Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.63108/PP/M.IB/13/2015
| Jenis Pajak | : | Pajak Penghasilan Pasal 26 |
| Tahun Pajak | : | 2006 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp.310.083.529,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon Banding maupun hasil penelitian terhadap LPP Pemeriksa diketahui terdapat biaya overhead atau overhead allocation yang dialokasikan oleh YYY Holdings Inc/Caltex (Asia) Limited – Philipines sebesar Rp.310.083.529,00 di mana alokasi tersebut berkaitan dengan alokasi biaya umum dan administrasi untuk penanganan medical bagi karyawan CPI yang dirujuk untuk berobat di luar negeri. Dari tinjauan Undang-Undang Cost Allocation tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 berupa imbalan jasa; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Negara terkait sengketa pajak ini adalah Philipina yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Indonesia (Treaty Partner). Dengan demikian, konsekuensi perpajakan yang akan diterapkan atas transaksi ini adalah tunduk kepada Tax Treaty, bukan PPh Pasal 26 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; |
| Menurut Majelis | : | bahwa koreksi Terbanding atas dasar Pengenaan pajak PPh Pasal 26 masa Januari – Desember 2006 sebesar Rp.310.083.529,00 dikarenakan terdapat alokasi biaya overhead (overhead allocation) dari kantor pusat Pemohon Banding yang tidak dipungut pajaknya oleh Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding, alokasi biaya overhead dari kantor pusat bukan merupakan obyek PPh pasal 26, dan sekalipun Terbanding menganggap sebagai obyek PPh pasal 26 berdasarkan Tax Treaty antara pemerintah Indonesia dengan Filipina maka pemajakannya di Filipina bukan di Indonesia; bahwa berdasarkan pemeriksan yang dilakukan oleh Majelis terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserhakan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut: bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah alokasi biaya overhead (overhead allocation) dari kantor pusat kepada kontraktor kerjasama di bidang minyak dan gas bumi merupakan obyek PPh Pasal 26, dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya oleh kontraktor (Pemohon Banding); bahwa Pemohon Banding merupakan kontraktor di bidang minyak dan gas bumi yang terikat perjanjian Production Sharing Contract antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding; bahwa berdasarkan Pasal III.2 Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antara BBB (sekarang CCC) dan PT AAA (sekarang Pemohon Banding) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 1992 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 15 Oktober 1992, antara lain dinyatakan overhead allocation merupakan biaya operasi yang dapat di-recovery-kan sebagaimana ketentuan sebagai berikut: ” 2.Overhead Allocation General and Administrative cost, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistenly. The method selected must be approved by QQQ, and such approval can be reviewed periodically by BBB and the CONTRACTOR.”; bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian bahwa Overhead Allocation adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing) harus didasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkan berdasarkan hasil study tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap tahun. Metode yang dipilih harus disetujui oleh BBB (Pemerintah) dan persetujuan tersebut dapat direview oleh BBB secara periodik; bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa overhead allocation bukan merupakan biaya langsung yang dapat diidentifikasi teransaksi maupun nilai besaran suatu transaksi, tetapi merupakan pengalokasian biaya dari berbagai transaksi biaya administrasi dan umun yang terjadi di kantor pusat, yang dialokasikan pada seluruh anak perusahaannya berdasarkan metode tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), dinyatakan: “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: asd c …. dstd.imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan; bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pemerintah indonesia dengan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Overhead Allocation bukan merupakan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang secara langsung diberikan oleh kantor pusat kepada Pemohon Banding tetapi merupakan alokasi biya administrasi dan umum, yang pengalokasiaannya didasarkan pada kontrak perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding; bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: Surat Menteri Keuangan Nomor: S – 04/ MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, antara lain dinyatakan: 1)Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktor production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku2)Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan; bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan a quo, dinyatakan bahwa overhead yang timbul dari kantor pusat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan negara lainnya; bahwa yang menjadi sengketa adalah overhead allocation yang dibebankan oleh kantor pusat Pemohon banding yakni YYY Holding Inc yang berkedudukan di Philipina, yang telah mengikat P3B dengan Pemerintah Indonesia; bahwa berdasarkan Pasal 7 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Philipina, antara lain dinyatakan : perihal “Business Profit” menyebutkan: “The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein…” bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena overhead allocation tersebut merupakan biaya administrasi dan umum yang terjadi di kantor pusat yang berkedudukan di Philipina maka atas penghasilan dari pengalokasian overhead tersebut hak pengenaan pajaknya berada di Philipina bukan di Indonesia; bahwa Terbanding menyatakan Pemohon Banding baru menyerahkan Surat Keterangan Domisili pada saat proses Keberatan, oleh karena itu tidak dipertimbangkan oleh Terbanding, sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal II angka 3 Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dinyatakan: bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 A ayat (4) Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP tahun 2007) dinyatakan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008”; bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen Surat Keterangan Domosili (SKD) yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses keberatan berdasarkan ketetentuan Pasal 26 A ayat (4) UU KUP tahun 2007 yang baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, sedangkan sengketa pajak ini terkait dengan tahun pajak 2006; bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, Terbanding telah mendasarkan pada undangundang yang belum berlaku untuk mengabaikan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan copy SKD atas nama YYY Holding Inc dan menunjukkan SKD aslinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa YYY Holding Inc memang berkedudukan di Philipina dan sebagai resident tax payer di Philipina; bahwa atas sengketa banding yang sama untuk tahun pajak 2004, Pengadilan pajak telah menerbitkan putusan banding Nomor: Put-40784/PP/M.I/13/2012 yang diucapkan tanggal 17 Oktober 2012, dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding dibatalkan; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.310.083.529,00 harus dibatalkan; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; |
| Menimbang | : | bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 menjadi sebagai berikut : DPP PPh Pasal 26 menurut TerbandingRp 310.083.529,00Koreksi DPP PPh Pasal 26 yang tidak dapat dipertahankanRp 310.083.529,00DPP PPh Pasal 26 menurut MajelisRp 0,00 |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2737/WPJ.07/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (SKPKB PPh Pasal 26) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00008/204/06/081/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama: XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26Rp 0,00PPh Pasal 26 terutangRp 0,00Kredit PajakRp 0,00PPh Pasal 26 yang kurang dibayarRp 0,00Sanksi AdministrasiRp 0,00Jumlah pajak yang masih harus dibayarRp 0,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: BBBsebagai Hakim Ketua,CCCsebagai Hakim Anggota,DDDsebagai Hakim Anggota,FFFsebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding. |