bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah mengenai koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp959.859.317.542,00, yang berasal dari biaya Galian tambang yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Uraian Bandingnya;
bahwa Terbanding dalam sidang menyerahkan kesimpulan akhir Nomor S-996/PJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
| A. | Dasar HukumUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C; |
| B. | Data dan Fakta bahwa berdasarkan dokumen, data, dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan koreksi yang menjadi pokok sengketa atas SKP PBB Nomor 00001/274/10/703/15 tanggal 15 Desember 2015 adalah dasar perhitungan PBB dalam SKP PBB atas salah satu komponen pembentuk NJOP, yaitu Biaya Eksploitasi;bahwa Pemohon Banding setuju dengan perhitungan Pendapatan Kotor Hasil Tambang yang merupakan perkalian antara Hasil Produksi dengan Harga Jual, yaitu sebesar 810.893 x 491,00 = Rp163.387.641.463,00;bahwa menurut Pemohon Banding dalam perhitungan PBB tahun pajak 2010 Terbanding seharusnya menetapkan Biaya Eksploitasi berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding sendiri;bahwa pada Tahun 2009, Pemohon Banding memiliki 2 tempat Ekspoitasi, yaitu di Air Upas (NOP XXX) dan di Kendawangan (NOP YYY). Jumlah Biaya Eksploitasi di wilayah Air Upas seharusnya adalah sebesar Rp121.081.612.216,0 |
| C. | Penjelasan Terbanding bahwa tanggapan Terbanding atas pendapat Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 003/HPAM/PBB/I/2017 tanggal 1 Pebruari 2017 (sebagaimana telah dibetulkan dengan surat Nomor 021/HPAM/PBB/XII/2017 dan 022/HPAM/PBB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017) serta penjelasan selama proses persidangan, adalah sebagai berikut: 1.bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah koreksi Nilai Jual Objek Pajak PBB berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PBB terkait unsur-unsur pembentuk NJOP, yaitu volume produksi, harga, dan biaya produksi;2.bahwa ketentuan mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tanggal 30 Desember 2014 bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP PBB berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian PBB;3.bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PBB diatur Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU PBB disebutkan jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Sesuai dengan penjelasan pasal dimaksud dapat diartikan bahwa untuk tahun pajak 2010 saat berakhirnya Tahun Pajak adalah 31 Desember 2010, sehingga menurut Terbanding jatuh tempo penerbitan SKP PBB untuk Tahun Pajak 2010 adalah 31 Desember 2015. Dengan demikian, penerbitan SKP PBB tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PBB;4.bahwa selama proses pemeriksaan/penelitian PBB Pemohon Banding tidak memberikan/menunjukkan dokumen Laporan Keuangannya kepada Terbanding, sehingga Terbanding tidak mengetahui besarnya biaya produksi galian tambang yang dibebankan Pemohon Banding dalam laporan keuangannya atau dasar perhitungan biaya dalam SPOP Pemohon Banding. Oleh sebab itu, Terbanding mengambil data pembebanan biaya menurut Laporan Keuangan Konsolidasi PT CMI, sebagai induk usaha Pemohon Banding;5.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding menghitung PBB terutang dengan menggunakan data dan dokumen yang ada pada saat penelitian PBB. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:1)Volume Produksi; bahwa volume produksi yang digunakan adalah bersumber dari Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor 540/0075/DISTAMBEN-C tanggal 17 Februari 2014 perihal Data Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Wilayah Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, yang isinya antara lain data hasil produksi Pemohon Banding untuk tahun 2009 sebesar 810.893 ton;2)Harga bahwa Harga jual produksi yang digunakan adalah harga jual yang ditetapkan oleh Pemohon Banding sendiri dalam SPOP, yaitu sebesar Rp201.491,00 per ton.3)Biaya Produksi bahwa Biaya produksi yang digunakan adalah biaya yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Auditor lndependen PT CMI Tbk dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan tahun 2009 (diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja), yang diproporsi sesuai hasil produksi Pemohon Banding terhadap total hasil produksi Konsolidasi Grup sebagal berikut: = Hasil Produksi Pemohon Banding X Biaya Produksi Konsolidasi 2009 Hasil Produksi Konsolidasi keseluruhan = 810.893.392 X Rp380.771.332.928,00 5.184.295.364 = Rp59.557.748.171,006.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding menghitung hasil bersih produksi untuk PBB terutang Pemohon Banding dan diperoleh hasil sebagai berikut: UraianMenurut Pemohon BandingMenurut TerbandingSelisihHasil Produksi (Ton)810.893810.8930Harga Jual Produksi (Rp)201.491201.4910Pendapatan Kotor (Rp)163.387.641.463163.387.720.4470Biaya Produksi (Rp)121.081.612.21659.557.748.17161.523.864.045Hasil Bersih Produksi (Rp)42.306.029.247103.829.972.27661.523.943.029 sesuai dengan Surat Kesimpulan Akhir Terbanding Nomor S-996/PJ.07/2018 tanggal 20 Februari 20187.bahwa sebagai catatan, apabila Biaya Eksploitasi berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding (Laporan Auditor Independen Pemohon Banding untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang) menjadi bahan pertimbangan, Terbanding berpendapat bahwa tidak serrlua biaya-biaya dimaksud adalah Biaya Produksi yang dapat dikurangkan dari Pendapatan Kotor. Perinciannya adalah sebagai berikut: Nama AkunJumlah MenurutPemohon BandingTerbandingSelisihBeban Produksi Langsung86.252.835.39786.252.835.3970Penyusutan17.972.922.449017.972.922.449Gaji dan Upah Langsung5.376.082.1615.376.082.1610Perbalkan dan Pemeliharaan4.867.719.31704.867.719.317Beban Produksi Tidak Langsung2.070.738.44702.070.738.447Kesejahteraan Pegawal2.916.922.6522.916.922.6520Beban Amortisasi1.399.949.50401.399.949.504Astek000Kesehatan129.635.825129.635.8250Pesangon69.456.46469.456.4640Pelatihan dan Perekrutan25.350.00025.350.0000Total Blaya Eksploitasi121.081.612.21694.770.282.49926.311.329.717 8.bahwa adapun dasar Terbanding untuk tidak mengakui biaya-biaya yang menjadi selisih tersebut di atas karena biaya-biaya dimaksud merupakan Biaya dalam Tahap Pengembangan dan Konstruksi menurut PSAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum (untuk akun Penyusutan) seria Biaya yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi (untuk akun Perbaikan dan Pemeliharaan dan akun Beban Produksi Tidak Langsung); |
Kesimpulan dan Usul
- bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai
- bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah koreksi Nilai Jual Objek Pajak PBB berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PBB terkait unsur-unsur pembentuk NJOP, yaitu volume produksi, harga, dan biaya produksi. Dalam persidangan Pemohon Banding telah setuju atas jumlah volume produksi dan harga, sehingga yang masih menjadi sengketa adalah biaya produksi;
- bahwa selama proses pemeriksaan/penelitian PBB Pemohon Banding tidak memberikan/menunjukkan dokumen Laporan Keuangannya kepada Terbanding, sehingga Terbanding tidak mengetahui besarnya biaya produksi galian tambang yang dibebankan Pemohon Banding dalam laporan keuangannya atau dasar perhitungan biaya dalam SPOP Pemohon Banding. Oleh sebab itu, Terbanding mengambil data pembebanan biaya menurut Laporan Keuangan Konsolidasi PT CMI, Tbk. sebagai induk usaha Pemohon Banding;
- bahwa pengenaan PBB kepada Pemohon Banding difokuskan kepada unsur-unsur pembentuk NJOP, yaitu volume produksi, harga, dan biaya Data volume produksi sebesar 810.893 ton, harga jual produksi dihitung sebesar Rp201.491,00 per ton, dan biaya produksi sebesar Rp59.557.748.171,00;
- bahwa apabila biaya produksi menurut Pemohon Banding menjadi bahan pertimbangan dalam menghitung PBB terutang, maka menurut Terbanding biaya produksi dimaksud yang dapat diakui hanya sebesar Rp94.770.282.499,00.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Terbanding) Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKP PBB Nomor 00001/274/10/703/15 tanggal 15 Desember 2015 Tahun Pajak 2010;
bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana tertera dalam Surat Banding dan Surat Bantahannya;
bahwa Pemohon Banding dalam sidang menyerahkan kesimpulan akhir Nomor 009/HPAM/PBB/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
| A. | Biaya Eksploitasi bahwasanya Pemohon banding tidak setuju atas jumlah Biaya Eksploitasi menurut Terbanding sebesar Rp59.557.748.171,00 karena merupakan nilai yang diambil dari Laporan Keuangan CMI yang merupakan holding (pemilik) dari berbagai perusahaan, bukan hanya sebagai pemilik PT. Pemohon Banding, dan seharusnya berdasarkan dokumen milik Pemohon Banding yakni Laporan Audit dan SPT Tahunan 2009 atas nama Pemohon Banding (PT. Pemohon Banding); bahwa, sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam surat nomor: 022/HPAM/PB/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 perihal Penjelasan Tambahan Pemohon Banding PBB Tahun 2010 NOP YYY, pada Tahun 2009, Pemohon Banding memiliki 2 tempat Eksploitasi yakni di Air Upas NOP XXX dan di Kendawangan NOP: YYY. bahwa total Biaya Eksploitasi Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 385.854.575.089,00 dengan perincian: -Biaya Eksploitasi Kendawangan (NOP YYY)= Rp 264.772.962.872,00-Biaya Eksploitasi Air Upas (NOP XXX)= Rp 121.081.612.216,00 Jumlah= Rp 385.854.575.089,00 bahwa jumlah Biaya Eksploitasi Pemohon Banding sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Auditor Independen untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Regstered Public Accountants Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dalam halaman ii dan halaman 45, adalah sebesar Rp385.854.575.089,00. Selanjutnya, dalam Lampiran II SPT Tahunan Tahun Pajak 2009, Pemohon Banding telah melaporkan jumlah Biaya Eksploitasi sebesar Rp385.854.575.089,00 (jumlah yang sama dengan jumlah dalam Laporan Auditor). bahwa, menurut Pemohon Banding, dokumen yang valid dalam menghitung dan menetapkan Biaya Eksploitasi adalah Laporan Audit dan SPT Tahunan 2009 atas nama Pemohon Banding bukan berdasarkan Laporan Audit pihak lain, dalam hal ini PT. CMI, dengan demikian jumlah Biaya Eksploitas Air Upas (NOP XXX) yang seharusnya adalah sebesar Rp 121.081.612.216,00. |
| B. | Hasil Produksi dan Biaya Eksploitasi per Ton bahwa dalam menghitung PBB Terhutang Tahun 2010, Pemohon Banding menggunakan nilai Jumlah Produksi sebesar 693.013 Ton yang sesungguhnya merupakan Jumlah Penjualan, yang seharusnya nilai yang digunakan adalah Jumlah Produksi sebesar 810.893 Ton, sehingga dengan demikian Penggugat melakukan kesalahan dalam menghitung nilai Biaya Eksploitasi per Ton. Oleh karena itu, Penggugat memperbaiki nilai Biaya Eksploitasi per Ton menjadi sebesar Rp 149.319,00 , sebagai berikut: Biaya Eksploitasi= Rp 121.081.612.216,00Jumlah Produksi= 810.893 TonBiaya Eksploitasi per Ton= Biaya Eksploitasi / Jumlah Produksi = Rp 149.319,00 |
| C. | Harga Jual Tambang dan Harga Jual Tambang Rata-rata per Ton bahwa dalam menghitung PBB Terhutang Tahun 2010, Pemohon Banding menggunakan nilai Jumlah Penjualan sebesar 693.013 Ton, sebagai berikut:Harga Jual Tambang = Rp 139.636.170.335,00Jumlah Penjualan= 693.013 TonHarga Jual Rata-rata Tambang per Ton= Harga Jual Tambang / Jumlah Penjualan = Rp 201.491,00 |
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jumlah PBB Terutang Tahun 2010 adalah sebesar Rp 911.728.428,00 sebagai berikut:
| 1. | NJOP Areal Produktif = 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan = 9,5 x [(201.491 – 149.319) x 810.893] = 9,5 x Rp. 42.306.029.247,00 = Rp 401.907.277.847,00 |
| 2. | NJOP Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah pertambangan = NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya = Rp. 481.388.500,00 |
| 3. | NJOP Berupa bangunan = Rp. 28.432.650.000,00 |
sehingga totalnya sebagai berikut:
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
| 1 | NJOP Bumi Areal Produktif | 401.907.277.847 |
| 2 | NJOP Bumi Selain Areal Produktif | 481.388.500.000 |
| 3 | NJOP Bangunan | 28.432.650.000 |
| Total | 911.728.427.847 | |
PBB Terutang adalah sebesar Rp 911.728.428,00 sebagai berikut:
| Uraian | Jumlah (Rp) |
| Penghitungan PBB Terutang | |
