Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-113352.19/2016/PP/M.XIXB Tahun 2018

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-113352.19/2016/PP/M.XIXB Tahun 2018

Jenis Pajak:Bea Masuk
   
Tahun Pajak:2016
   
Pokok Sengketa:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif (klasifikasi barang dan/atau pembebanan tarif bea masuk) atas barang impor Dextrose Monohydrate, Negara Asal: China yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 529307 tanggal 13 Desember 2016 pos tarif 1 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding diklasifikasikan ke dalam pos tarif 1 PIB dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp17.592.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
   
   
Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat importasi barang dengan melewati Port Of Lading Hong Kong (Non-Party ACFTA) tidak dilengkapi supporting document atas terjadinya hal tersebut maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB nomor 529307 tanggal 13 Desember 2016 tidak berhak mendapat preferensi bea masuk dalam rangka ASEAN-China FTA sebagaimana sebagaimana diatur dalam “Operational Certification Procedures for the rules of origin” ACFTA dan atas importasinya dikenakan bea masuk yang berlaku umum;
   
Menurut Pemohon Banding:bahwa diterimanya Surat Penetapan (SPTNP) dengan nomor 000042/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Tarif Yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea masuk berupa pajak dalam rangka impor sejumlah Rp17.592.000 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) karena Form E Pemohon Banding digugurkan dengan alasan kapal transit di Hongkong;
   
Menurut Majelis:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-2330/KPU.01/2017 tanggal 03 April 2017 atas barang impor Dextrose Monohydrate dengan PIB Nomor: 529307 tanggal 13 Desember 2016 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dikarenakan berdasarkan cargo tracking bahwa container dimuat di Qingdao dengan kapal Valerie Schulte Voy No. 611A transit di Hong Kong, tidak memenuhi ketentuan Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEANChina Free Area;

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
(1)Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau… dst. …(2)Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :
Ayat ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau esepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:

Pasal 1
(1)Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Pasal 2
(1)Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;lmportir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada pemberitahuan impor barang;Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; danDalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;
bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:
“The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form El to ensure that:
The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Fomr E), and signed by the authorised signatory;The origin of the product is in conformity with Rules of Origin for the ACFTA;The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence sumitted;Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall allowed subject to the domestic laws, regulations and adminstrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.
bahwa berdasarkan Rule 8 Rule Of Origin For The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:

Direct Consigment
The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:
(a)If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;(b)If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;(c)The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:
(i)the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;(ii)the products have not entered into trade or consumption there; And(iii)the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.        
bahwa berdasarkan Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan:
For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:
A through Bill of Lading issued in the exporting Party:A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of the exporting Party;A copy of the original commercial invoice in respect of the product; andSupporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) subparagraphs (i),(ii) and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with.
bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area menyatakan: “In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party”;

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E163709010341970 tanggal 01 Desember 2016 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) kepada issuing authority QWE Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China, dengan surat nomor: S-893/KPU.01/2017 tanggal 07 Februari 2017, dengan alasan: Indirect Consignment; Based on cargo tracking, cargo transit in Hongkong (Non member of ACFTA), not representing “Non-Manipulation Certificate” and “Through B/L” issued by Customs Authority;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat QWE Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of People’s Republic of China nomor: 3700001765 tanggal 16 April 2017 menyatakan antara lain:
“We acknowledge the receipt of your letter No. S-893/KPU.01/2017 dated mar. 23, 2017 enclosed with the photocopy of the above mentioned Certificate of Origin.
For verification, we made an investigation with the exporter. According to the documents provided by the exporter, including B/L and cargo tracking details, it is confirmed that the goods were transported from Qingdao to Jakarta directly without transshipment through Hongkong. Upon these facts, we are of the opinion that the goods fulfill the direct consignment requirements set in Rule 8 of ROO and Rule 21 of OCP for ACFTA”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 529307 tanggal 13 Desember 2016 tercantum Commercial Invoice Nomor DX162838 tanggal 22 November 2016 dan Bill of Lading Nomor: 597527947 tanggal 01 Desember 2016, dan pada kolom 19 tercantum Certificate of Origin (CO) Form E nomor E163709010341970 tanggal 01 Desember 2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: 597527947 tanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh MCC Transport, 3×20’ Container nomor MRKU9443940, MRKU9256527, MRKU7099861 dengan seal no. CN4600503, CN4600511, CN4632970, diangkut dengan kapal Valerie Schulte Voy No. 611A, Port of Loading: Qingdao, China dan Port of Discharge: Jakarta, Indonesia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas BC 1.1 Inward Manifest Nomor: 005132 tanggal 13 Desember 2016, nama Sarana Pengangkut: Valerie Schulte Voy No. 611A, Pelabuhan Asal: Qingdao, Pelabuhan Bongkar:Tanjung Priok, pada pos 0046 tercantum Bill of Lading Nomor: 597527947 tanggal 01 Desember 2016, Mother Vessel: Valerie Schulte 611A, Container nomor MRKU9443940, MRKU9256527, MRKU7099861 dengan seal no. CN4600503, CN4600511, CN4632970;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas certificate yang diterbitkan oleh MCC Transport, atas B/L Nomor 597527947, Vessel/Voy No.: Valerie Schulte Voy No. 611A, menyatakan:
“We hereby advise and state as follows:
That the shipment is effective by direct vessel from Qingdao to Tanjung Priok while the route of this vessel is Qingdao – Lianyungang – Hong Kong – Yantian – Tanjung Pelepas – Singapore – Jakarta.
The goods stated in this certificate had not been subjected to any processing during transhipmet and the cargoes remain on board”;
       
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate of Non-Manipulation yang diterbitkan oleh China Inspection Company Limited Nomor 2017GP0959HC tanggal 04 Desember 2017, dengan menunjuk pada Form E Nomor E163709010341970, atas 66 Pallets Dextrose Monohydrate menyatakan:“This is to certify that the above mentioned commodity had not been subjected to any processing during their stay/transhipment in Hong Kong”;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Container No. MRKU9443940, MRKU9256527, MRKU7099861, Seal No. CN4600503, CN4600511, CN4632970 diangkut dengan kapal Valerie Schulte Voy No. 611A, transit di Hong Kong tanpa pembongkaran container dan tanpa pindah kapal, Majelis berpendapat bahwa dalam pengangkutan transit dengan mekanisme “diangkut terus” adalah termasuk dalam kategori “direct consignment”, sehingga tidak diterbitkan Through B/L (Through B/L diterbitkan hanya dalam hal terjadi transshipment), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut diterbitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rule 8(c) ROO and Rule 21 Attachement A Revised OCP For The Rule of Origin of The ASEAN-China Free Area, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 1702.30.10.00 dikenakan tarif bea masuk 0%;
   
Menimbang:bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding danTerbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor Dextrose Monohydrate yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 529307 tanggal 13 Desember 2016, pos tarif 1702.30.10.00 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2330/KPU.01/2017 tanggal 03 April 2017 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);
   
Mengingat:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
   
Memutuskan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2330/KPU.01/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000042/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 03 Januari 2017, atas nama Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor Dextrose Monohydrate, negara asal China, dengan PIB Nomor: 529307 tanggal 13 Desember 2016, pos tarif 1702.30.10.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dr. ABC, S.H., M.M.    
DEF, S.Sos, M.H.         
GHI, S.H., LL.M.        
dengan dibantu
JKL, S.H., M.H.        sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti.
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
peraturan banner
Thumbnail