Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50097/PP/M.XIII/16/2014

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-50097/PP/M.XIII/16/2014

Jenis Pajak:Pajak Pertambahan Nilai
   
Tahun Pajak:2009
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari gross-up nilai pembelian sebesar Rp1.649.082.150,00;
   
   
Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap keberatan PPh Badan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00074/406/09/059/11 tanggal 28 Juni 2011 Tahun Pajak 2009 (surat keberatan Nomor FD 110/09/2011-MSDI tanggal 26 September 2011 dengan LPAD Nomor PEM:00021059sep2011 tanggal 27 September 2011) atas peredaran usaha yang terkait dengan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.649.082.150,00 (Masa Pajak Juni 2009), disimpulkan bahwa Peneliti sependapat dengan Pemeriksa dan mempertahankan koreksi peredaran usaha sebesar Rp33.034.718.864,00;
   
Menurut Pemohon Banding:bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN dilakukan berdasarkan ekualisasi antara Peredaran Usaha di SPT PPh Badan (berdasarkan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPKB PPh Badan) dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN karena Pemeriksa beranggapan bahwa jumlah peredaran usaha terkait dengan penyerahan dalam pelaporan SPT PPN;
   
Menurut Majelis:bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari hasil pengujian Penjualan dengan cara meng-gross up selisih negatif pembelian dengan prosentase laba kotor yang dilaporkan oleh Pemohon Banding di SPT Tahunan PPh Badannya, dengan perhitungan sebagai berikut :

Data penjualan menurut SPT/Pemohon Banding
Penjualan
Laba BrutoRp. 61,536,905,910.00
Rp. 21,734,169,083.00Prosentase Laba Bruto=21,734,169,083.00
61,536,905,910.00=35.32 %         
bahwa perhitungan Pembelian cfm. Pemeriksa adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor         
Gross up nilai pembelian ( 2,5 % )         
Pembelian cfm Pemohon Banding         
Selisih pembelian yang belum dilaporkan Pemohon BandingRp.   1,398,945,919.00
Rp. 55,945,836,760.00
Rp. 39,802,736,827.00
Rp. 16,143,099,933.00
bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaan akhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :

Selisih pembelian yang belum dilaporkan
Persediaan akhir                 
Penjualan                     
Prosentase Laba Kotor                 
Gross up terhadap penjualan        Rp. 16,143,099,933.00
Rp.   9,158,465,386.00
Rp.   6,984,634,547.00
35.32 %
Rp.      19,775,295,999
bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari gross-up nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

UraianJumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian
Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel biaya
pemasaran dan promosi
Total koreksi19.775.295.999
13.689.783

19.788.985.782Koreksi PPN per Masa Pajak (Total koreksi/12 bulan)1.649.082.150       
bahwa berdasarkan rekonsiliasi PPh Pasal 22 Impor di MPN dan SPT diperoleh data sebagai berikut:

PPh Pasal 22 ImporRp.KeteranganBerdasarkan MPN
Berdasarkan SPT1,398,645,919.00
1,294,507,262.00 Selisih104,138,657.00 
Ada di MPN tidak ada di SPT 
Ada di SPT tidak ada di MPN
129,131,175.00
24,992,517.00
15 transaksi/PIB
7 transaksi/PIBSelisih104,138,658.00 
bahwa Pemohon Banding telah meminta Terbanding dapat menyampaikan PIB atas 15 transaksi tersebut untuk diteliti lebih lanjut, namun sampai persidangan berakhir Terbanding tidak memenuhi yang diminta oleh Pemohon Banding tersebut;

bahwa dalam halaman 4 surat Pemohon Banding Nomor Ref. No. FD/314/XI/2013 – MSD tanggal 28 Nopember 2013 antara lain dinyatakan bahwa “Pada tahun 2006, Terbanding juga melakukan koreksi dengan cara yang sama. Terbanding menunjukkan jenis-jenis barang yang menurut Terbanding belum Pemohon Banding laporkan dalam impor Pemohon Banding.Ternyata setelah jenis barang tersebut diketahui, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Terbanding memasukan impor barang jenis lain yang dilakukan oleh pihak lain di Indonesia (bukan Pemohon Banding), ………….. “.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data yang disampaikan di persidangan dapat diketahui total PPh Pasal 22 menurut data MPN Terbanding sebesar Rp1.398.645.919,00 terdiri dari 92 transaksi. Sedangkan PPh Pasal 22 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp1.294.507.262,00 yang terdiri dari 84 transaksi. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp104.138.657,00. Dari 92 transaksi tersebut di atas, Pemohon Banding sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki data atas 15 transaksi sebesar Rp129.131.175,00. Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbanding menyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampai persidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke-15 transaksi tersebut;

bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm. Majelis adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 22 ImporRp.1,294,507,262.00Gross up nilai pembelian ( 2,5 % )Rp.51,780,290,480.00Pembelian cfm Pemohon BandingRp.39,802,736,827.00Selisih pembelian yang belum dilaporkan Pemohon BandingRp.11,977,553,653.00
bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaan akhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :
       
Selisih pembelian yang belum dilaporkan         
Persediaan akhir                 
Penjualan                     
Prosentase Laba Kotor                 
Gross up terhadap penjualan        Rp. 11,977,553,653.00
Rp.   9,158,465,386.00
Rp.   2,819,088,267.00
35.32 %
Rp.     7,981,563,610
bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari gross-up nilai pembelian adalah sebagai berikut :

UraianJumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian
Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel
biaya pemasaran dan promosi7 ,981,563,610
13,689,783Total koreksi7,967,873,827Koreksi PPN per Masa Pajak (total koreksi/12 bulan)663,989,486
bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN per Masa Pajak berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari gross-up nilai pembelian sebesar Rp1.649.082.150,00 tidak dapat dipertahankan dan menetapkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp663.989.486,00 sehingga mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis sebagaimana dikemukakan di atas maka perhitungan DPP PPN Masa Juni 2009 menjadi sebagai berikut:

DPP cfm Pemohon Banding             
Koreksi yang dipertahankan menurut perhitungan Majelis     
Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis    Rp 6.674.420.100,00
Rp    663.989.486,00
Rp 7.338.409.586,00
   
Menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa pajak masukan yang dapat diperhitungkan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
   
Memutuskan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1650/WPJ.07/2012 tanggal 10 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00096/207/09/059/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama: PT XXX, dengan menghitung kembali Pajak Terutang dan Jumlah yang Masih Harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri     
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri     
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan         
PPN yang kurang dibayar             
Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (2) KUP     
PPN yang masih harus dibayar             Rp 7.338.409.586,00
Rp    733.840.959,00
Rp    667.442.010,00
Rp      66.398.949,00
Rp      31.871.495,00
Rp      98.270.444,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. ABC             
GHI, S.H., M.Kn         
DEF, S.H., M,M.         
JKL, S.E., M.M.  sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. ABC             
DEF, S.H., M.M.       
MNO, S.H., CN   
JKL, S.E., M.M.    sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Banding serta Terbanding.
peraturan banner
Thumbnail