Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44090/PP/M.V/99/2013

Jenis Pajak	:	Gugatan

Tahun Pajak	:	2006

Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN;


Menurut Tergugat	:	bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa untuk menyikapi sengketa ini harus dilihat mulai dari awal sengketa ini terjadi dimana awalnya terdapat SKP PPh Badan dan PPN, kemudian keduanya diajukan banding oleh Penggugat dan sudah ada Putusan Pengadilan Pajak untuk PPh Badan dan PPN dimana Putusan untuk sengketa PPN-nya adalah tidak dapat diterima dan atas putusan tersebut diajukan pembetulan SKP oleh Penggugat kepada Kantor Pelayanan Pajak dan telah dijawab oleh Kantor Wilayah, atas pembetulan tersebut Keputusan Tergugat mengacu pada Pasal 16 ayat (1) KUP, yaitu sengketa tersebut tidak memenuhi salah hitung, salah tulis dan salah penerapan tarif sehingga keputusan pembetulan tersebut tetap mempertahankan SKP Tergugat dan atas koreksi peredaran usaha yang sejumlah Rp.14.675.977.925,00 tersebut Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali sehingga dalam hal ini belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pengugat	:	bahwa dari matriks dan penjelasan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa omset PPN yang diajukan gugatan dalam sengketa ini sebesar Rp. 44.341.562.011 memang merupakan equalisasi dengan omset PPh Badan.

Menurut Majelis	:	bahwa pokok sengketa adalah gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN. bahwa pemeriksaan sengketa ini pembetulan SKP PPN yang diajukan Penggugat terkait dengan pemeriksaan sengketa di PPh Badan dimana omset dalam sengketa PPN merupakan equalisasi dengan PPh Badan dimana atas sengketa PPh Badan tersebut telah ada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah mengabulkan sebagian permohanan banding Penggugat sehingga perhitungan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut : 1. Penghasilan NettoRp. (15.308.373.194,00)2. Penghasilan Kena Pajak Rp. (15.308.373.194,00)3. Pajak TerutangRp. 0,004. Kredit PajakRp. 1.305.650,005. Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. (1.305.650,00) bahwa dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dapat diketahui koreksi Tergugat yang tidak dapat dipertahankan adalah sebagai berikut : – Koreksi peredaran Usaha sebesar Rp. 14.675.977.925,00- Penghasilan dr luar usaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00Total Rp. 59.017.539.936,00 bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 Tergugat mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan memori peninjauan kembali nomor : S-282/PJ.07/2011 tanggal 18 Januari 2011. bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Penggugat ditolak karena Tergugat masih mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010, sehingga menurut Tergugat atas materi sengketa banding tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht). bahwa dalam memori peninjauan kembali nomor : S-282/PJ.07/2011 tanggal 18 Januari 2011 Tergugat mengajukan peninjauan kembali hanya atas koreksi positif terhadap peredaran usaha sebesar Rp. 14.675.977.925,00, sehingga dapat diketahui koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 tidak diajukan peninjauan kembali oleh Tergugat. bahwa karena koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 tersebut tidak diajukan peninjauan kembali maka telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa Penggugat mengajukan pembetulan SKPKB PPN dengan Surat Nomor 03/IJP/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan Tergugat dengan KEP-312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 mempertahankan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-675/WPJ.11/2008 tanggal 15 Desember 2008 Masa Pajak Januari–Desember 2006. bahwa Majelis menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-675/WPJ.11/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang keberatan terhadap SKPKB PPN Nomor : 0004/207/06/607/07 tanggal 05 Desember 2007 dimana putusannya adalah tidak dapat diterima, dan dalam putusan tersebut tidak menyangkut materi SKPKB PPNnya, maka Keputusan yang menyangkut materi dan yang dianggap terakhir adalah KEP-312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 sehingga masih dapat diajukan gugatan. bahwa dalam persidangan oleh Penggugat juga diberikan matriks atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/06/067/07 tanggal 05 November 2007 yang menjelaskan kaitan omset PPN dengan omset PPh Badan dengan penjelasan sebagai berikut : Penjelasan yang PPN nya harus dipungut 1.1. Peredaran Usaha (LPP hal 8-9) 14.675.977.9251.2. Penghasilan Luar Usaha (LPP hal 11 dan KKP B.4.2) 44.341.562.011Jumlah penyerahan yang PPN nya harus dipungut 59.017.539.936Dikurangi : – Penjualan ekspor 27.659.659 – Penjualan lain-lain 29.552.108 Jumlah 57.211.767Jumlah penyerahan yang PPN nya harus dipungut 58.960.328.169 bahwa koreksi yang tidak dapat dipertahankan, koreksi sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-26501/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 halaman ke 34 dari 36. Penjelasan : Koreksi Peredaran Usaha Peredaran usaha dihitung berdasarkan arus piutang : Piutang akhir (Neraca/BB) 5.242.041.864Ditambah : Penerimaan kas / bank 58.546.329.101Dikurangi Piutang awal (Neraca/BB) (8.363.855.437)PPN Keluaran (3.709.613.579)Omzet PPh Badan Cfm Pemeriksa51.714.901.949 bahwa data penerimaan kas Februari sampai dengan September Rp. 39.030.886.067,- Karena penerimaan kas tidak lengkap selama satu tahun, maka Pemeriksa mengusulkan untuk menghitung penerimaan kas satu tahun secara proporsional sebagai berikut : 12/8 x Rp. 39.030.880.067 = 58.546.329.101 Peredaran usaha cfm SPT/WP 37.038.924.024Peredaran usaha cfm Tergugat 51.714.901.949 Koreksi positif peredaran usaha yang tidak dapat dipertahankan 14.675.977.925 Koreksi Penghasilan Luar Usaha Pendapatan lain-lain berasal dari penambahan hutang lain-lain yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya : – Saldo awal hutang lain-lain (Buku besar/Neraca) 51.063.170.477- Penambahan hutang lain-lain (Buku besar) 44.341.562.011- Saldo akhir hutang lain-lain (31-12-2006) 95.404.732.488 bahwa Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti tambahan lain. bahwa atas dasar tersebut diatas penambahan hutang lain-lain dihitung sebagai penghasilan yang belum dilaporkan oleh Penggugat. bahwa dari matriks dan penjelasan diatas Majelis berkeyakinan bahwa omset PPN yang diajukan gugatan dalam sengketa ini sebesar Rp. 44.341.562.011 memang merupakan equalisasi dengan omset PPh Badan. Dalam memori peninjauan kembali nomor : S-282/PJ.07/2011 tanggal 18 Januari 2011 Tergugat mengajukan peninjauan kembali hanya atas koreksi positif terhadap peredaran usaha sebesar Rp. 14.675.977.925,00, sehingga dapat diketahui bahwa koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 44.341.562.011,00 yang tidak diajukan peninjauan kembali oleh Tergugat telah berkekuatan hukum tetap. bahwa berkenaan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010, maka koreksi Tergugat untuk sejumlah Rp. 44.341.562.011 harus dibatalkan, dan sejumlah Rp. 14.675.977.925,- masih merupakan PPN yang harus dibayar sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan KEP-312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN tidak mempunyai alasan yang kuat untuk dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.

Memperhatikan	:	Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat serta dokumen-dokumen hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2. Ketentuan perundang-undangan lainya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan	:	Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006 Nomor : 0004/207/06/607/07 tanggal 05 November 2007.