Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61438/PP/M.XVIIA/19/2015
| Jenis Pajak | : | Bea Cukai |
| Tahun Pajak | : | 2014 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Bea Masuk berupa PVC FLEX BANNER Negara asal China dengan pembebanan Bea Masuk dalam PIB Nomor: 074871 tanggal 24 Februari 2014 sebesar 10% (BBS 100%) AC-FTA yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar 10% MFN; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa terhadap jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 074871 tanggal 24 Februari 2014 tidak dapat diberikan Fasilitas Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Form E Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014 yang Pemohon Banding lampirkan pada saat importasi adalah benar dan sah. Pada proses pengajuan untuk mendapatkan Form E, sudah Pemohon Banding lakukan sesuai dengan proses yang benar. Dan Form E yang diterbitkan tersebut adalah sah dan ditandatangani pejabat yang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014, terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena pada saat importasi kedapatan tidak tertera stempel dari pihak Issuing Authority; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena Form E adalah saat importasi adalah sudah benar dan sah Pada proses pengajuan untuk mendapatkan form E, sudah Pemohon Banding lakukan sesuai dengan proses yang benar. Dan form E yang diterbitkan tersebut adalah sah dan ditandatangani pejabat yang berwenang menerbitkan Form E tersebut dari China; bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa: Invoice Nomor: 14BYCL001 tanggal 17 Januari 2014;Packing List tanggal 17 Januari 2014;Form E Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014;PIB Nomor: 074871 tanggal 24 Februari 2014;bahwa Pemohon Banding melakukan importasi PVC Flex Banner (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 074871 tanggal 24 Februari 2014 dengan Form E Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014; bahwa supplier YYY Materials Corporation menerbitkan Invoice Nomor: 14BYCL001 tanggal 17 Januari 2014 sebagai tagihan atas impor PVC Flex Banner (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB); bahwa supplier YYY Materials Corporation melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 17 Januari 2014 dengan keterangan Gross Weight: 46,906.00 Kgs; bahwa supplier YYY Materials Corporation melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014 dengan uraian barang PVC Flex Banner; bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa tidak diberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka AC-FTA karena Form E diragukan keabsahannya karena pada saat importasi kedapatan tidak tertera stempel dari pihak Issuing Authority sehingga terhadap importasi barang pemohon diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN); bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50); bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area; bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, ataubarang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri; bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Pasal 2 ayat 1 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang di negara yang bersangkutan; bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negaranegara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi; bahwa atas permasalahan Terbanding terhadap keraguan pada Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection And Quarantine Bereau Of The Peoples Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S-643/KPU.01/2014 bulan Maret 2014 namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding dan pemeriksaan atas sengketa dinyatakan cukup Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksud; bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan jawaban retroactive dengan surat Nomor: 201401043 tanggal 31 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form E Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014 benar diterbitkan oleh Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dan memang tidak tertera stempel dari pihak Issuing Authority (We Confirm that Certificate Nomor: E143100152xxxx is true, and there is no authoritative stamp in box 12 of the certificate because of officers momentary oversight. We are very sorry for that)); bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa SKA (Form E) Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014 benar diterbitkan oleh Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dan tidak tertera stempel tidak serta merta membatalkan Form E Nomor E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014 sehingga form E tetap sah dan dapat diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sehingga dapat diberikan preferensi tarif; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 074871 tanggal 24 Februari 2014 berupa PVC Flex Banner (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E143100152xxx tanggal 17 Januari 2014 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA; |
| Menimbang | : | kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 074871 tanggal 24 Februari 2014 berupa PVC Flex Banner (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan pos tarif 3921.90.9000 dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA); bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding; |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perUndang-undangan perpajakan; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2591/KPU.01/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-004138/NOTUL/KPUTP/ BD.02/2014 tanggal 25 Februari 2014atas nama XXX, dan menetapkan pembebanan Bea Masuk atas impor PVC Flex Banner (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 074871 tanggal 24 Februari 2014 diklasifikasi pada pos tarif 3921.90.9000 dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA). Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. ABC, M.M.,M.H.sebagai Hakim Ketua,BCD, S.Sos.sebagai Hakim Anggota,CDE,S.H.,M.M.sebagai Hakim Anggota,DEF, S.IP.sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding. |