muka penjualan Tahun 2005 dan telah dipungut, disetor dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN Desember 2005 namun oleh Terbanding tidak diakui karena tidak pernah ada akun uang muka penjualan dan pernyataan Pemohon Banding mengenai sistem penjualan melalui pencatatan uang muka Tidak Benar karena pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti adanya saldo Uang Muka Penjualan Pada Neraca per 31 desember 2005;

bahwa berdasarkan penjelasan diatas, menurut Majelis bukti-bukti / dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada tahapan Pemeriksaan, Keberatan dan Banding adalah bukti-bukti / dokumen yang sama dan dalam hal ini Terbanding tidak menyanggah atas bukt-bukti / dokumen tersebut namun hanya mempermasalahkan tidak adanya pencatatan Uang Muka Penjualan Pada Neraca per 31 desember 2005;,

bahwa atas bukti Faktur Pajak yang disampaikan Pemohon Banding dengan total nilai penyerahan sebesar Rp. 86.492.993.592,00, oleh Terbanding telah diterbitkan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp. 1.729.859.872,00

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat :
penyerahan Barang Kena Pajak;
impor Barang Kena Pajak;
penyerahan Jasa Kena Pajak;
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
ekspor Barang Kena Pajak.

bahwa Pasal 11 ayat (2) dari Undang-Undang PPN mengatur dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

bahwa berdasarkan data yang terdapat didalam berkas banding serta dokumendokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Terbanding menitik-beratkan pada Account Uang Penjualan dan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya Saldo Perkiraan Uang Muka Per 31 Desember 2005 yang menurut Pemohon Banding dimasukkan ke dalam perkiraan Utang Pemegang Saham,
2. bahwa secara substansi, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada Uji Bukti, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas koreksi PPN Januari Desember tahun 2006 telah dibayar, disetor dan dilaporkan pada bulan Desember 2005, namun administrasi / pembukuan / pencataan Pemohon Banding yang tidak tertib dan atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding tidak menyanggahnya,
3. Bahwa menurut Majelis, merupakan hal yang lazim dalam industri gula dimana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kemudian produk gula di kirim kemudian, dengan demikian yang terjadi dalam sengketa ini adalah pemesanan dengan membayar Uang Muka dilakukan pada bulan Desember 2005 adapun penyerahan produknya dilakukan pada bulan April, Mei dan Juni 2006, sehingga PPN di bebankan pada Tahun 2005 sedangkan PPh di bebankan pada Tahun 2006;

bahwa terhadap materi Sengketa banding ini Hakim Anggota Drs. AA, M.M berpendapat lain ( dissenting opinion ) yaitu menolak permohonan banding Pemohon Banding mengingat :

1. bahwa di dalam Neraca Per 31 Desember 2005 tidak terdapat perkiraan Utang (uang muka ) Penjualan,
2. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding yaitu Faktur Pajak Sederhana dan Invoice tidak terdapat kata yang menyebutkan adanya pembayaran uang muka,
3. bahwa penjelasan Pemohon Banding mengenai Uang Muka Penjualan tidak terdapat dalam Neraca Per Desember 2005 karena digabungkan ke dalam Utang Pemegang Saham, namun berdasarkan pemeriksaan tidak terdapat perkiraan Utang Pemegang Saham di dalam Neraca Per 31 Desember 2005 dan dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat membuktikannya.

bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah benar dalam melakukan pencatatan atas penerimaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.144.500.000,00 dan atas DPP PPN sebesar Rp. 4.676.818.182,00 serta PPN Keluaran sebesar Rp. 467.681.818,00 telah dilaporkan dan disetor Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Desember 2005, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Agustus sebesar Rp. 389.734.849,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2107/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006 Nomor: 00047/207/06/522/10 tanggal 2 Desember, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Agustus 2006 menjadi sebagai berikut ;