bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi dengan PIB nomor 151111 tanggal 06 April 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN);

bahwa Terbanding melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Certificate of Origin dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3810/KPU.01/2017 tanggal 05 Juli 2017: subject Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Surat QWE Nomor 1300001777 tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan:
“We acknowledge receipt of your letter dated Jul.05, 2017 numbered S-3810/KPU.01/2017 and the enclosed copy of certificate of Form E No. E171309000331062. After checking against our files, we confirm that the said certificate was issued by Hebei CIQ. And the certificate is true and authentic.
For verification, we made an investigation and the result shows due to transportation requirement, the goods were transported from Xingang to Jakarta, Indonesia via Busan, Korea. Both the exporter and the importer have neglected to apply for the non-manipulation certification. But the goods were kept and sealed in the same containers during the entire transportation from port of loading to port of discharge”;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-4818/KPU.01/2017 tanggal 25 Juli 2017, pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa Hydrolyzed Vegatable Protein Powder (HVP-B), yang diimpor dengan PIB Nomor: 151111 tanggal 06 April 2017, klasifikasi pos tarif 2106.90.99 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum sebesar 5% (MFN) dengan alasan bahwa PIB nomor 151111 tanggal 06 April 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka Skema AC-FTA karena tidak memenuhi direct consignment, barang impor dimuat di sarana pengangkut KMTC Manila voy 1701S transit di pelabuhan Busan (indirect consignment);

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 055.b/KAR/LGL/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-4818/KPU.01/2017 tanggal 25 Juli 2017 dengan alasan bahwa pengiriman langsung dari Xingang, China ke Jakarta dan selama melalui rute tersebut tidak ada kegiatan bongkar muat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas jenis barang berupa Hydrolyzed Vegatable Protein Powder (HVP-B), yang diimpor dengan PIB Nomor: 151111 tanggal 06 April 2017, klasifikasi pos tarif 2106.90.99 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), menjadi pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum sebesar 5% (MFN) dengan alasan bahwa PIB nomor 151111 tanggal 06 April 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka Skema AC-FTA karena tidak memenuhi direct consignment, barang impor dimuat di sarana pengangkut KMTC Manila voy 1701S transit di pelabuhan Busan (indirect consignment);

bahwa ketentuan yang mengatur ACFTA adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area Rule 7 menyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa ACFTA (Form E) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah (G to G), sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah China untuk mencari bukti tidak sahnya Form E yang telah dikeluarkan oleh Pejabat China. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasil Konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;

bahwa Terbanding melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Certificate of Origin yaitu QWE dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3810/KPU.01/2017 tanggal 05 Juli 2017: subject Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa jawaban dari pihak penerbit Certificate of Origin yaitu QWE Nomor 1300001777 tanggal 17 Oktober 2017, berisi antara lain sebagai berikut:

• Certificate was issued by Hebei CIQ;
• And the certificate is true and authentic;
• The goods were transported from Xingang to Jakarta, Indonesia via Busan;
• The goods were kept and sealed in the same containers during the entire transportation from port of loading to port of discharge;

bahwa pemeriksaan PIB nomor 151111 tanggal 06 April 2017 dan dokumen pendukungnya diperoleh data sebagai berikut:

bahwa Invoice, Packing List, Form E dan Bill of Lading pada PIB nomor 151111 tanggal 06 April 2017 menyebutkan: 1 (satu) kontainer, nomor kontainer dan nomor seal FCIU6041141/E24317, 20 x 1; Jumlah 750 cartons; Gross Weight 15.830,00 kgs; Sarana Pengangkut:

KMTC Manila V.1701S; Port of Loading Xingang, China; Port of Discharge Jakarta, Indonesia;

bahwa Inward Manifest menyebutkan Sarana Pengangkut: KMTC Manila V.1701S; Jumlah 750 cartons; 1 (satu) kontainer, nomor kontainer dan nomor seal FCIU6041141 / E24317, 20”/FCL; Bruto Total 15.830,00 kgm;

bahwa dari uraian di atas, barang impor dimuat dan transit di pelabuhan Busan, Korea; barang impor tidak dibongkar dari sarana pengangkut; tidak dibongkar dari dalam container; jumlah, nomor, ukuran container tidak berubah dan segel container utuh; berat kotor barang juga tidak berubah, dengan demikian barang impor benar-benar berasal dari Negara China;

bahwa barang impor telah dilengkapi persyaratan prefferensi tarif ACFTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China, serta dokumen pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara China yang mencantumkan barang impor berasal dari negara China sehingga SKA (Form E) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk ACFTA;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa barang impor berupa Hydrolyzed Vegatable Protein Powder (HVP-B), yang diimpor dengan PIB Nomor: 151111 tanggal 06 April 2017, klasifikasi pos tarif 2106.90.99 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding: