| Menurut Majelis | : | bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP) karena adanya penghitungan kembali terhadap penyerahan kepada pihak afiliasi dengan menggunakan harga sesuai dengan comparable uncontrolled price, dengan perhitungan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan Ekspor 49.440.741.575,00 Penyerahan Lokal20.883.169.559,00 Total Dasar Pengenaan Pajak70.323.911.134,00 Total DPP Maret 2009 Sanksi Denda Administrasi Pasal 14 (4) KUP 2 % x Rp. 70.323.911.134,00 1.406.478.223,00 bahwa menurut Tergugat dengan adanya koreksi harga terhadap Dasar Pengenaan Pajak tersebut berarti Penggugat telah mengisi Faktur Pajak dengan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU KUP. Penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Penggugat menjadi tidak benar, sehingga sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP, harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
bahwa Penggugat tidak setuju dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, dengan alasan penafsiran yang digunakan oleh Tergugat adalah keliru karena PEB tidak sama dengan Faktur Pajak Standar walaupun PEB adalah dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;
bahwa menurut Penggugat, unsur – unsur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN mengatur tentang ketentuan Faktur Pajak Standar, dan ketentuan faktur pajak cacat dalam Per.159/PJ/2006 juga menunjuk kepada Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN ini secara tegas mengatur tentang Faktur Pajak Standar dan tidak mengatur tentang dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar. Jadi disini Tergugat memperluas penafsiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 522/PJ/2000 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN;
bahwa Penggugat juga mengemukakan, harga produk perusahaan Penggugat selalu berubah-ubah setiap saat mengacu kepada London Metal Exchange (LME) sehingga tidak tepat apabila Tergugat menetapkan harga secara rata-rata atas per unit per bulan dari pihak independen;
bahwa dengan demikian, menurut Majelis timbulnya STP disebabkan adanya koreksi atas DPP Penyerahan Ekspor dan Penyerahan yang PPNnya Tidak Dipungut;
bahwa terhadap STP yang timbul dari koreksi DPP Penyerahan Ekspor, Majelis memberikan pendapat hukum sebagai berikut :
bahwa menurut Tergugat karena PEB diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar maka PEB juga harus diisi dengan benar baik secara formal maupun material, sehingga apabila terdapat koreksi atas harga menyebabkan pengisian PEB menjadi tidak benar baik secara formal maupun material, maka dengan demikian Wajib Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secara benar dan dikenakan STP berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf e dan Pasal 14 ayat 4 UU KUP jo Pasal 13 ayat 5 Undang-undang PPN;
bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur “Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : Nama, alamat, Nomor Pokok wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;Nama, alamat, Nomor Pokok wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; danNama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan “Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;
bahwa Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar antara lain mengatur bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Standar;
bahwa Majelis berpendapat, koreksi atas harga yang didasarkan pada hasil analisis tidak dapat menyebabkan harga yang tercantum pada PEB menjadi tidak benar, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
bahwa Majelis juga berpendapat ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut diatas, tidak dapat diterapkan terhadap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) karena dalam hal ini fungsi PEB tidak sama dengan Faktur Pajak Standar, dimana PEB bukan merupakan bukti pungutan pajak dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan;
bahwa selanjutnya terhadap STP yang timbul dari koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya Tidak Dipungut, Majelis memberikan pendapat hukum sebagai berikut :
bahwa menurut Penggugat, Penggugat melakukan penyerahan yang PPNnya tidak dipungut karena penyerahan tersebut dilakukan di Kawasan Berikat yang menurut ketentuan tidak dipungut PPN;
bahwa sebagaimana halnya dengan koreksi atas penyerahan ekspor, Tergugat juga menerbitkan STP atas hal ini karena adanya koreksi atas harga yang tercantum dalam Faktur Pajak, menyebabkan pengisian Faktur Pajak menjadi tidak benar secara formal dan material sehingga dikenakan sanksi STP;
bahwa Majelis juga berpendapat ketentuan Pasal 13 ayat 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, juga tidak dapat diterapkan terhadap dokumen Faktur Pajak yang digunakan di Kawasan Berikat. Walaupun namanya Faktur Pajak, Faktur Pajak tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti pungutan pajak dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan karena Faktur Pajak tersebut tidak mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf d PMK Nomor 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat menyebutkan atas pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya ke Pengusaha di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM;
bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 mengatur “Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing, selain wajib pajak menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sanksi administrasi dapat dikenakan kepada Wajib Pajak terlebih dahulu harus ada pajak terutang, karena denda administrasi tidak berdiri sendiri melainkan merupakan tambahan atas pajak terutang;
bahwa karena penyerahan BKP untuk ekspor dan di Kawasan Berikat tidak ada pungutan Pajak Pertambahan Nilai maka tidak ada PPN terutang, akibatnya tidak ada juga sanksi administrasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP;
bahwa Majelis berpendapat, sama hal-nya dengan koreksi atas DPP Penyerahan ekspor, dalam hal ini koreksi atas harga yang didasarkan pada hasil analisis tidak dapat menyebabkan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak menjadi tidak benar, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;
bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP tidak dapat diterapkan untuk sengketa ini;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-977/WPJ.07/2011 tanggal 21 April 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1041/WPJ.07/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00131/107/09/055/10 tanggal 1 April 2010 Masa Pajak Maret 2009 dengan membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor : 00131/107/09/ 055/10 tanggal 1 April 2010 Masa Pajak Maret 2009; |