Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44666/PP/M.II/10/2013
| Jenis Pajak | : | Pajak Penghasilan Pasal 21 |
| Tahun Pajak | : | 2008 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 147.985.547,00, yang terdiri dari: 1. Koreksi atas Selisih Biaya Medical AllowanceRp. 146.165.417,002. Koreksi atas Selisih Biaya AARp. 1.820.130,00Total KoreksiRp. 147.985.547,00 Koreksi Positif obyek PPh Pasal 21 dari akun Medical Aloowance/Deduction sebesar Rp.146.165.244,00 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa pada saat proses keberatan, yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp. 148.094.225,00. Jumlah tersebut sesuai jumlah selisih DPP antara menurut SPT dan menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya amortisasi Premi Asuransi Kesehatan yang menjadi obyek PPh Pasal 21 adalah sebesar original value yaitu dalam mata uang Rupiah. Hal ini sesuai dengan bukti yang Pemohon Banding sampaikan berupa voucher dan bukti pembayaran premi asuransi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah; |
| Menurut Majelis | : | Menurut Terbanding melakukan koreksi dengan membandingkan obyek PPh Pasal 21 yang ada pada general ledger lalu dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs KMK, dengan demikian ditemukan perbedaan antara obyek PPh Pasal 21 yang tercatat pada general ledger dengan obyek yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Terjadinya perbedaan/selisih disebabkan oleh beda kurs; bahwa atas perbedaan tersebut dianggap Pemohon kurang melaporkan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 146.165.417,00; bahwa Pemohon Banding telah memperoleh izin menggunakan bahasa Inggris dan penggunaan mata uang USD untuk tujuan pembukuan, dengan demikian semua transaksi yang terjadi dikonversi ke dalam mata uang USD dengan menggunakan kurs internal Pemohon termasuk pembayaran premi asuransi; bahwa pada tahun 2008 Pemohon membayar premi asuransi sebesar Rp. 2.507.738.158,00 dibukukan sebagai biaya Amortisasi Premi Asuransi Kesehatan. Sementara itu, Terbanding melakukan penghitungan ulang atas pembayaran premi asuransi yang menjadi beban selama Tahun 2008 dari ledger sebesar USD270,570.20 dikalikan kurs KMK setiap bulan sehingga diperoleh angka sebesar Rp.2,615.852.045,00. Mekanisme yang digunakan Pemohon Banding dalam pembayaran pajak untuk transaksi yang menggunakan mata uang lain selain USD sudah benar, yaitu dengan langsung mengkonversikan pembayaran premi dengan satuan mata uang rupiah ke satuan mata uang USD dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Sedangkan untuk keperluan pembukuan baru dikonversikan ke mata uang USD sesuai dengan kurs yang dipakai dalam system pembukuan Pemohon. Dengan demikian Majelis berpendapat koreksi tidak dipertahankan. bahwa untuk sengketa medical allowance expence terkait koreksi selisih biaya medical allowance sebesar Rp 146.165417,00, Majelis akan meneliti: Mata uang yang digunakan dalam pembukuan Pemohon Banding dan transaksi yang dilakukan Pemohon Banding;Koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 21 dan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 oleh Pemohon Banding. bahwa untuk kepentingan pembukuan Pemohon Banding menggunakan mata uang US Dollar, sedangkan transaksi dalam pebayaran premi asuransi kesehatan dengan PT AA ( asuransi kesehatan) dilakukan dalam mata uang rupiah; bahwa dengan demikian Majelis akan menilai apakah transaksi a quo harus dihitung ke dalam US Dollar atau dapat diterapkan langsung dalam mata uang rupiah sesuai transaksi a quo; bahwa Majelis melihat permasalahan a quo dengan memisahkan antara pembukuan dalam mata uang asing dan ketentuan mata uang yang harus digunakan dalam pembayaran pajak yang dalam sengketa a quo dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 21; bahwa Majelis berpendapat bahwa ijin penggunaan mata uang asing khusunya mata uang US Dollar dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak terutama menghindari adanya atau terjadinya selisih kurs; bahwa kemudahan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi dampak selisih kurs tersebut terkait dengan transaksi-transaksi dalam kegiatan usaha Wajib pajak; bahwa Terbanding menghitung pembayaran medical allowance tersebut dengan menghitung total pembayaran rupiah a quo dengan kurs US Dollar sesuai kurs ratarata berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan kemudian dalam menentukan besarnya PPh Pasal 21, Terbanding mengkonversi lagi jumlah US Dollar tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs rata-rata KMK; bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 196/PMK.03/2007, khususnya pada Pasal 6 butir 2 angka 2 huruf b yaitu transaksi di dalam negeri dan luar negeri yang menggunakan mata uang selain Dollar Amerika Serikat yang harus dikonversi dulu ke dalam mata uang Dollar tersebut adalah mengenai transaksi yang atau dengan mata uang asing selain Dollar Amerika Serikat; bahwa Majelis berpendapat kalau memang hasil akhirnya adalah harus dalam mata uang rupiah maka original value yang dalam mata uang rupiah dalam pembayaran a quo sebenarnya sudah cukup dan tidak perlu lagi dikurs terlebih dahulu ke dalam mata uang US Dollar; bahwa Majelis berpendapat bahwa dengan tindakan Terbanding tersebut akan selalu mengakibatkan selisih kurs padahal nilai dalam mata uang Rupiahnya sudah ada sesuai dengan original value dari pembayaran premi a quo. Majelis melihat bahwa maksud ketentuan penggunaan mata uang selain