Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38416/PP/M.XII/99/2012
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38416/PP/M.XII/99/2012
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2009
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011; bahwa hasil pemeriksaan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/ 2012 tanggal 11 Januari 2012
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Surat Nomor: 2978/PJ.07/2012 tanggal 25 April 2012 Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Surat Gugatan Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 bukan merupakan objek gugatan karena Surat Gugatan diajukan terhadap Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Pajak;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00058/203/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011; bahwa Penggugat mengajukan “Upaya Pengurangan” atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
Menurut Majelis
:
bahwa pokok sengketa dalam sengketa Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011; bahwa menurut Tergugat Surat Gugatan Penggugat Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1), (2) atau ayat (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
bahwa menurut Penggugat, Surat Gugatan Penggugat Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan: “(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; ataupenerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: “(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.(2)Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.(3)Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.(5)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.(6)Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.” bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: “(1)Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, sorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.(2)Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.(3)Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.” bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur:
Pasal 37 :“Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain: a.Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;b.Surat Keputusan Pembetulan;c.Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;d.Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;e.Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;f.Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;g.Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; danh.Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak”; Pasal 66 :“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”; Pasal 67 :“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012”; bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 diajukan atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 merupakan keputusan yang termasuk Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
bahwa Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tidak memenuhi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan atas Surat Keputusan tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 tidak dapat diajukan gugatan;
Menimbang
:
bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berketetapan menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Surat Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011;
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
Memutuskan
:
Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding;
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38416/PP/M.XII/99/2012
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2009
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011; bahwa hasil pemeriksaan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/ 2012 tanggal 11 Januari 2012
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Surat Nomor: 2978/PJ.07/2012 tanggal 25 April 2012 Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Surat Gugatan Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 bukan merupakan objek gugatan karena Surat Gugatan diajukan terhadap Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Pajak;
Menurut Pemohon Banding
:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00058/203/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011; bahwa Penggugat mengajukan “Upaya Pengurangan” atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
Menurut Majelis
:
bahwa pokok sengketa dalam sengketa Gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011; bahwa menurut Tergugat Surat Gugatan Penggugat Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (1), (2) atau ayat (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
bahwa menurut Penggugat, Surat Gugatan Penggugat Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan: “(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; ataupenerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: “(1)Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.(2)Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.(3)Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.(4)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.(5)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.(6)Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.” bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: “(1)Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, sorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.(2)Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.(3)Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.” bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur:
Pasal 37 :“Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain: a.Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;b.Surat Keputusan Pembetulan;c.Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;d.Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;e.Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;f.Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;g.Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; danh.Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak”; Pasal 66 :“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”; Pasal 67 :“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012”; bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 diajukan atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 merupakan keputusan yang termasuk Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
bahwa Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Nomor: 003/HTP/Gugatan/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tidak memenuhi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan atas Surat Keputusan tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 tidak dapat diajukan gugatan;
Menimbang
:
bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berketetapan menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Surat Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011;
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
Memutuskan
:
Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1486/WPJ.03/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-035/WPJ.03/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00001/204/09/308/11 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding;