Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 61377/PP/M.VIA/16/2015
| Jenis Pajak | : | Pajak Pertambahan Nilai |
| Tahun Pajak | : | 2010 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 10.682.006.502,00, yang terdiri dari: 1. Koreksi uang muka pelanggan sebesar Rp9.325.859.375,00 Koreksi atas penghasilan jasa penambangan sebesar Rp1.356.147.127,00, 1. Koreksi Uang Muka Pelanggan sebesar Rp 9.325.859.375,00 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa Uang Jaminan yang diterima Pemohon Banding sebelum adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Uang Muka yang terutang PPN; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa terdapat security deposit sebesar Rp 281.859.375,00, dalam masa perjalanannya seharusnya jika pelanggan mampu membayar maka uang tersebut merupakan uang jaminan, ternyata pelanggan tidak mampu bayar sehingga dilakukan pemotongan atas uang jaminan tersebut dan sudah dibayarkan Pajak Pertambahan Nilainya dan sudah diterbitkan faktur pajak, sisanya dikembalikan; |
| Menurut Majelis | : | bahwa koreksi dilakukan Terbanding karena Pemohon Banding mencatat transaksi terkait uang jaminan pelanggan dalam Buku Besar Uang Muka Pelanggan sehingga atas penerimaan uang jaminan pelanggan tersebut didalilkan oleh Terbanding sebagai terutang PPN; bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding, keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: bahwa Terbanding mendasarkan koreksi pada bukti laporan audit yang menyebutkan akun Uang Muka Pelanggan meskipun dalam buku besar Pemohon Banding disebutkan sebagai uang jaminan; bahwa dalam pencatatan Pemohon Banding terdapat uang jaminan yang dipotong sebagai pembayaran dari pelanggan kepada Pemohon Banding, yang menguatkan dasar koreksi Terbanding, sehingga menurut Terbanding yang disebut sebagai uang jaminan menurut Terbanding adalah merupakan uang muka pelanggan; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa substansi dari uang Muka Pelanggan sebesar nilai yang menjadi koreksi adalah merupakan pembayaran security deposit (uang jaminan pelanggan); bahwa Pemohon Banding mengemukakan dalam perjanjian kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, klien Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar security deposit/uang jaminan sebesar persentase tertentu dari nilai kontrak dalam rangka menjamin kelangsungan kegiatan pemberian jasa oleh Pemohon Banding dapat berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak; bahwa dengan demikian Pemohon Banding mendalilkan bahwa atas pembayaran security deposit/uang jaminan tersebut bukan merupakan pembayaran uang muka atas jasa yang diberikan Pemohon Banding kepada pelanggannya; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa security deposit yang Pemohon Banding terima adalah merupakan uang jaminan sewa sebagai bagian dalam perjanjian antara Pemohon Banding dengan klien/pelanggan; bahwa dalam hal pelanggan tidak mampu membayar maka dari uang jaminan tersebut akan dilakukan pemotongan dan atas jumlah yang dibayarkan dari pemotongan uang jaminan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilainya serta diterbitkan faktur pajak, sedang jika masih terdapat sisa akan dikembalikan; bahwa dalam hal pelanggan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, pembayaran a quo akan dipungut PPN dan diterbitkan Faktur Pajak, sedangkan uang jaminan akan dikembalikan setelah pelanggan menyelesaikan seluruh kewajibannya; bahwa menurut Pemohon Banding penerimaan uang jaminan tersebut dicatat dalam perkiraan neraca dengan jurnal kas/bank pada uang jaminan; bahwa Terbanding mendalilkan berdasarkan catatan yang dimiliki Pemohon Banding terjadi pengakuan atas akun Uang Muka Pelanggan sebesar Rp 281.859.375 yang diakui sebagai penghasilan oleh Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding menyatakan nilai sebesar Rp 281.859.375 pada awal saat diterimanya adalah merupakan security deposit dari PT YYY yang merupakan uang jaminan sewa; bahwa kemudian pelanggan Pemohon Banding terkait yaitu PT YYY tidak dapat membayar kewajibannya sehingga Pemohon Banding melakukan pemotongan pada uang jaminan yang pelanggan berikan dan atas kejadian tersebut telah dilakukan pemungutan PPN dan telah dilaporkan oleh Pemohon Banding; bahwa terkait kejadian a quo, dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa faktur pajak dan invoice yang diterbitkan kepada PT YYY yang sudah dimaterai kemudian; bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti dokumen berupa Laporan Keuangan (audited) Tahun 2008, 2009 dan 2011; bahwa dari Laporan Keuangana quo diperoleh keterangan bahwa Saldo Uang Muka Pelanggan adalah menunjukkan kas yang diterima