| a. NJOP atas bumi produktif | 401.907.277.847 |
| b. NJOP atas bumi non produktif | 481.388.500.000 |
| c. NJOP Bangunan | 28.432.650.000 |
| d. Jumlah NJOP | 911.728.427.847 |
| e. Dikurangi NJOPTKP | – |
| f. NJOP sbg dasar pengenaan PBB | 911.728.427.847 |
| g. NJKP (40% x f) | 364.691.371.139 |
| h. Jumlah PBB Terutang (0,5 x g) | 1.823.456.856 |
| i. Pengenaan khusus (50% x h) | 911.728.428 |
| j. PBB yang harus dibayar | 911.728.428 |
bahwa demikian surat Kesimpulan Akhir ini Pemohon Banding sampaikan, dan besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan permohonan kami untuk menetapkan PBB Terutang Tahun 2010 NOP XXX sebesar Rp911.728.428,00 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
Dasar Hukum
| 1) | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP; |
| 2) | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, selanjutnya disebut UU PBB; |
| 3) | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB, selanjutnya disebut PMK 255/2014; |
| 4) | Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut KEP DJP 16/1998; |
| 5) | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33 Akuntansi Pertambangan Umum yang telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994, selanjutnya disebut PSAK 33 (1994); |
bahwa permohonan (petitum) Pemohon Banding adalah:
- Pembatalan Ketetapan Terbanding Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.13/2016 dengan jumlah PBB yang masih harus dibayar sebesar 199.824.147,00;
- Pembatalan SKP PBB Nomor 0001/274/10/703/15 tanggal 15 Desember 2015 dengan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp1.496.205.886.624,00 dan PBB yang masih harus dibayar 199.824.147,00;
- Menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar 346.569.082,00 dan PBB yang masih harus dibayar Rp0,00;
bahwa berdasarkan Surat Banding dan Surat Uraian Banding, sengketa NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan PBB yang masih harus dibayar antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :
| No | Uraian | Menurut Terbanding | Menurut Pemohon Banding | Sengketa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 a | Harga Jual Hasil Tambang | 163.387.720.447 | 139.635.882.383 | 23.751.838.064 |
| b | Biaya Produksi/Eksploitasi keseluruhan | 59.557.748.171 | 136.843.733.006 | (77.285.984.835) |
| c | Hasil Bersih Galian Tambang | 103.829.972.276 | 2.792.149.377 | 101.037.822.899 |
| d | Kapitalisasi | 9,5 | 9,5 | |
| e | NJOP Bumi Areal Produktif | 986.384.736.624 | 26.525.419.082 | 959.859.317.542 |
| f | NJOP Bumi selain Areal Produktif | 481.388.500.000 | 481.388.500.000 | |
| g | NJOP Bumi seluruhnya | 1.467.773.236.624 | 507.913.919.082 | 959.859.317.542 |
| 2 | NJOP Bangunan | 28.432.650.000 | 28.432.650.000 | |
| 3 | NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB | 1.496.205.886.624 | 536.346.569.082 | 959.859.317.542 |
| 4 | NJKP = 40% x NJOP | 598.482.354.650 | 214.538.627.633 | 383.943.727.017 |
| 5 | PBB yang terutang = 0,5% x NJKP | 2.992.411.773 | 1.072.693.138 | 1.919.718.635 |
| 6 | Pengenaan Investasi Wilayah Tertentu 50% | 1.496.205.887 | 536.346.569 | 959.859.318 |
| 7 a | PBB yang harus dibayar | 1.496.205.887 | 536.346.569 | 959.859.318 |
| b | Pembayaran | 536.346.569 | 536.346.569 | – |
| c | Kurang Bayar | 959.859.318 | – | 959.859.318 |
| 8 | Denda administrasi 25% | 239.964.829 | – | 239.964.829 |
| 9 | PBB yang masih harus dibayar | 1.199.824.147 | – | 1.199.824.147 |
bahwa selama proses pemeriksaan/penelitian PBB, Pemohon Banding tidak menunjukkan dokumen Laporan Keuangan, sehingga Terbanding mengambil data pembebanan biaya berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT CMI, Tbk selaku induk usaha Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan Tahun 2009;
bahwa dalam proses persidangan, setelah disampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi dari PT CMI Tbk dan anak perusahaannya yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka Terbanding menghitung kembali dan berpendapat bahwa Biaya produksi yang sebelumnya ditetapkan Rp59.557.748.171,00 berubah menjadi Rp94.770.282.499,00.
bahwa berdasarkan penjelasan lisan dan tertulis dalam proses persidangan, maka sengketa NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan PBB yang masih harus dibayar berubah menjadi sebagai berikut:
| No | Uraian | Menurut Terbanding | Menurut Pemohon Banding | Sengketa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 a | Harga Jual Hasil Tambang | 163.387.720.447 | 163.387.641.463 | 78.984 |
| b | Biaya Eksploitasi keseluruhan | 94.770.282.499 | 121.081.612.216 | (26.311.329.717) |
| c | Hasil Bersih Galian Tambang | 68.617.437.948 | 42.306.029.247 | 26.311.408.701 |
| d | Kapitalisasi | 9,5 | 9,5 | |
| e | NJOP Bumi Areal Produktif | 651.865.660.506 | 401.907.277.847 | 249.958.382.659 |
| f | NJOP Bumi selain Areal Produktif | 481.388.500.000 | 481.388.500.000 | – |
| g | NJOP Bumi seluruhnya | 1.133.254.160.506 | 883.295.777.847 | 249.958.382.659 |
| 2 | NJOP Bangunan | 28.432.650.000 | 28.432.650.000 | – |
| 3 | NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB | 1.161.686.810.506 | 911.728.427.847 | 249.958.382.659 |
| 4 | NJKP = 40% x NJOP | 464.674.724.202 | 364.691.371.139 | 99.983.353.063 |
| 5 | PBB yang terutang = 0,5% x NJKP | 2.323.373.621 | 1.823.456.856 | 499.916.765 |
| 6 | Pengenaan Investasi Wilayah Tertentu 50% | 1.161.686.810 | 911.728.428 | 249.958.382 |
| 7 a | PBB yang harus dibayar | 1.161.686.811 | 911.728.428 | 249.958.383 |
| b | Pembayaran | 536.346.569 | 536.346.569 | – |
| c | Kurang Bayar | 625.340.242 | 375.381.859 | 249.958.383 |
| 8 | Denda administrasi 25% | 156.335.061 | 93.845.465 | 62.489.596 |
| 9 | PBB yang masih harus dibayar | 781.675.303 | 469.227.324 | 312.447.979 |
bahwa berdasarkan data serta penjelasan lisan maupun penjelasan tertulis dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Harga Jual Hasil Tambang, NJOP Bangunan dan NJOP Bumi selain Areal Produktif tidak menjadi sengketa, sehingga yang disengketakan hanyalah Biaya Produksi tahun 2009 sebesar (Rp26.311.329.717,00), yang dapat dirinci sebagai berikut:
| No | Nama Akun | Menurut Terbanding | Menurut Pemohon Banding | Sengketa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 | Beban Produksi Langsung | 86.252.835.397 | 86.252.835.397 | – |
| 2 | Penyusutan | 0 | 17.972.922.449 | (17.972.922.449) |
| 3 | Gaji dan Upah Langsung | 5.376.082.161 | 5.376.082.161 | – |
| 4 | Perbaikan dan Pemeliharaan | 0 | 4.867.719.317 | (4.867.719.317) |
| 5 | Beban Produksi Tidak Langsung | 0 | 2.070.738.447 | (2.070.738.447) |
| 6 | Kesejahteraan Pegawai | 2.916.922.652 | 2.916.922.652 | – |
| 7 | Beban Amortisasi | 0 | 1.399.949.504 | (1.399.949.504) |
| 8 | Astek | 0 | 0 | – |
| 9 | Kesehatan | 129.635.825 | 129.635.825 | – |
| 10 | Pesangon | 69.456.464 | 69.456.464 | – |
| 11 | Pelatihan dan Perekrutan | 25.350.000 | 25.350.000 | – |
| Total Biaya Produksi/Eksploitasi | 94.770.282.499 | 121.081.612.216 | (26.311.329.717) |
bahwa biaya produksi yang disengketakan adalah biaya-biaya Penyusutan, Perbaikan dan Pemeliharaan, Beban Produksi Tidak Langsung serta Beban Amortisasi;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pasal 8 huruf a, menyebutkan sebagai berikut :
“Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut :
- Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.”
