Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.59125/PP/M.IXA/19/2015
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2013 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pembebanan Tarif Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 2918.14.0000, jenis barang berupa Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 352100 tanggal 04 September 2013 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 5% sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10% sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa atas pembebanan tarif bea masuk yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada PIB Nomor: 352100 tanggal 04 September 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-316/KPU.01/2014 tanggal 16 Januari 2014 lebih tepat untuk dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Pemohon Banding memberitahukan bahwa harga yang Pemohon Banding sampaikan adalah harga yang sebenar-benarnya yaitu Unit price/KG adalah USD0,918/kg CIF Jakarta sesuai dengan bukti pembayaran dan contract Pemohon Banding, Tarif Pos: 2918.14.0000 pembebanan BM 5% (ACFTA); |
| Menurut Majelis | : | bahwa Pemohon Banding melakukan importasi berupa Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh, Negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 352100 tanggal 04 September 2013, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000 dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 5%; bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-316/KPU.01/2014 tanggal 16 Januari 2014, importasi Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh yang diimpor dengan PIB Nomor: 352100 tanggal 04 September 2013 menggunakan Form E Nomor: E133709002750149 tanggal 15 Agustus 2013, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000, ditetapkan tarif bea masuknya menjadi skema tarif bea masuk yang berlaku umum menjadi sebesar 10% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA); bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0129/IMP/DCP/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-316/KPU.01/2014 tanggal 16 Januari 2014, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa harga yang Pemohon Banding sampaikan adalah harga yang sebenar-benarnya yaitu Unit price/KG adalah USD0,918/kg CIF Jakarta sesuai dengan bukti pembayaran dan contract Pemohon Banding, Tarif Pos 2918.14.0000 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% (ACFTA); bahwa menurut Terbanding, importasi Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh yang diimpor dengan PIB Nomor: 352100 tanggal 04 September 2013 menggunakan Form E Nomor: E133709002750149 tanggal 15 Agustus 2013, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000, ditetapkan tarif bea masuknya menjadi skema tarif bea masuk yang berlaku umum menjadi sebesar 10% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA); bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah penetapan tarif bea masuk atas importasi Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 352100 tanggal 04 September 2013, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000, Tarif Bea Masuk sebesar 5%, menggunakan Form E Nomor: E133709002750149 tanggal 15 Agustus 2013, ditetapkan tarif bea masuknya menjadi sebesar 10% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA); bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China; bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area; bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, Rule 7 menyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that: (a)The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;(b)The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;(c)The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;(d)Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;(e)Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right; bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”; bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; a)Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;b)Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;c)Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”; bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”; bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696; bahwa Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), menyatakan bahwa pos tarif 2918.14.0000 dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%; bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 , menyatakan bahwa pos tarif 2918.14.0000 dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%; bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), menyatakan bahwa Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa atas barang impor berupa Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 352100 tanggal 04 September 2013, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000 ditetapkan menjadi tarif bea masuk sebesar 5% sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012; |
| Menimbang | : | bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 352100 tanggal 04 September 2013 dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 352100 tanggal 04 September 2013, jenis barang impor Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 sebesar 5%; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-316/KPU.01/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-016095/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 26 September 2013, atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 352100 tanggal 04 September 2013, jenis barang berupa Citric Acid Anhydrous 30-100 Mesh, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 2918.14.0000, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 sebesar 5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil; Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: ABC, SH, MH Drs. DEF, MM Drs. GHI, MM JKL sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding. |