Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40033/PP/M.XIII/15/2012

Jenis Pajak

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

2008

Pokok Sengketa

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebesar Rp62.428.734.703,00, dengan pokok sengketa sebagai berikut:

1.	Koreksi positif Peredaran Usaha	Rp 50.223.912.605,00
2.	Koreksi positif Harga Pokok Penjualan	Rp 12.204.822.098,00
Jumlah		Rp 62.428.734.703,00

Koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp 50.223.912.605,00

Menurut Terbanding

bahwa saat pemeriksaan ada distributorship agreement dan meeting memorandum. Dalam Distributorship Agreement, harga berdasar kesepakatan Pemohon Banding dengan PT YYY kemudian saat meminta dokumennya, diserahkan meeting memorandum, sehingga Terbanding menganggap harga yang tercantum dalam meeting memorandum merupakan harga dari Pemohon Banding kepada PT YYY. Distributor agreement adalah dokumen yang paling tinggi dan tentang harga Terbanding ambil dari meeting memorandum karena dalam distributor agreement tidak ada daftar harga jual;bahwa harga antara PT YYY dengan end user tidak ada dokumennya karena tidak memeriksa PT YYY;bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai distributorship agreement apakah ada penentuan harga? Terbanding menyatakan berdasarkan penelitian terhadap distributorship agreement, tidak ada istilah transfer price maupun sales price, yang ada hanya dinyatakan harga produk yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Menurut Pemohon Banding

bahwa meeting memorandum adalah patokan harga dari PT YYY kepada Pemohon Banding untuk menjual produk. Pemohon Banding selalu memonitor harga jual PT YYY kepada end user;bahwa Terbanding telah keliru mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan harga produk yang tertuang di dalam meeting memorandum adalah harga jual dari Pemohon Banding kepada PT.YYY, di mana harga tersebut adalah harga jual (sales price) antara PT YYY dengan pelanggan PT YYY;

Menurut Majelis

bahwa koreksi penjualan lokal adalah berdasarkan penghitungan kembali atas harga jual per quantity sesuai dengan Meeting of Memorandum antara Pemohon Banding dengan PT YYY (Distributor Tunggal untuk penjualan lokal) mengenai penentuan harga jual produk Pemohon Banding ke PT YYY;bahwa berdasarkan dokumen Meeting of Memorandum tersebut diketahui bahwa harga jual per quantity lebih tinggi dari harga jual yang dilaporkan pada faktur pajak;bahwa Pemeriksa melakukan penghitungan kembali sesuai tanggal faktur pajak dibandingkan harga jual pada dokumen Meeting of Memorandum pada range tanggal yang sama;bahwa sesuai SPHP 2007, Terbanding mengakui Meeting of Memorandum merupakan sales price PT YYY ke costumer akhir jadi tidak ada koreksi harga, yang dikoreksi hanya scrap. Tim Pemeriksa sama dengan tahun pajak 2008;bahwa Pasal 29 ayat (1) KUP mengatur :Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.bahwa menurut Penjelasan ayat itu, pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, dst..bahwa Pasal 12 KUP mengatur :

(1)	Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
(2)	Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
(3)	Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan pajak terutang;

bahwa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan a quo, Majelis berpendapat Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai Pasal 29 ayat (1) UU KUP karena Terbanding melakukan penghitungan kembali, jadi tidak menguji kepatuhan Pemohon Banding dengan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya; bahwa Majelis berpendapat Meeting of Memorandum ataupun perjanjian apapun bukan merupakan harga jual yang terjadi antara Pemohon Banding dengan PT YYY, bukti harga jual adalah invoice/ tagihan yang disampaikan Pemohon Banding dan diterima PT YYY (distributor ) atau pembayaran yang diterima Pemohon Banding atau distributornya; dengan demikian Terbanding tidak dapat menghitung kembali penjualan Pemohon Banding kepada distributornya berdasarkan perjanjian karena perjanjian bukan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) UU KUP;bahwa disamping itu dalam pemeriksaan maupun keberatan tidak ada bukti penghitungan scrap sebagaimana dimaksud Terbanding dalam SPHP;bahwa hal-hal lain dalam persidangan tidak menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa ini karena tidak menunjukkan bukti harga jual Pemohon Banding kepada PT YYY sebagaimana dihitung dan menjadi koreksi Terbanding;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat koreksi Penjualan sebesar Rp50.223.912.605,00 tidak dipertahankan;Koreksi positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp12.204.822.098,00

