bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7126/KPU.01/2013 tanggal 13 November 2013 yang menetapkan PIB Nomor: 352350 tanggal 04 September 2013, jenis barang berupa importasi Textile Coating PVC BL 610GSM 500X500 18X12, Matte, Hard Tube (Width 5.10M, Length 65M, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang menggunakan Form E Nomor: E133307319220054 tanggal 24 Agustus tidak mendapat preferensi tarif ACFTA dan ditetapkan tarif bea masuknya dengan skema tarif bea masuk yang berlaku umum menjadi sebesar 10%;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 115/BC-RGM/2013 tanggal 06 Januari 2014 secara eksplisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-7126/KPU.01/2013 tanggal 13 November 2013, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa pihak eksportir yang menjual barang kepada Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Form E kepada otoritas penerbit dari negara asal barang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, sehingga Pemohon Banding sebagai pengguna Form E di Indonesia sesuai dengan ACFTA hanya menerima Form E yang diterbitkan oleh otoritas negara asal barang;

bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor: 352350 tanggal 04 September 2013 dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dengan alasan Form E hanya menyebutkan jenis barang secara umum, sedangkan pada PIB terdapat 17 jenis barang dengan spesifikasi dan jumlah yang berbeda sehingga Form E Nomor: E133307319220054 tanggal 24 Agustus 2013 tidak memenuhi ketentuan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEANChina Free Trade Area dan Overleaf Notes Form E (ACFTA);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas Textile Coating PVC BL 610GSM 500X500 18X12, Matte, Hard Tube (Width 5.10M, Length 65M, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, klasifikasi pos tarif 3921.90.90.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 352350 tanggal 04 September 2013 menjadi sebesar 10% dengan alasan Form E tidak memenuhi ketentuan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area dan Overleaf Notes Form E (ACFTA);

bahwa ketentuan yang mengatur ACFTA adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area Rule 7 menyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

bahwa Rule 4 Overleaf Notes Form E (ACFTA) menyatakan “EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent”;

bahwa Rule 5 Overleaf Notes Form E (ACFTA) menyatakan “DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified”;

bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4745/KPU.01/2013 tanggal 20 September 2013, meminta konfirmasi keabsahan Form E Nomor: E133307319220054 tanggal 24 Agustus 2013 kepada QWE Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China selaku penerbit Form E;

bahwa QWE Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China selaku penerbit Form E melalui Surat Nomor: 33000013525 tanggal 13 Desember 2013 menjawab Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4745/KPU.01/2013 tanggal 20 September 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
“After checking against our files, we confirm that this certificate was issued by this bureau and signed by officer named RTY. The information of registration as well as the items contained in this certificate including the stamps is authentic and accurate, and this certificate shall be valid;
For the verification, we made an investigation with the manufacturer, ascertaining that the goods covered by the Form E were both manufactured in the factory in China and the whole processing was completed there. All the materials used in the manufacturing of these products are wholly obtained in China thus, therfore “WO” was shown in box No. 8 of this certificate. We also found that two different sizes of the goods were not shown on the certificate. The goods are qualified for preferential treatment under Asean-China Free Trade Agreement”;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Form E Nomor: E133307319220054 tanggal 24 Agustus 2013 adalah sah dan dapat diterima. Oleh karenanya, atas importasi Textile Coating PVC BL 610GSM 500X500 18X12, Matte, Hard Tube (Width 5.10M, Length 65M, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 352350 tanggal 04 September 2013, atas Pos 1 s.d.17 PIB diberikan preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 0%;

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7126/KPU.01/2013 tanggal 13 November 2013 dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas Pos 1 s.d.17 PIB Nomor 352350 tanggal 04 September 2013, jenis barang berupa Textile Coating PVC BL 610GSM 500X500 18X12, Matte, Hard Tube (Width 5.10M, Length 65M, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 3921.90.90.00, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding: