Taxco
Solution
Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP - 228/PJ./1999
Jenis Pajak
: KUP
Jenis Peraturan
: Keputusan Dirjen Pajak
Tahun Peraturan : 1999
Tanggal Peraturan : 07/09/1999
Perubahan Sebagian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1996 Tanggal 3 Oktober 1996 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 228/PJ./1999

TENTANG

PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1996
TANGGAL 3 OKTOBER 1996 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1996 tanggal 3 Oktober 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak, perlu perubahan dan penyempurnaan;
  2. bahwa oleh karena itu perlu untuk mengubah Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.04/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.

Pasal I

Mengubah Pasal 4 ayat (3) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
Berdasarkan Buku Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap akhir tahun takwim Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP.RIKPA 4.20) tidak berlogo yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah dan Daftar Penghapusan Piutang Pajak (KP. RIKPA 4.20 A) berlogo yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Pasal II

Mengubah Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

(1)Selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun takwim berikutnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP. RIKPA 4.20) tidak berlogo dalam rangkap 3 (tiga), Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP. RIKPA 4.20 A) berlogo dalam rangkap 2 (dua) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Sebelum mengirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penelitian mengenai kebenaran Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan, bila sudah benar kemudian dibuat Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Yang Dihapus (KP. RIKPA 4.21 A) yang ditandatangani Menteri Keuangan.
(3)Selambat-lambatnya satu bulan setelah diterimanya Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan :
Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP. RIKPA 4.21 A) dalam rangkap 2 (dua), Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP. RIKPA 4.20) tidak berlogo rangkap 1 (satu) dan Daftar Piutang Pajak yang dihapuskan (KP. RIKPA 4.20 A) berlogo rangkap 2 (dua)
kepada Direktur Jenderal Pajak, serta mengembalikan KP. RIKPA 4.20 ke Kantor Pelayanan Pajak setelah ditandatangani Kepala Kantor Wilayah sebagai arsip.
(4)Setelah diterimanya Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP. RIKPA 4.20) dan Daftar Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP. RIKPA 4.20 A) serta Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Yang Dihapuskan (KP. RIKPA 4.21 A) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Konsep Keputusan Menteri Keuangan dan Lampirannya kepada Menteri Keuangan.  

Pasal III

Mengubah lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1996 tanggal 3 Oktober 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak sehingga seluruhnya menjadi lampiran I sampai dengan lampiran X Keputusan ini.

Pasal IV

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1996 tanggal 3 Oktober 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal V

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 1999
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Status Peraturan

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Peraturan Terkait

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

Riwayat Peraturan

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak

Lampiran

DAFTAR PIUTANG YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI UNTUK DILAKUKAN PENELITIAN SETEMPAT, ATAU PENELITIAN ADMINISTRASI TENTANG DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
JENIS PAJAK : ...............................

 

No. Urut Nama dan Alamat Wajib Pajak NPWP Tahun Pajak No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb SK. Keb Put. Banding Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp) Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp) Tindakan Penagihan s/d Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll) Disposisi Ka. KPP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
         

 

 

 

            

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

 

 

 

 

Mengetahui,
KEPALA KPP .............................,

 

 

 

 

............................................
NIP. ...................................

 ..............................., 19.......
KEPALA SEKSI PENAGIHAN,

 

 

 

 

............................................
NIP. ...................................
  1. RIKPA 4.18

 

Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
JENIS PAJAK : ...................................

 

No. Urut Nama dan Alamat Wajib Pajak NPWP Tahun Pajak No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb SK. Keb Put. Banding Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp) Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp) Tindakan Penagihan s/d Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll) Diusulkan untuk dihapus Kembali untuk diteliti ulang Disetujui oleh Menteri Keuangan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                       

 

 

 

    

 

Catatan : Buku Register ini ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Kasi Penagihan yang bersangkutan SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT
  1. RIKPA 4.19
Tanggal : 7 September 1999

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN KANWIL ... DJP
DARI TAHUN 19... S/D 19 ... YANG DIHAPUSKAN

 

No. Urut Kantor Pelayanan Pajak/ Jenis Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak NPWP Tahun Pajak No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb SK. Keb Put. Banding Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp) Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp) Tindakan Penagihan s/d Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           

 

 

 

          
Sub Total                

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.
  1. RIKPA 4.20

 

Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Pindahan        

 

 

 

          
Sub Total                

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.
  1. RIKPA 4.20

 

Lampiran III KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Pindahan        

 

          
Sub Total                
Rekapitulasi :                
PPh Ps. 21 Tahun ..... s/d .....
PPh Ps. 23 Tahun ..... s/d .....
PPh Ps. 25 Badan Hukum Tahun ..... s/d .....
PPh Ps. 25 OP Tahun ..... s/d .....
PPN dan PPn BM Tahun ... s/d ...
Bunga Penagihan Tahun ... s/d ...
JUMLAH TOTAL                

 

 

 

 

 

....................................
Mengetahui,
KEPALA KANTOR WILAYAH ... DJP ........

