bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis berupa SPTNP, PIB, Invoice, Packing List, B/L, PO, Agreement, Polis Asuransi, dan Form D;

7. bahwa yang menjadi pokok masalah adalah pengenaan pembebanan Bea Masuk 12.5% sehingga pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp.121.193.000,00;

8. bahwa pada kolom 19 PIB nomor 168304 tanggal 26 Mei 2010, terisi kode fasilitas 06 – “CEPT” dan tertulis Surat Keputusan “VN-ID 10/53/01500” tanggal 19-05-2010;

9. bahwa pada berkas pengajuan keberatan, perusahaan melampirkan fotokopi dokumen Form D reference no. VN-ID 10/53/01500 tanggal 19 Mei 2010;

10. bahwa pada kolom 1 PIB nomor 168304 tanggal 26 Mei 2010 terisi nama pemasok adalah YYY CO., LTD.;

11. bahwa penelitian terhadap dokumen pelengkap pabean sebagai berikut:

    Dokumen	No.	Tanggal	Keterangan
    PIB	168304	26 Mei 2010	Pemasok: YYY Co., Ltd.
    Invoice/PL	073.2010/KMC-CHAIN	11 Mei 2010	Penerbit: YYY Co., Ltd.
    B/L	SNKO101100500379	18 Mei 2010	Shipper: YYY Co., Ltd.
    Form D	VN-ID 10/5301500	19 Mei 2010	1. Kolom 1: Goods consigned from (Exporter bussines name, addres, country): BCD Co., Ltd. 2. Kolom 13: pada box ”Third-Country Invoicing tidak ditandai

12. bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi impor dengan YYY CO., LTD. bukan dengan BCD Co., Ltd. hal ini disimpulkan berdasarkan keterangan pada dokumen pelengkap pabean;

13. bahwa berdasarkan SE-05/BC/2010 disebutkan: Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA atau negara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA. Saat ini hanya berlaku untuk skema AFTA, AKFTA, dan IJ-EPA.

14. bahwa berdasarkan penelitian terhadap masing-masing Operational Certification Procedures for the rules of origin (yang berlaku di Indonesia saat ini), diketahui bahwa perjanjian Free Trade Area (FTA) yang telah mengatur tentang diperbolehkannya system Third Country Invoicing adalah ASEAN FTA atau CEPT (yang berpedoman pada PMK No. 125/PMK010/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang terakhir diubah dengan PMK No. 247/PMK.011/2009 tanggal 31 Desember 2009), ASEAN-Korea FTA atau AK-FTA (yang berpedoman pada PMK 236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang terakhir diubah dengan PMK 200/PMK.011/2009 tanggal 4 Desember 2009) dan IJ-EPA (yang berpedoman pada PMK 95/PMK.011/2008 tanggal 30 Juni 2008);

15. bahwa berdasarkan OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE FOR THE RULES OF ORIGIN UNDER CHAPTER 3 Rule 23 “Third Country Invoicing” disebutkan:

    (1)	Relevant Government authorities in the importing Member State shall accept Certificates of Origin (Form D) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, provided that the goods meet the requirements of Chapter 3 of this Agreement.
    (2)	The exporter shall indicate “third country invoicing” and such information as name and country of the company issuing the invoice in the Certificate of Origin (Form D).

16. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form D dimaksud, keterangan “Third Country Invoicing” tidak ditandai, sehingga berdasarkan aturan prosedur sertifikasi di atas, Form D dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan tarif preferensi;”

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan tarif bea masuk atas PIB Nomor: 168304 tanggal 26 Mei 2010 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”;

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor: 168304 tanggal 26 Mei 2010 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-015844/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 31 Mei 2010 tanggal 06 April 2010 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp. 121.193.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 055/KMC/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 07 Juni 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 6067/KPU.01/2010 tanggal 3 Agustus 2010 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 099/KMC/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 01 Oktober 2010 (diantar);

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 168304 tanggal 26 Mei 2010 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakan bahwa :

“Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

   bahwa menurut Terbanding dan Pemohon Banding, tidak ada sengketa terkait dengan identifikasi barang atas importasi 49,000.00 Motorcycle Chain (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Vietnam yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 168304 tanggal 26 Mei 2010, dimana menurut Invoice, Packing List dan Bill of Lading jenis barang yang diimpor Pemohon Banding adalah Motorcycle Chain;

2. Klasifikasi Barang

   bahwa menurut Terbanding dan Pemohon Banding, tidak ada sengketa klasifikasi pos tarif, yaitu barang yang diimpor Pemohon Banding tersebut di atas, menurut BTBMI 2007 masuk dalam klasifikasi pos tarif 7315.11.12.00;

3. Tarif Bea Masuk

   bahwa penelitian terhadap PIB Nomor: 168304 tanggal 26 Mei 2010 ditemukan halhal sebagai berikut:

   PT CDE Indonesia melakukan importasi Motorcycle Chain (Drive Chain) dengan 18 type/ukuran;

terdapat perbedaan data/nama pemasok yang tercantum sebagai berikut:

Kolom 13: pada box “third country invoicing” tidak ditandai;

bahwa PT CDE Indonesia melakukan transaksi impor dengan YYY Co. Ltd. bukan dengan BCD Co. Ltd., hal ini disimpullkan berdasarkan keterangan pada dokumen pelengkap pabean;

3. bahwa berdasarkan SE-05/BC/2010 disebutkan:

third country invoicing adalah Invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggora FTA atau negara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA, saat ini hanya berlaku untuk skema AFTA, AKFTA, dan IJ-EPA;

bahwa berdasarkan Operational Certification Procedure for The Rule of Origin Under Chapter 3, Rule 23 “third country invoicing” disebutkan:

Relevant Government Authorities in The Importing Member State Shall Accept Certificate of Origin (form D) in casdes where the tabs Invoice is issued either by a company located in the third country invoicing or by an ASEAN importer for the account of the hold company, provided thet the goods meet the requirement of chapter 3 of this aggrement the exporter shall indicate “third country invoicing” and such information of name and country of the company issuing the invoice in the certificate of origin (form D);

berdasarkan penelitian terhadap form D dimaksud keterangan “third country invoicing” tidak ditandai, sehingga berdasarkan aturan prosedur sertifikasi di atas, form D dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan tarif preferensi;

menunjuk hal tersebut di atas, Terbanding menerbitkan SPTNP Nomor: SPTNP- 015844/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 31 Mei 2010, dengan kekurangan Bea sebesar Rp.121.193.000,00;

atas SPTNP di atas, PT XXX dengan Surat Nomor: 055/KMC/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 mengajukan keberatan, atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6067/KPU.01/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang isinya menolak keberatan yang bersangkutan;

dalam proses persidangan banding di Pengadilan Pajak, Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding Nomor: SR-938/KPU.01/2011 tanggal 11 Juli 2011;

bahwa berdasarkan penelitian dokumen dan bukit-bukti di persidangan Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

di dalam sengketa ini tidak terdapat “third country” karena antara YYY Co. Ltd. dan BCD Chain sama-sama di Vietnam (satu negara), maka kolom 13 third country invoicing tidak ditandai, yang ditandai adalah issued retroactively karena terbitnya form D (tanggal 19 Mei 2010) setelah tanggal Bill of Lading (tanggal 18 Mei 2010)

appendix 1, amex 5, rule 1 definitions
”a party means the individuals parties to the agreement 1.e Brunei Darussalam, the kingdom of Cambodia, the Republic od Indonesia,……. the Sosialist Republic of Vietnam”;

bahwa menunjuk hal-hal tersebut di atas, Majelis memutuskan bahwa permohonan banding dari PT XXX Nomor: 099/KMC/IX/2010 Tanggal 30 September 2010 telah benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP-015844/ NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6067/KPU.01/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan;