PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P – 34/BC/2007

TENTANG

TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Registrasi Importir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-09/BC/2007.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR.

Pasal 1
Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi Importir adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan.
2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang.
3. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Direktorat Audit adalah Direktorat Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
8. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Kepabeanan.
10. Surat Pemberitahuan Registrasi yang selanjutnya disingkat SPR adalah surat pemberitahuan telah memenuhi syarat registrasi importir yang berisi NIK.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5
Terhadap formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan penilaian sesuai dengan standar penilaian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6
Registrasi importir dinyatakan memenuhi syarat apabila:

1. eksistensi jelas dan benar;
2. identitas pengurus dan penanggung jawab jelas dan benar;
3. jenis usaha jelas dan benar;
4. kepastian penyelenggaraan pembukuan yang dapat diaudit; dan
5. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya mencapai nilai sebesar 40 (empat puluh).

Pasal 7

Pasal 8
Hasil registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada importir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian secara lengkap dan benar.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11
Untuk kepentingan pengawasan, terhadap importir yang telah mendapat NIK sewaktu-waktu dapat dilakukan penelitian kembali atas data pada formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) oleh pejabat bea dan cukai.

Pasal 12
Nomor Identitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diblokir apabila:

1. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, importir yang mendapat NIK tidak melakukan kegiatan impor;
2. hasil penelitian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau hasil penelitian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditemukan :
   1. eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan;
   2. identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan;
   3. API/APIT habis masa berlakunya; dan/atau
   4. tidak menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 13
Nomor Identitas Kepabeanan yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diaktifkan kembali apabila :

1. Importir yang dikenakan tindakan pemblokiran karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a:
   1. dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan impor;
   2. mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang menerbitkan API/APIT; atau
   3. masih melakukan kegiatan usahanya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
2. Importir yang dikenakan tindakan pemblokiran karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, telah memperbaiki data/dokumen.

Pasal 14
Ketentuan mengenai pemblokiran dan pengaktifan kembali NIK yang diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Pasal 15

Pasal 16
Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi importir yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean yang berkaitan dengan:

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
4. barang pindahan;
5. barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam;
6. barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh lembaga tersebut; atau
7. barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API/APIT dari instansi terkait yang menerbitkan API/APIT.

Pasal 17
Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean.

Pasal 18
Surat Pemberitahuan Registrasi Impor yang telah dimiliki oleh importir sebelum berlakunya peraturan Direktur Jenderal ini, diberlakukan sebagai NIK sesuai peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2007
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332