Pasal 1 angka 4, menyebutkan sebagai berikut :
“Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atas objek pajak dimaksud”.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Pasal 28 ayat (7), menyebutkan sebagai berikut :
“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”
Penjelasan Pasal 28 (7), menyebutkan sebagai berikut :
“…
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33 (1994)
Paragraf 32, menyebutkan sebagai berikut :
“Biaya Konstruksi.
Semua biaya yang terjadi atas pekerjaan konstruksi dan prasarana dikapitalisasi sebagai aktiva tetap, dan selanjutnya disusutkan berdasarkan umur ekonomis dari aktiva yang bersangkutan. Saat dimulainya penyusutan dan pembebanan biaya penyusutan diatur sebagai berikut.
| a) | Aktiva tetap yang dipergunakan langsung dalam proses produksi, penyusutannya mulai dihitung pada saat produksi komersial dimulai; dan biaya penyusutannya dibebankan sebagai biaya produksi. |
| b) | Sedangkan terhadap aktiva tetap yang penggunaannya tidak langsung berhubungan dengan proses produksi, penyusutannya dimulai pada saat selesainya pekerjaan konstruksi aktiva tetap yang bersangkutan; dan biaya penyusutannya dibebankan sebagai beban usaha periode ” |
Paragraf 39, menyebutkan sebagai berikut :
“Berikut adalah pengertian istilah yang disusun untuk dan dalam hubungannya dengan kegiatan produksi penambangan (eksploitasi):
Produksi adalah semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari Cadangan Terbukti ke Permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau diolah lebih lanjut.”
Paragraf 40, menyebutkan sebagai berikut :
“Kegiatan Produksi Penambangan meliputi: pengupasan tanah (striping), pengambilan bahan galian, pencucian dan pemurnian, serta pengangkutan bahan galian ke stasiun pengumpul.”
bahwa memperhatikan Paragraf 39 PSAK 33 (1994), maka penggunaan istilah biaya produksi dan istilah biaya eksploitasi dalam sengketa ini, mempunyai pengertian yang sama;
bahwa sesuai dengan Paragraf 40 PSAK 33 (1994) yang dimaksud dengan biaya produksi adalah semua biaya yang berkaitan mulai dari pengangkatan bahan galian ke Permukaan bumi sampai dengan bahan galian siap untuk dipasarkan/dimanfaatkan/diolah lebih lanjut;
Penyusutan
bahwa memperhatikan ketentuan yang berlaku serta penjelasan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT CMI Tbk dan Anak Perusahaan, Majelis meyakini bahwa biaya penyusutan untuk Machinery & Instalation, Production Equipment, Laboratorium Equipment, Workshop Equipment dan Heavy Trans Equipment adalah termasuk dalam biaya produksi untuk perhitungan NJOP PBB tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
bahwa sebaliknya, biaya penyusutan Land Improvements, Building, dan Vehicle yang disengketakan tidak termasuk kriteria sebagai biaya produksi untuk perhitungan NJOP PBB tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan;
bahwa biaya-biaya penyusutan yang dapat dipertahankan serta yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis adalah sebagai berikut:
| No | Uraian (Akun) | Koreksi Terbanding (Biaya yang Disengketakan) | Dipertahankan Majelis (bukan biaya produksi) | Tidak Dapat dipertahankan Majelis (Biaya Produksi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 | Depreciation Land Improvements | 9.984.814.459 | 9.984.814.459 | – |
| 2 | Depreciation Building | 11.018.352 | 11.018.352 | – |
| 3 | Depreciation Machinery & Instalation | 3.197.882.164 | – | 3.197.882.164 |
| 4 | Depreciation Production Equipment | 79.547.227 | – | 79.547.227 |
| 5 | Depreciation Laboratorium Equipment | 14.006.733 | – | 14.006.733 |
| 6 | Depreciation Workshop Equipment | 190.646.270 | – | 190.646.270 |
| 7 | Depreciation Vehicle | 640.713.500 | 640.713.500 | – |
| 8 | Depreciation Heavy Trans Equipment | 3.805.886.054 | – | 3.805.886.054 |
| 9 | Depreciation Office Equipment | 48.407.690 | 48.407.690 | – |
| Jumlah | 17.972.922.449 | 10.684.954.001 | 7.287.968.448 |
Perbaikan dan Pemeliharaan
bahwa sebagaimana Majelis meyakini untuk biaya-biaya penyusutan, Majelis juga meyakini bahwa biaya-biaya Perbaikan dan Pemeliharaan untuk Machinery & Instalation, Production Equipment, Laboratorium Equipment, Workshop Equipment dan Heavy Trans Equipment adalah
termasuk dalam biaya produksi untuk perhitungan NJOP PBB Tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
bahwa sebaliknya, biaya-biaya Perbaikan dan Pemeliharaan untuk Land Improvements, Building, vehicle dan Office yang disengketakan tidak termasuk sebagai biaya produksi untuk perhitungan NJOP PBB tahun 2010, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan.
bahwa biaya Perbaikan dan Pemeliharaan yang dapat dipertahankan serta yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis adalah sebagai berikut:
| No | Uraian (Akun) | Koreksi Terbanding (Biaya yang Disengketakan) | Dipertahankan Majelis (Bukan Biaya Produksi) | Tidak Dapat dipertahankan Majelis (Biaya Produksi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 | Repair & MTC Land Improvements | 1.798.453.907 | 1.798.453.907 | – |
| 2 | Repair & MTC Building | 155.804.291 | 155.804.291 | – |
| 3 | Repair & MTC Machinery & Installation | 1.507.376.498 | – | 1.507.376.498 |
| 4 | Repair & MTC Production Equipment | 858.000 | – | 858.000 |
| 5 | Repair & MTC Laboratorium Equipment | – | – | – |
| 6 | Repair & MTC Workshop Equipment | 47.047.806 | – | 47.047.806 |
| 7 | Repair & MTC Vehicle | 172.507.675 | 172.507.675 | – |
| 8 | Repair & MTC Heavy Trans Equipment | 1.175.117.781 | – | 1.175.117.781 |
| 9 | Repair & MTC Office Equipment | 10.553.359 | 10.553.359 | – |
| Jumlah | 4.867.719.317 | 2.137.319.232 | 2.730.400.085 |
Beban Produksi Tidak Langsung
bahwa biaya Beban Produksi Tidak Langsung lainnya (Overhead Expense) dalam Laporan Keuangan Konsolidasi bukanlah biaya produksi langsung, sehingga keseluruhan biaya tersebut tidak termasuk sebagai biaya produksi untuk penghitungan NJOP PBB tahun 2010.
Bahwa seluruh koreksi Terbanding untuk Beban Produksi Tidak Langsung sebesar Rp2.070.738.447,00 tetap dipertahankan;
Beban Amortisasi
bahwa Pemohon Banding (Pemohon Banding mempunyai lokasi tambang di 5 (lima) tempat serta 6 (enam) anak perusahaan, sedangkan Pembebanan Amortisasi kepada Lokasi Tambang Air Upas tidak mempunyai cukup alasan dan penjelasannya;
bahwa Majelis tidak dapat meyakini bahwa Beban Amortisasi sebesar Rp1.399.949.504,00 sudah tepat dibebankan untuk lokasi Tambang Air Upas (NOP.XXX), sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
bahwa dengan demikian, sengketa biaya produksi yang tetap pertahankan dan tidak dapat dipertahankan oleh Majelis adalah sebagai berikut :
| No | Nama Akun | Sengketa/koreksi biaya Produksi | Dipertahankan Majelis | Tidak dapat dipertahankan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 | Penyusutan | 17.972.922.449 | 10.684.954.001 | 7.287.968.448 |
| 2 | Perbaikan dan Pemeliharaan | 4.867.719.317 | 2.137.319.232 | 2.730.400.085 |
| 3 | Beban Produksi Tidak Langsung | 2.070.738.447 | 2.070.738.447 | – |
| 4 | Beban Amortisasi | 1.399.949.504 | 1.399.949.504 | – |
| Jumlah | 26.311.329.717 | 16.292.961.184 | 10.018.368.533 |
bahwa perhitungan biaya produksi/eksploitasi menurut para pihak selama persidangan telah berubah, dan Majelis meyakini untuk biaya produksi yang seharusnya, sehingga rekapitulasi perhitungan biaya produksi tersebut adalah sebagai berikut:
| No | Uraian Biaya Produksi Menurut Para Pihak | Jumlah (Rp) | Ket |
| 1 a | Menurut Terbanding (semula) | 59.557.748.171 | |
| b | Menurut Terbanding dalam persidangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit | 94.770.282.499 | *) |
| 2 a | Menurut Pemohon Banding (semula) | 136.843.733.006 | |
| b | Menurut Pemohon Banding dalam persidangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit | 121.081.612.216 | *) |
| 3 | Menurut Majelis | 111.063.243.683 | **) |
Keterangan :
| *) | Sengketa biaya produksi (121.081.612.216 – 94.770.282.499) | = Rp26.311.329.717 |
| Sengketa biaya produksi yang dipertahankan Majelis | Rp16.292.961.184 | |
| Sedangkan yang tidak dapat dipertahankan Majelis | Rp10.018.368.533 | |
| **) | Biaya Produksi untuk perhitungan NJOP PBB tahun 2010 adalah : | |
| Cara Perhitungan 1 : Rp94.770.282.499 + Rp16.292.961.184 | = Rp111.063.243.683 | |
| Cara Perhitungan 2 : Rp121.081.612.216 – Rp10.018.368.533 | = Rp111.063.243.683 |
bahwa berdasarkan perhitungan biaya produksi di atas maka perhitungan NJOP bumi seluruhnya adalah sebagai berikut :
| No | Uraian | Menurut Terbanding | Menurut Pemohon Banding | Menurut Majelis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) |
| 1 a | Harga Jual Hasil Tambang | 163.387.720.447 | 139.635.882.383 | 163.387.641.463 |
| b | Biaya Eksploitasi keseluruhan | 59.557.748.171 | 136.843.733.006 | 111.063.243.683 |
| c | Hasil Bersih Galian Tambang | 103.829.972.276 | 2.792.149.377 | 52.324.397.780 |
| d | Kapitalisasi | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| e | NJOP Bumi Areal Produktif | 986.384.736.624 | 26.525.419.082 | 497.081.778.910 |
| f | NJOP Bumi selain Areal Produktif | 481.388.500.000 | 481.388.500.000 | 481.388.500.000 |
| g | NJOP Bumi seluruhnya | 1.467.773.236.624 | 507.913.919.082 | 978.470.278.910 |
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
| Objek Pajak | Luas (M2) | Kelas | NJOP Per M2 (Rp) | Total NJOP (Rp) |
| Bumi | 370.780.000 | – | – | 978.470.278.910 |
| Bangunan | 545.800 | – | – | 28.432.650.000 |
| Total NJOP | 1.006.902.928.910 | |||
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB | 1.006.902.928.910 |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.13/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Nomor 0001/274/10/703/15 Nomor Objek Pajak XXX, atas Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :
| Objek Pajak | Luas (M2) | Kelas | NJOP Per M2 (Rp) | Total NJOP (Rp) |
| Bumi | 370.780.000 | – | – | 978.470.278.910 |
| Bangunan | 545.800 | – | – | 28.432.650.000 |
| Total NJOP | 1.006.902.928.910 | |||
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB | 1.006.902.928.910 | |||
| Perhitungan pajak yang terhutang: | ||||
| 1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB | 1.006.902.928.910 | |||
| 2. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) | – | |||
| 3. NJOP untuk perhitungan PBB (1 – 2) | 1.006.902.928.910 | |||
| 4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) | 40% | |||
| 5. NJKP (3 x 4) | 402.761.171.564 | |||
| 6. a. PBB yang terhutang (tarif 0,5% x 5) | 2.013.805.858 | |||
| b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu | 1.006.902.929 | |||
| 7. PBB yang harus dibayar | 1.006.902.929 | |||
| Pembayaran | 536.346.569 | |||
| 8. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar | 470.556.360 | |||
| 9. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB | 117.639.090 | |||
| 10. Jumlah yang masih harus dibayar (8 + 9) | 588.195.450 | |||
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Majelis XIVA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:
| DD, Ak., M.M | sebagai Hakim Ketua, |
| Drs. HLG, M.M | sebagai Hakim Anggota, |
| Dr. HT, S.E., M.B.P | sebagai Hakim Anggota, |
| dengan dibantu olehTW, S.E, Ak., M.M | sebagai Panitera Pengganti, |
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;
