Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44665/PP/M.II/16/2013
| Jenis Pajak | : | Pajak Pertambahan Nilai |
| Tahun Pajak | : | 2008 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.384.141.750,00; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa meskipun atas impor barang suku cadang tersebut dibebaskan PPN namun dalam pelaksanaannya importir wajib memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) terlebih dahulu agar impornya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai; bahwa pada saat pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan SKB PPN atas transaksi pembelian suku cadang dan komponen pesawat tersebut. Dari data dan dokumen yang diserahkan kepada Terbanding, juga tidak ditemukan adanya SKB PPN atas pembelian impor suku cadang LRU Avionik A-2808; bahwa oleh karena barang yang diimpor merupakan barang yang wajib mempunyai SKB PPN sebelum impor dilakukan, maka syarat formal dan material pembebasan PPN menjadi gugur ketika Pemohon Banding mengimpor barang tersebut tanpa adanya dokumen SKB PPN; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat atas koreksi Impor BKP senilai Rp.384.141.750,00 yang menurut Pemeriksa merupakan impor BKP yang belum dipungut PPN adalah tidak benar karena impor BKP tersebut adalah impor peralatan militer (alutsista) berupa LRU Avionik Pesawat A-2802 milik TNI Angkatan Udara, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf k Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 616/PMK.03/2004 tanggal 1 Januari 2005, diatur bahwa atas impor BKP berupa perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN. Selain itu pembelian atau Impor barang tersebut dengan kondisi penyerahan barang (Cost & Freight) oleh Forwarder dari AURI Jakarta; |
| Menurut Majelis | : | bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-102/WPJ.06/KP.0500/2010 tanggal 28 April 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.384.141.750,00 dikarenakan Pemohon Banding melakukan pembelian impor atas komponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI Angkatan Udara; bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen kontrak perjanjian jual beli, purchase order (PO) dan invoice, Terbanding berpendapat Pemohon Banding merupakan importir yang melakukan pembelian barang untuk keperluan TNI Angkatan Udara dan barang tersebut dibeli dari AA Pte. Ltd. yang berkedudukan di Singapura; bahwa berdasarkan data dan dokumen yang diserahkan kepada Terbanding, tidak diketemukan adanya SKB PPN atas pembelian impor komponen LRU Avionik pesawat A-2808; bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 370/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003, suku cadang dan komponen pesawat yang dibeli Pemohon Banding untuk pihak TNI Angkatan Udara wajib mempunyai SKB PPN sebelum impor dilakukan, atau dengan kata lain bukan merupakan barang impor yang dikenai pembebasan PPN secara otomatis; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.384.141.750,00 sehubungan dengan impor peralatan militer (alutsista) berupa komponen LRU Avionik pesawat A-2808 dari Singapore yang dilakukan oleh Pemohon Banding, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf k Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 616/PMK.03/2004 tanggal 1 Januari 2005, diatur bahwa atas impor BKP berupa perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN. Selain itu pembelian atau Impor barang tersebut dengan kondisi penyerahan barang (Cost & Freight) oleh Forwarder dari AURI Jakarta; bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi: Surat Perjanjian Jual Beli antara TNI AU dengan PT. XXX No. SPJB/034/2008/DL/RR/2008/AU tanggal 5 Mei 2008,Faktur Pajak Standar No:0X0.000-0X.000000X tanggal 02 Juni 2008,P/O dari PT XXX kepada AA Pte.Ltd,Invoice dari AA Pte.Ltd,Rekening Koran, bahwa sengketa pajak dalam kasus ini timbul dari koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas impor komponen LRU Avionik pesawat A-2808 berdasarkan Kontrak Nomor SPJB/034/2008/DL/RR/2008/AU tanggal 5 Mei 2008 berupa komponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI AU dengan nilai USD 41,750.00 antara TNI AU dengan Pemohon Banding; bahwa nilai impor a quo sebesar USD 41,750.00 dengan kurs berdasarkan KMK sebesar Rp. 9.201,00/USD1.00 maka koreksi aquo adalah sebesar Rp. 384.141.750,00 sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00001/227/08/027/10 tanggal 28 April 2010; bahwa menurut Terbanding dalam perjanjian a quo tidak ada penyebutan Pemohon Banding sebagai perwakilan (Agen) dari AA Pte Ltd Singapore, sehingga menurut Terbanding Pemohon Banding adalah sebagai importer barang impor a quo; bahwa menrut Pemohon Banding, impor barang a quo berupa LRU Avionik peswat A-2808 milik TNI AU yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004 tanggal 30 Desember 2004 yaitu atas impor perlengkapan militer termasuk suku cadang bagi keperluan pertahanan dan keamanan yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN; bahwa Majelis pertama akan melihat barang yang diimpor dalam sengketa a quo dan kemudian menemukan peraturan yang sesuai terkait dengan impor barang aquo; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas diketahui baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama-sama menyatakan bahwa impor a quo adalah LRU Avionik pesawat A-2808 milik TNI AU sesuai dengan Perjanjian antara TNI AU dengan Pemohon Banding yaitu Kontrak Nomor SPJB/034/2008/DL/RR/2008/AU tanggal 5 Mei 2008 yang mana LRU Avionik pesawat A2808 tersebut merupakan suku cadang pesawat demikian pula Terbanding dan Pemohon Banding juga menyatakan bahwa impor a quo adalah suku cadang pesawat sesuai yang tercantum dalam Perjanjian, Purchase Order maupun Invoice; bahwa Terbanding mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, sebagaimana dilaksanakan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2003 tanggal 26 Agustsus 2003 yang pada dasarnya mengatur bahwa : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1: Atas impor senjata, amunisi, alat angkutan di air, dibawah air, di udara, di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau pihak lain yang ditunjuk, dibebaskan dari pengenaan PPN; Pasal 2 ayat (3) jo. Ayat (4): Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang melakukan impor atau menerima penyerahan BKP tersebut, atau pihak lain yang ditunjuk, wajib mempunyai SKB PPN yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa dengan demikian harus ada Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN sebelum barang impor a quo tiba di pelabuhan; bahwa menurut Pemohon Banding impor barang a quo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang impor perlengkapan militer termasuk suku cadang bagi keperluan pertahanan dan keamanan yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tidak dipungut PPN; bahwa menurut Majelis berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 616/PMK.03/2004 tanggal 30 Desember 2004, atas impor perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM; bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding mengingat ketentuan yang didalilkan Terbanding tidak terkait dengan barang impor dalam sengketa a quo yaitu suku cadang pesawat saja yang masuk dalam pengertian perlengkapan militer, bukan alat angkutan di udara serta suku cadangnya. Selain itu pihak Bea dan Cukai sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang di bidang Bea Masuk tidak memungut PPh Pasal 22 Impor atas impor a quo; bahwa dengan mempertimbangkan bahwa barang impor adalah suku cadang pesawat untuk kepentingan TNI AU maka Majelis berpendapat bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004 lebih tepat berlaku untuk sengketa ini; bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.384.141.750,00 tidak dapat dipertahankan; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menyatakan, mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-779/WPJ.06/2011 tanggal 19 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Impor BKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00001/227/08/027/10 tanggal 28 April 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menjadi Nihil; |