rupiah tersebut sebagai suatu fasilitas seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan lagi; bahwa oleh karena itu Majelis sependapat dengan Pemohon Banding dan karenanya koreksi Terbanding atas medical allowance a quo tidak dapat dipertahankan; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis sepakat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp. 146.165.417,00 tidak dapat dipertahankan; Koreksi Objek PPh Pasal 21 atas Selisih Biaya AA sebesar Rp. 1.820.130,00 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa menurut Terbanding, di dalam account Biaya AA terdapat pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 259.042207,00, sedangkan yang sudah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp.257.222.077,00 sehingga terdapat selisih obyek yang belum dilaporkan sebesar Rp. 1.820.130,00; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa perbedaan biaya AA antar G/L dan rincian iuran AA disebabkan adanya JHT yang belum tercatat di G/L untuk beberapa periode sebesar Rp. 963.940,00 yang tidak ada dalam rincian iuran AA. Dalam hal ini yang menjadi obyek PPh Pasal 21 adalah untuk pembayaran JKK dan JKM, dimana dalam bukti yang Pemohon Banding sampaikan, menurut rincian iuran AA dan G/L adalah sebesar Rp. 17.368.355,00 dan menurut rekonsiliasi SPT PPh Badan adalah sebesar Rp. 17.418.914,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp. 50.559,00. Namun jumlah obyek PPh Pasal 21 menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp. 19.239.044,00, sehingga timbul selisih sebesar Rp. 1.820.130,00. Pemohon Banding tidak mengetahui rincian atas angka obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp. 19.239.044,00 berdasarkan Pemeriksa tersebut; |
| Menurut Majelis | : | bahwa terhadap koreksi PPh Pasal 21 yang berasal dari selisih biaya jamsostek sebesar Rp.1.820.130,00 Terbanding berpendapat bahwa di dalam account AA Expense terdapat pembayaran JKK dan JKM sebesar Rp.259.042.207,00. Sementara yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding atas pembayaran iuran JKK dan JKM adalah sebesar Rp.257.222.077,00, sehingga terdapat selisih obyek yang belum dilaporkan sebesar Rp.1,820.130,00; bahwa Terbanding menghitung jumlah JKK dan JKM (objek PPh Pasal 21) sebesar Rp.19.239.044,00 sedangkan Pemohon Banding menghitung sebesar Rp.17.368.355,00; bahwa Terbanding mengkoreksi selisih biaya jamsostek sebesar Rp 1.820.130,00 pada account AA Expence karena menurut Terbanding merupakan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JMK) yang berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-15/PJ/2006 tangal 23 Februari 2006 merupakan objek PPh Pasal 21; Menurut Pemohon Banding, Koreksi Biaya AA sebesar Rp. 1.820.130,00 karena nilai tersebut merupakan Jaminan Hari Tua yang ditanggung oleh Pemohon banding yang berdasarkan Pasal 7 huruf c PER-159/PJ/2006 tidak termasuk pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21; bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c PER-15/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi disebutkan bahwa iuran Jaminan Hari Tua kepada badan Penyelenggara AA yang dibayar pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21; bahwa dalam penelitian dokumen bersama, Pemohon Banding mengakui bahwa terdapat jumlah sebesar Rp. 963.940,00 yang tidak ada dalam rincian iuran AA disebabkan adanya JHT (non objek) yang belum dicatat pada G/L untuk beberapa periode; bahwa apabila jumlah yang dihitung Terbanding yaitu jumlah JHT (non objek) Rp.119.005.933,00 dan jumlah JKK dan JKM (objek) Rp 17.368.355,00 ditambahkan dengan jumlah yang diakui Pemohon Banding tidak dicatat dalam rincian iuran AA sebesar Rp. 963.940,00 maka akan menjadi sebesar Rp. 137.338.228 hampir sama dengan jumlah total Rp 137.338.213,00 yang menurut Terbanding di posting di G/L akun AA tanpa ada penjelasan; bahwa pembukuan Pemohon Banding diaudit Kantor Akuntan Publik Sidharta Sidharta & Wijaya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; bahwa Majelis berpendapaat bahwa Pemeriksa telah salah mengartikan bahwa seluruh account AA Expence adalah merupakan pembayaran JKK dan JKM yang merupakan objek PPh Pasal 21 sehingga melakukan koreksi dimaksud. Padahal di dalam account dimaksud juga termasuk pembayran JHT yang ditanggung Pemohon dan sesuai pasal 7 huruf c PER15/PJ./2006 dinyatakan tidak termasuk sebagai objek PPh Pasal 21. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp 1.820.130,00 tidak dapat dipertahankan; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; |
| Menimbang | : | bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 dan PPh terhutang untuk Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp. 9.645.943.497,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp. 147.985.547,00Dasar Pengenaan Pajak menurut MajelisRp. 9.497.957.950,00PPh Pasal 21 yang terutang menurut TerbandingRp. 2.226.398.848,00PPh Pasal 21 yang terutang atas Koreksi yang tidak dapat dipertahankan 15% x Rp. 147.985.547,00Rp. 22.197.832.00PPh Pasal 21 yang terutang menurut MajelisRp. 2.204.201.016,00 |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010, atas nama: XXX, NPWP: YYY, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakRp. 9.497.957.950,00PPh Pasal 21 yang terutangRp. 2.204.201.016,00Kredit PajakRp. 2.204.184.714,00Pajak yang tidak/kurang dibayarRp. 16.302,00Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUPRp. 4.890,00Jumlah PPh yang masih harus dibayarRp. 21.192,00 |