Menurut Terbanding

bahwa secara garis besar perbedaan klasifikasi ada pada biaya lain-lain yang pada saat pemeriksaan Pemeriksa sudah meminta perinciannya dan diberikan Pemohon Banding sebagaimana yang tertuang di KKP Pemeriksa dan mapping tetapi tidak ada penjelasan raw material awal dan akhir, Work In Process awal dan akhir. Jadi Pemohon Banding tidak menjelaskan perincian biaya lain-lain tersebut tetapi angka yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebesar Rp62.534.355.555,00 sehingga pemeriksa mengambil nilai raw material yang ada di audit report dan berpendapat angka tersebut sesuai dengan yang ada di SPT Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa raw material in transit diperhitungkan dari invoice, demikian juga untuk saldo awal tahun, dan akhir tahun dikurangkan dengan saldo akhir;bahwa Terbanding menghitung sendiri dengan memutar-mutar komposisi HPP, ada pembelian lokal yang tidak diperhitungkan Terbanding dan ada perbedaan klasifikasi yang dilakukan Terbanding dimana ada beberapa angka yang dihitung dua kali. Seharusnya jika menggunakan klasifikasi yang konsisten, angkanya tidak akan berbeda;bahwa raw material in transit pada awal tahun adalah barang yang sampai di pelabuhan tetapi belum sampai di gudang sudah ada PIB-nya;

Menurut Majelis

bahwa koreksi HPP ( Harga Pokok Penjualan ) :

–	Untuk selisih Pembelian Bahan Baku sebesar Rp6.992.123.419,00 Terbanding menghitung Pembelian berdasarkan dokumen impor (PIB) sebesar Rp411.741.243.932,00 sedang menurut Pemohon Banding sebesar Rp421.213.362.744,00;
–	Terbanding memperhitungkan Pembelian Bahan Pembantu sebesar Rp3.276.880.250,00 berdasar dokumen impor ke dalam Biaya Pembelian;
–	Untuk selisih Persediaan Awal sebesar ( Rp50.826.173.106,00 ), Terbanding menghitung Persediaan Awal terdiri dari Raw Material in Transit, Raw Material, Work in Process keseluruhan sebesar Rp66.550.277.353,00 sedang Pemohon Banding hanya sebesar Rp15.724.104.247,00 dari Finished Goods;
–	Untuk selisih Persediaan Akhir sebesar Rp56.038.871.785,00 , Terbanding menghitung Persediaan Akhir terdiri dari Raw Material in Transit, Raw Material, Work in Process dan Supplies keseluruhan sebesar Rp84.366.095.875,00 sedang Pemohon Banding sebesar Rp28.327.224.090,00

bahwa Pasal 29 ayat (1) KUP mengatur :Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.bahwa menurut Penjelasan ayat itu, pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, dst..bahwa Pasal 12 KUP mengatur :

(1)	Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
(2)	Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
(3)	Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan pajak terutang;

bahwa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan a quo, Majelis berpendapat Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai Pasal 29 ayat (1) KUP karena Terbanding melakukan penghitungan kembali, jadi tidak menguji kepatuhan Pemohon Banding dengan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya;bahwa dalam hal ini karena langsung melakukan penghitungan maka Terbanding tidak menunjukkan pembukuan mana yang tidak didukung bukti-bukti;bahwa dari Financial Statement and Independent Auditor’s Report PT XXX December, 2008 and 2007 butir 20 Cost Sales nampak hitungan untuk tahun 2008 sebagai berikut :

Raw material Used
–	Beginning Balance	Rp 25.728.215.118,00
–	Purchases	Rp 426.069.968.537,00
–	Ending Balance	Rp ( 39.843.491.969,00)
		Rp 411.954.691.686,00

Increase/ (Decrease) of work in process:
–	Beginning Balance	Rp 5.578.981.342,00
–	Ending Balance	Rp ( 5.513.368.709,00)
		Rp ( 134.387.367,00)

Increase/(Decrease) of finished goods
–	Beginning Balance	Rp 15.724.104.247,00
–	Ending Balance	Rp ( 28.327.224.090,00)
		Rp ( 12.603.119.843,00)

Total (Carried Forward)		Rp 411.171.544.850,00
Total Manufacturing expenses		Rp 126.743.562.420,00
Total Cost of Sales		Rp 537.915.107.270,00

bahwa Majelis berpendapat Raw Material in Transit tidak diperhitungkan dalam HPP karena Pemohon Banding membukukan Raw Material ini Transit sebagai perhitungan pendahuluan barang impor, setelah barang impor tiba di gudang Pemohon Banding, dibukukan sebagai Raw Material dan dijurnal :Dr Raw Material xxxCr Raw Material in Transit xxxbahwa berdasarkan uraian di atas menyangkut tidak dibuktikannya pembukuan Pemohon Banding yang tidak ada buktinya serta alasan Pemohon Banding dimana Raw Material in Transit tidak diperhitungkan dalam HPP, Majelis berpendapat Persediaan Bahan Baku yang diperhitungkan Terbanding sebesar Rp411.741.243.932,00 tidak benar oleh karenanya koreksi atas Biaya Pembelian sebesar Rp9.472.243.932,00 tidak dipertahankan;bahwa menyangkut koreksi negatif Pembelian Bahan Pembantu ( Supplies ) sebesar (Rp3.276.880.250,00 ) dalam hal ini Pemohon Banding menyatakan telah secara langsung mengalokasikan ke biaya-biaya yang bersangkutan seperti biaya Chemicals, Fuels, sebagai biaya tidak langsung;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan mapping perhitungan Harga Pokok Penjualan dimana angka-angka-nya :

Menurut General Ledger	Rp. 537.915.107.270,00
Menurut SPT Lampiran II	Rp. 537.915.107.270,00
Menurut Audit Report	Rp. 537.915.107.270,00
Menurut Terbanding	Rp. 525.710.285.172,00

bahwa dari mapping tersebut Pemakaian Supplies sejumlah Rp38.210.798.828,00 telah diperhitungkan dalam HPP oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan uraian di atas dimana Biaya Bahan Pembantu sebesar Rp.3.276.880.250,00 yang diperhitungkan Terbanding tidak dibuktikan bahwa biaya tersebut belum dibukukan oleh Pemohon Banding sedang Pemohon Banding sendiri telah memperhitungkan dalam Harga Pokok Penjualan, oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi negatif atas Pembelian Bahan Pembantu sebesar Rp3.276.880.250,00 tidak dipertahankan;bahwa perbedaan yang menimbulkan koreksi HPP dari selisih Persediaan Awal dan Persediaan Akhir sebagai berikut :

Persediaan awal	Pemohon Banding	Terbanding	Selisih
Raw Material in TransitRaw MaterialWork in ProcessFinished GoodsSupplies	Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00Rp 15.724.104.247,00Rp 0,00	Rp 12.790.379.949,00Rp 25.728.215.118,00Rp 5.378.981.342,00Rp 15.724.104.247,00Rp 6.928.596.697,00	Rp (12.790.379.949,00)Rp (25.728.215.118,00)Rp (5.378.981.342,00)Rp 0,00Rp (6.928.596.697,00)
Total	Rp 15.724.104.247,00	Rp 66.550.277.353,00	Rp (50.826.173.106,00)

Persediaan awal	Pemohon Banding	Terbanding	Selisih
Raw Material in TransitRaw MaterialWork in ProcessFinished GoodsSupplies	Rp 0,00Rp 0,00Rp 0,00Rp (28.327.224.090,00)Rp 0,00	Rp (3.318.261.120,00)Rp (39.843.491.969,00)Rp (5.513.368.709,00)Rp (28.327.224.090,00)Rp (7.363.749.987,00)	Rp 3.318.261.120,00Rp 39.843.491.969,00Rp 5.513.368.709,00Rp 0,00Rp 7.363.749.987,00
Total	Rp (28.327.224.090,00)	Rp (84.366.095.875,00)	Rp 56.038.871.785,00

bahwa Raw Material in Transit, sebagaimana uraian sebelumnya Majelis berpendapat tidak diperhitungkan dalam HPP karena Akun tersebut merupakan pengeluaran pendahuluan, baru diperhitungkan dalam HPP setelah barang impor dimaksud tiba di gudang Pemohon Banding dan dibukukan sebagai Raw Material;bahwa dalam mapping harga Pokok Penjualan, Raw Material dan Work in Process pada awal dan akhir tahun telah diperhitungkan Pemohon Banding dalam Biaya Lain-lain dalam jumlah yang sama oleh karenanya secara menyeluruh tidak ada selisih Harga Pokok Penjualan yang disebabkan perbedaan Persediaan Awal dan Akhir versi Terbanding;bahwa menyangkut Supplies, setelah meneliti mapping Harga Pokok Penjualan Majelis berpendapat Pemohon Banding telah memperhitungkannya dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan, oleh karenanya tidak diperhitungkan dalam Persediaan awal dan Akhir;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Harga Pokok Penjualan yang disebabkan perbedaan Persedaan Awal sebesar (Rp50.826.173.106,00), Persediaan Akhir sebesar Rp56.038.871.785,00 tidak dipertahankan;bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat secara menyeluruh koreksi sebesar Rp12.204.822.098,00 tidak dipertahankan;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-713/WPJ.07/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00031/406/08/052/10 tanggal 21 April 2010, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan (Rugi) Neto …………………………………	Rp. (93.466.567.893,00)
Kompensasi Kerugian …………………………………….	Rp. 0,00
Penghasilan Kena Pajak ………………………………….	Rp. (93.466.567.893,00)
PPh Terutang ………………………………………………	Rp. 0,00
Kredit Pajak ………………………………………………..	Rp. 153.028.463,00
PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar ……………………….	Rp. ( 153.028.463,00)