memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal AF By Pass Jakarta Timur XXXX0;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa AA, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9/BC.06/2021, tanggal 20 Januari 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali ;

PT DFG, beralamat di Gedung DF Tower Lantai XX Suite X-X, Jalan Letjen. GH Kavling XX, Kelurahan SD, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat XXXX0, yang diwakili oleh BB, jabatan Direktur;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004111.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 419338 tanggal 14 Desember 2018 adalah nihil.
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp47.492.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin I.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004111.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-564/KPU.03/2019 tanggal 15 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000361/KPU.03/2019 tanggal 11 Januari 2019, atas nama: PT DFG, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di DF Tower Lantai XX, Suite X-X, Jalan Letjen. GH Kavling 28, Kelurahan SD, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan atas PIB Nomor: 419338 tanggal 14 Desember 2018, dengan importasi berupa Pos 7.
Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 8. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 9. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 10. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 11. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 12. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 13. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 24. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base dan Pos 25.

Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, diidentifikasikan sebagai Router/Switch, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 dengan BM 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-004111.45/2019/PP/M.VIIA Tahun 2020 tanggal ucap 20 Oktober 2020 tanggal kirim 27 Oktober 2020;
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan seharusnya yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali nomor KEP-564/KPU.03/2019 tanggal 15 April 2019 karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas ne bis vexari rule;

Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadiladilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat dan Tuhan YME.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-564/KPU.03/2019 tanggal 15 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000361/KPU.03/2019 tanggal 11 Januari 2019, atas nama: PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di DF Tower Lantai XX, Suite X-X, Jalan Letjen. GH Kavling XX, Kelurahan SD, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat XXXX0, dan menetapkan atas PIB Nomor: 419338 tanggal 14 Desember 2018, dengan importasi berupa Pos 7. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 8. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 9. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 10. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 11. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 12. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 13. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 24. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base dan Pos 25. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, diidentifikasikan sebagai Router/Switch, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 dengan BM 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dikabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-564/KPU.03/2019 tanggal 15 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000361/KPU.03/2019 tanggal 11 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali, tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dengan putusan yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang menjadi sengketa adalah bahwa Pemohon Banding mengimpor jenis barang yang yang disengketakan, yaitu Pos 7. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 8. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 9. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 10. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 11. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 12. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 13. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 24. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base dan Pos 25. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, diindentifikasi sebagai Router/Switch, merupakan unit dari sistem pengolah data otomatis yang disebutkan secara terperinci atau spesific pada uraian yang terdapat dalam sub sub pos, sehingga berdasarkan KUM-HS 1 dan 3 (a) jenis barang Router/Switch, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 dengan BM 0% oleh karenanya membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-564/KPU.03/2019 tanggal 15 April 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000361/KPU.03/2019 tanggal 11 Januari 2019, dan menetapkan atas PIB Nomor: 419338 tanggal 14 Desember 2018, dengan importasi berupa Pos 7. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 8. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 9. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 10. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 11. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 12. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 13. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, Pos 24. Catalyst 2960-X 48 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base dan Pos 25. Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 4 X 1G SFP, LAN Base, diidentifikasikan sebagai Router/Switch, diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8517.62.21 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Barang Bea Masuk atas Barang Impor dikenai BM sebesar 0%;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Prof. Dr. H. XYZ, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. FFF, S.H., M.H., dan H. GGG, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. HHH, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Biaya – biaya :
1. Meterai…………………. Rp 6.000,00
2. Redaksi ……………….. Rp 5.000,00
3. Administrasi …………. Rp 2.489.000,00
Jumlah ………………… Rp 2.500.000,00