 

 

 

..................................
NIP. .........................

 ....................................
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ...........

 

 

 

..................................
NIP. .........................

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.
  1. RIKPA 4.20
Lampiran IV KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

RINCIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR    :
TANGGAL :
DAFTAR PIUTANG PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN KANWIL ... DJP
DARI TAHUN 19... /D 19... YANG DIHAPUSKAN

 

No. Urut Kantor Pelayanan Pajak/ Jenis Pajak Nama dan Alamat Wajib Pajak NPWP Tahun Pajak No & Tgl STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb SK. Keb Put. Banding Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp) Jumlah Pajak yang telah dibayar (Rp) Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp) Tindakan Penagihan s/d Keterangan mengenai WP (meninggal, tidak dikenal, pailit, daluwarsa, dll)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           

 

 

 

          
Sub Total                

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.
  1. RIKPA 4.20A
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Pindahan        

 

 

 

          
Sub Total                

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.
  1. RIKPA 4.20A

 

Lampiran IV KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Pindahan        

 

          
Sub Total                
Rekapitulasi :                
PPh Ps. 21 Tahun ..... s/d .....
PPh Ps. 23 Tahun ..... s/d .....
PPh Ps. 25 Badan Hukum Tahun ..... s/d .....
PPh Ps. 25 OP Tahun ..... s/d .....
PPN dan PPn BM Tahun ... s/d ...
Bunga Penagihan Tahun ... s/d ...
JUMLAH TOTAL                

 

 

  a.n. MENTERI KEUANGAN

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.
  1. RIKPA 4.20A
Lampiran V KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :     /KMK.04/19

 

TENTANG

 

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DI KANTOR WILAYAH .....
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun ... sampai dengan tahun ... di Kantor Wilayah ... Direktorat Jenderal Pajak ... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah daluwarsa.
    b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, dipandang perlu menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dan tata usaha piutang pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Keputusan Menteri Keuangan.
       
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
    3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
    4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
    5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.04/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KANTOR WILAYAH ..... DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....
PERTAMA : Menghapus piutang pajak tahun ..... sampai dengan tahun ..... di Kantor Wilayah ..... Direktorat Jenderal Pajak ..... sebesar Rp ............... (........................................), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak;
8. Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak;
9. Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Jenderal Pajak;
10. Kepala Kantor Wilayah ...... DJP ..........

 

 

 

 

 

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  :  
TANGGAL :  

 

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DI KANTOR WILAYAH ..... DJP ..........
DARI TAHUN ........... S/D ........... YANG DIHAPUSKAN

 

NO. KANTOR PELAYANAN PAJAK/JENIS PAJAK TAHUN PAJAK JUMLAH
    19... S/D 19... 19... 19... 19... 19... 19...  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

 

 

 
Jumlah              

 

 

 

 

 

  MENTERI KEUANGAN

KP.RIKPA 4.21A

Lampiran VII KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................

 

PETIKAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ............................


TENTANG


PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : dsb.
     
Menimbang : a. bahwa tata usaha piutang pajak yang baik harus dapat memberikan gambaran angka-angka secara benar dan lengkap;
    b. bahwa setelah diteliti ternyata piutang pajak jenis pajak ................ tahun ................. pada Kantor Pelayanan Pajak ..................... atas nama Wajib Pajak ............ NPWP .............. sejumlah Rp. ............. sebagaimana diusulkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam suratnya tersebut di atas tidak dapat ditagih lagi;
    c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
       
Mengingat : dsb;

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK ..............

 

Pasal 1

 

(1) dsb
(2) Perincian penghapusan piutang pajak menurut jenis pajak, nama Wajib Pajak dan tahun pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

 

 

Pasal 2

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

 

 

Petikan sesuai dengan salinan
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.............................

 

...............................
NIP. ......................

 Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : ............

ttd.

MENTERI KEUANGAN

KP.RIKPA 4.21B

 

Lampiran VIII KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK...................................

 

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK NEGARA
No. : ................

 

Diperintahkan kepada :

  Nama : ........................................
  Pangkat/Gol. : ........................................

 

untuk melakukan penelitian setempat mengenai penagihan pajak negara atas nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

 

  NPWP : ........................................
  Nama : ........................................
  Alamat : ........................................

 

 

 

 

  ..................................... 19......
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
........................................

 

 

 

........................................
NIP. ...............................

KP.RIKPA 4.24

 

Lampiran IX KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK...................................

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
(Nomor Lap. : ........................ tgl .....................)

 

Surat Perintah Penelitian setempat : Tgl. : ...................... No. : ......................
Penelitian dilakukan : Tgl. : ...................... s/d tgl. ......................
I. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
  1. NPWP : ......................
  2. Nama : ......................
  3. a. Alamat tempat tinggal/ kedudukan : ......................
    b. Nomor telepon : ......................
  4. Nama dan alamat ahli waris/ Penanggun Pajak : 1. ......................
2. ......................
3. ......................
  5. Jenis pekerjaan/usaha : ......................
  6. Merk perusahaan : ......................
  7. a. Alamat Perusahaan : ......................
    b. Nomor telepon : ......................
  8. Alamat cabang-cabang : 1. ......................
2. ......................
3. ......................
  9. Nama, Jabatan dan alamat pengurus menurut akte notaris terakhir : ......................
  ......................
  ......................
II. Lampiran : : (surat-surat yang dianggap penting antara lain surat keterangan Pejabat Pemerintah setempat, fotocopy bukti-bukti pembayaran, Surat Kematian dan lain-lain)
  1.      
  2.      
  3.      
III. Data mengenai tunggakan pajak
No. Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor & Tgl. STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb/ SK. Keb/ Put. Banding Jumlah pajak yang masih harus dibayar Jumlah pajak yang telah dibayar Jumlah sisa piutang pajak Keterangan
               

 

 

 

 
IV. Data Penagihan lainnya :
  1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak : .............................
  2. Surat Keberatan/banding : .............................
  3. Nomor dan tanggal Surat Teguran : .............................
  4. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus : .............................
  5. Nomor dan tanggal Surat Paksa : .............................
  6. Nomor dan tanggal Surat Sita : .............................
  7. Tanggal Pelelangan : .............................
V. Hasil Penelitian :
.............................
.............................
.............................
Dalam bagian ini supaya diuraikan tentang :
  - Keadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak mengenai kemampuannya yang terlihat misalnya cara membiayai keluarga, harta kekayaannya, cara hidupnya dan lain-lain, keadaan usaha Wajib Pajak.
  - Hal-hal yang dianggap perlu.
VI. Kesimpulan dan saran.
.............................
.............................
.............................

 

 

 

 

Mengetahui :
Kasi Penagihan

 

 

.............................
NIP .....................

 ............................., 19...
Jurus Sita,

 

 

.............................
NIP .....................

 

 

MENYETUJUI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.............................

.............................
NIP ......................

 

 

Catatan : SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT.

KP.RIKPA 4.25

Lampiran X KEP DIRJEN PAJAK
Nomor : KEP-228/PJ1999
Tanggal : 7 September 1999

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK...................................

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
Nomor Laporan : ........................
Tanggal : ........................

 

I. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
  1. NPWP : ......................
  2. Nama : ......................
  3. a. Alamat tempat tinggal/ kedudukan : ......................
    b. Nomor telepon : ......................
  4. Nama dan alamat ahli waris/ Penanggun Pajak : 1. ......................
2. ......................
3. ......................
  5. Jenis pekerjaan/usaha : ......................
  6. Merk perusahaan : ......................
  7. a. Alamat Perusahaan : ......................
    b. Nomor telepon : ......................
  8. Alamat cabang-cabang : 1. ......................
2. ......................
3. ......................
  9. Nama, Jabatan dan alamat pengurus menurut akte notaris terakhir : ......................
  ......................
  ......................
II. Lampiran : : (surat-surat yang dianggap penting antara lain surat keterangan Pejabat Pemerintah setempat, fotocopy bukti-bukti pembayaran, Surat Kematian dan lain-lain)
  1.      
  2.      
  3.      
III. Data mengenai tunggakan pajak
No. Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor & Tgl. STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK. Pemb/ SK. Keb/ Put. Banding Jumlah pajak yang masih harus dibayar Jumlah pajak yang telah dibayar Jumlah sisa piutang pajak Keterangan
          Tanggal Rp.    
                 

 

 

 

 
III. Data Penagihan lainnya :
  1. Tanggal Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak : .............................
  2. Tanggal Surat Keberatan/banding : .............................
  3. Tanggal Pembayaran Terakhir : .............................
  4. Tanggal Surat Teguran : .............................
  5. Tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Sekita dan Sekaligus : .............................
  6. Tanggal Surat Paksa : .............................
  7. Tanggal Surat Sita : .............................
  8. Tanggal Pelelangan : .............................
VI. Kesimpulan dan saran.
.............................
.............................
.............................

 

 

 

 

Mengetahui :
Kasi Penagihan

 

 

.............................
NIP .....................

 ............................., 19...
Jurus Sita,

 

 

.............................
NIP .....................

 

 

MENYETUJUI
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.............................

.............................
NIP ......................

 

 KP.RIKPA 4.25