untuk uang jaminan proyek penambangan yang posisinya ada di neraca: bahwa Pemohon Banding menyatakan pemakaian akun “Uang Muka Pelanggan” adalah untuk keperluan manajemen, karena Pemohon Banding merupakan anak perusahaan dimana perusahaan induk menggunakan istilah “Uang Muka Pelanggan” dan tidak ada akun uang jaminan; bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis dapat meyakini keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran uang muka atas jasa yang diberikan Pemohon Banding, namun merupakan security deposit/uang jaminan dari para pelanggan Pemohon Banding; bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa penerimaan uang yang dicatat Pemohon Banding dalam akun Uang Muka Pelanggan adalah merupakan uang jaminan/security deposit yang merupakan jaminan dalam hal pelanggan Pemohon Banding tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa uang jaminan/security deposit bukan merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa substansi dari uang muka pelanggan yang menjadi koreksi yang disengketakan adalah merupakan penerimaan security deposit atau uang jaminan pelanggan; bahwa Pemohon Banding menjelaskan untuk menjamin kelangsungan kegiatan pemberian jasa penambangan oleh Pemohon Banding tersebut berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka dalam perjanjian kontrak Pemohon Banding mewajibkan clien yang memakai jasa penambangan dari Pemohon Banding tersebut membayar uang jaminan sebesar presentase tertentu dari nilai kontrak; bahwa pembayaran uang muka pelanggan (uang jaminan proyek penambangan) tersebut merupakan pembayaran yang diterima sebelum penyerahan jasa kena pajak; bahwa uang muka pelanggan ini oleh Akuntan Publik yang melakukan Audit atas Laporan Keuangan Pemohon Banding dibukukan sebagai uang muka pelanggan; bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 8 Tahun 1983 sebgaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim Anggota AAA Ak, M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas uang muka pelanggan (uang jaminan proyek penambangan) sudah benar dan menolak banding Pemohon Banding; bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”; bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas uang jaminan/security deposit sebesar Rp.9.325.859.375 tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan banding Pemohon Banding. 2. Koreksi atas penghasilan jasa penambangan sebesar Rp1.356.147.127,00 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa besarnya nilai jasa penambangan Tahun 2010 berdasarkan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dterbitkan oeh PT Riau Baraharum adalah sebesar Rp93.798.878.299,00 sedangkan yan sudah dilaporkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp92.442.731.172,00 dengan demikian terdapat DPP sebesar Rp 1.356.147.127,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa adanya Dasar Pengenaan Pajak berupa penghasilan jasa penambangan yang belum dilaporkan menurut Terbanding (Equalisasi dengan Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23), timbul karena adanya bukti potong PPh Pasal 23 yang merupakan penggabungan/penjumlahan dari beberapa invoice, yang mana untuk Faktur Pajak atas setiap invoice sudah Pemohon Banding terbitkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dan rekonsiliasi untuk masing-masing bukti potong dengan pelaporannya sudah Pemohon Banding sampaikan pada saat proses pemeriksaan; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp1.356.147.127,00 berdasarkan hasil ekualisasi antara PPN dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh PT NN. Besarnya nilai jasa penambangan tahun 2010 berdasarkan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dterbitkan oeh PT NN adalah sebesar Rp93.798.878.299,00 sedangkan yang sudah dilaporkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar Rp 92.442.731.172,00; bahwa nilai jasa penambangan sebesar Rp93.798.878.299,00 diperoleh dengan cara meng-gross up nilai bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebagai berikut: -Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2010Rp 1.875.977.566,00-Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 2% -Penghasilan Jasa PertambanganRp 93.798.878.300,00 bahwa menurut Terbanding nilai sebesar Rp 93.798.878.300,00 belum termasuk penghasilan berupa klaim kelebihan jarak sebesart Rp 1.364.040.000,00 (LPP halaman 6); bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding mendalilkan adanya penghasilan jasa penambangan yang belum dilaporkan dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai; bahwa atas koreksi a quo Pemohon mendalilkan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pemotongannya oleh pihak pemotong yaitu klien Pemohon Banding, terjadi penggabungan atau penjumlahan dari beberapa invoice; bahwa terkait atas tagihan Pemohon Banding kepada klien yang berkaitan dengan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah diterbitkan Faktur Pajaknya oleh Pemohon Banding dan dilaporkan dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa penghitungan rekonsiliasi untuk masingmasing bukti potong dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa rekapan dan rekonsiliasi bukti potong terhadap peredaran usaha, beserta bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23; bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis dapat meyakini bahwa memang terjadi penggabungan atau penjumlahan dari beberapa invoice oleh pihak pemotong yaitu klien Pemohon Banding; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti Invoice, Bukti Potong, Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai serta Rekapitulasi bukti potong Majelis berkeyakinan nilai kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.875.977.566,00 terdapat kredit pajak yang berasal dari penghasilan Pemohon Banding atas Klaim Kelebihan jarak Angkut Jasa Penambangan Batu Bara sebesar Rp 1.364.040.000,00; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa nilai sebesar Rp1.364.040.00,00 berupa Klaim Kelebihan Jarak Angkut Jasa Penambangan Batubara sudah termasuk dalam nilai yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai penghasilan dari jasa penambangan yaitu sebesar Rp93.798.878.300,00; bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, terdapat bukti bahwa terhadap nilai bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.875.977.566,00 atau equal dengan nilai penghasilan jasa penambangan sebesar Rp 93.798.878.300,00, telah dilaporkan sebagai dasar pengenaan pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010; bahwa menurut pendapat Majelis, tidak terbukti koreksi Terbanding sebesar Rp1.356.147.127,00 yang diperoleh dari perhitungan equalisasi bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 merupakan nilai diluar Dasar Pengenaan Pajak yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis dapat meyakini bahwa atas keseluruhan bukti potong yang dimiliki oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan; bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis berkeyakinan bahwa pelaporan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan; bahwa oleh karenanya koreksi Terbanding atas koreksi penghasilan jasa penambangan berdasarkan bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp1.356.147.127,00 tidak dapat dipertahankan dan Majelis memutuskan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas dasar pengenaan pajak sebesar Rp10.682.006.502,00 tidak dapat dipertahankan; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut : NoUraian KoreksiTotal Sengketa (Rp)Tidak Dipertahankan (Rp)Dipertahankan (Rp)1Dasar Pengenaan Pajak10.682.006.502,0010.682.006.502,000,00 |
| Menimbang | : | bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dihitung kembali sebagai berikut: DPP menurut Terbanding sebesarRp. 20.269.436.231,00DPP Yang tidak dapat dipertahankan sebesarRp 10.682.006.502,00DPP menurut Majelis sebesarRp. 9.587.429.729,00 |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-956/WPJ.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00026/207/10/048/12 tanggal 20 April 2012, atas nama XXX, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : – Ekspor – Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri – Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut – Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaannya PPN – Dikurangi: Retur Penjualan Rp Rp Rp Rp Rp 0,00 9.587.429.729,00 0,00 0,00 0,00Jumlah Seluruh PenyerahanRp9.587.429.729,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiriRp958.742.973,00Pajak yg dapat diperhitungkanRp2.205.229.640,00PPN yang kurang/(Lebih) dibayarRp(1.246.486.667,00)Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUPRp0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar (Lebih Bayar)Rp(1.246.486.667,00) Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 oleh Hakim Majelis VIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : BBB, Ak.,M.B.A………..…sebagai Hakim Ketua,Drs. CCC, Ak………………….sebagai Hakim Anggota,AAA, Ak.,M.Sc…….…….sebagai Hakim Anggota,Yang dibantu oleh Ir. DDD, M.M.,sebagai Panitera Pengganti, Putusan Nomor Put 61377/PP/MVIA/16/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, sebagai berikut : BBB,Ak.,M.B.A………..…sebagai Hakim Ketua,AAA, Ak.,M.Sc…….…….sebagai Hakim Anggota,FFF,M.Si…………………sebagai Hakim Anggota,Ir. DDD, M.M., …………sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding. |