Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38414/PP/M.XII/99/2012

Nomor Putusan Pengadilan Pajak : PUT.38414/PP/M.XII/99/2012

Jenis Pajak:Gugatan
   
Tahun Pajak:2008
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/701/11 tanggal 28 Maret 2011;
   
   
Menurut Tergugat:bahwa Tergugat berpendapat Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas karena terdapat 2 (dua) objek gugatan diajukan dalam 1 (satu) Surat Gugatan yaitu:

-gugatan terhadap prosedur dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/701/11 tanggal 28 Maret 2011;-gugatan terhadap materi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/701/11 tanggal 28 Maret 2011 dan/atau Surat Keputusan Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26;
bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
   
Menurut Penggugat:bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/701/11 tanggal 28 Maret 2011 diterbitkan tanpa didahului Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Pemeriksaan;
   
Menurut Majelis:bahwa pokok sengketa dalam perkara Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011;

bahwa menurut Tergugat Surat Gugatan Penggugat Nomor: 064/HT-PTK/AGP/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa menurut Penggugat, Surat Gugatan Penggugat Nomor: 064/HT-PTK/AGP/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan: “(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a.pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;b.keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;c.keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; ataud.penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;
bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

“(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.(2)Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.(3)Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.(5)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.(6)Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.”
bahwa kronologis penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-PL-220/WPJ.07/KP.0205/ RIK.SlS/2010 tanggal 10 Mei 2010, Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pem-98/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 10 Mei 2010;

bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Surat Nomor: PHP-109/WPJ.07/KP.0205/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang diterima oleh Soeta Mihardja selaku Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Maret 2011;

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan Surat Nomor: 010/HT/PHPHP/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang ditandatangani oleh YYY selaku Tergugat;

bahwa Tergugat telah melakukan pembahasan akhir pemeriksaan dengan Penggugat sesuai dengan Risalah Pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh YYY selaku Tergugat;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Pembahasan Akhir Pemeriksaan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

bahwa Majelis berkesimpulan Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
   
Menimbang :bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berketetapan menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Surat Tergugat Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011;
   
Memperhatikan:Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
   
Memutuskan:Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-615/WPJ.13/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011