Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.62021/PP/M.IA/16/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.62021/PP/M.IA/16/2015

Jenis Pajak:PPN
   
Tahun Pajak:2010
   
Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah banding ini adalah Koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2011 sebesar Rp 991.625.908,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
   
   
Menurut Terbanding:bahwa Terbanding berpendapat bahwa koreksi pemeriksa atas DPP PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.083.910.838,- telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya sehingga diusulkan untuk mempertahankan koreksi pemeriksa atas DPP PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.083.910.838,- dan menolak keberatan Pemohon Banding;
   
Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi Pemeriksa atas PPN Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 sebesar Rp1.083.910.838 tersebut, karena menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah mengenakan PPN atas seluruh Objek PPN Jasa Luar Negeri dan melaporkannya di SPT Masa PPN terkait;
   
Menurut Majelis:bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Jasa Luar Negeri selanjutnya disebut DPP PPN JLN masa Januari – Desember 2010 sebesar Rp1.083.910.838,00 merupakan obyek PPN JLN yang belum dipungut oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Jasa AAA Industries (M): Rp      68.409.960,00Royalti YYY Corporate: Rp    388.898.616,00Design Fee: Rp    626.602.262,00Jumlah  Rp 1.083.910.838,00
bahwa menurut Pemohon Banding, seluruh obyek PPN JLN Masa Januari – Desember 2010 telah dipungut, disetor dan dilaporkan pada SPT Masa PPN JLN dan Pemohon Banding menyatakan tidak mengetahui asal usul koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

bahwa dalam proses pemeriksaan maupun keberatan, Terbanding telah memberikan rincian koreksi tersebut dan telah dilakukan pembahasan dengan Pemohon Banding baik dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan, dan telah dibuat Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan;

bahwa perbandingan DPP PPN JLN menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

UraianCfm SPT RpCfm Terbanding RpKoreksi RpObjek PPN JLN   Jasa AAA Industries ( M)338.496.840,00406.906.800,0068.409.960,00Jasa JSW Plastic Machine523.250,00523.250,00 Royalti YYY Corporation1.180.842.130,001.569.740.746,00388.898.616,00Design Fee0,00626.602.262,00626.602.262,00 1.519.862.220,002.603.773.058,001.083.910.838,00
bahwa dalam persidangan, Majelis telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Pemohon Banding untuk memberikan tanggapan dan menyerahkan bukti-bukti yang mendukung bandingnya terhadap koreksi Terbanding, namun sampai dengan persidangan dicukupkan, Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti yang terkait dengan bandingnya;

bahwa berdasarkan memory penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), dinyatakan:

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yangkuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN Masa Januari – Desember 2010 sebesar Rp1.083.910.838,00 telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan terkait dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu koreksi Terbanding adalah sudah tepat;
   
Menimbang:bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
   
menimbang:bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak;
   
menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
   
menimbang:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding;
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
   
Memutuskan:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2235/WPJ.07/2013 tanggal 24 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00069/277/10/055/12 tanggal 1 Agustus 2012, atas nama: PT. XXX

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 13 April 2015, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00650/PP/PM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 dan telah diubah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : KEP-001/PP/2015 tanggal 14 Januari 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

ABCsebagai Hakim Ketua,BCDsebagai Hakim Anggota,CDEsebagai Hakim Anggota,DEFsebagai Panitera Pengganti,   
dan putusan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan dihadiri Terbanding namun tidak dihadiri Pemohon Banding.
peraturan banner
Thumbnail