| Jenis Pajak | : | Pajak Penghasilan Pasal 26 |
| | | |
| Tahun Pajak | : | 2006 |
| | | |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi sengketa adalah, mengenai objek pajak terbukti dalam perkara banding ini sebesar (Rp. 892.524.547,00).
Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding:
NoJenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)Nilai Sengketa (Rp)1Objek PPh Pasal 26 ayat (4)(892.524.547,00)Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding(892.524.547,00) Koreksi Negatif Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp892.524.547,00 |
| | | |
| | | |
| Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif atas obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp892.524.547,00, karena sewaktu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) karena Pemohon Banding masih dalam keadaan rugi dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakukan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap. |
| | | |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :”Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan”. |
| | | |
| Pendapat Majelis | : | bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding melakukan Koreksi Negatif atas obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp892.524.547,00 karena sewaktu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) karena Pemohon Banding masih dalam keadaan rugi.
bahwa koreksi tersebut dilakukan Terbanding sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakukan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, yang menyatakan :
“Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”
bahwa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (4) Undangundang Pajak Penghasilan.
bahwa Terbanding berpendapat, sesuai ketentuan diatas, karena Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak maka Pemohon Banding akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak apabila kondisi perusahaan Pemohon Banding dalam kondisi laba (ada Penghasilan Kena Pajaknya), sedangkan apabila kondisi perusahaan Pemohon Banding rugi sehingga tidak mempunyai Penghasilan Kena Pajak, maka Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4).
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Keberatan menyatakan tidak setuju dengan koreksi negatif yang dilakukan Terbanding karena bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, karena dari rumusan batang tubuh Pasal 26 ayat (4) beserta penjelasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan besarnya Pasal 26 ayat (4) tidak bisa dipisahkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak.
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding menyatakan bahwa mengingat kasus sengketa ini menyangkut BUT maka penentuan Penghasilan Kena Pajak harus merujuk pada Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan :
“Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e”, Namun demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 pengenaan pajaknya melalui pajak final. Perlakuan pajak final pada dasarnya sama dengan menghitung pajak dengan penerapan norma. Pajak final sebesar 2%, bila dihitung kembali akan menghasilkan “norma” (atau deemed profits) penghasilan neto sebesar 6,67% dari peredaran bruto. Penghasilan neto sebesar 6,67% inilah yang disebut sebagai “penghasilankena-pajak” sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (4).
bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding menyatakan bahwa cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak BUT pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak Badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan : “Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa”. Disamping itu terhadap bentuk usaha tetap dikenakan juga Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
bahwa Terbanding menyatakan bahwa perhitungan Pemohon Banding terkait dengan metode “deemed profits” tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan khususnya Pasal 26 ayat (4) atas bentuk usaha tetap sehingga tidak dapat diyakini dan dibuktikan kebenaran alasannya.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding adalah Bentuk Usaha Tetap yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha dalam bidang Jasa Konstruksi.
bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang dilaporkan Pemohon Banding diketahui bahwa seluruh peredaran usaha Pemohon Banding merupakan obyek penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 559/KMK.04/2000.
bahwa karena Pemohon Banding adalah Bentuk Usaha Tetap dengan jenis usaha Jasa Konstruksi dimana atas penghasilannya dikenakan pajak final, maka Majelis berpendapat, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) yang harus diterapkan adalah perkiraan penghasilan netto (“deemed profit”), dengan rincian sebagai berikut :
Peredaran Usaha= 100,00 %Perkiraan Penghasilan Neto= 6,67 %Pajak Penghasilan : 30% x 6,67 %= ( 2,00%)Perkiraan Penghasilan Neto setelah Pajak (sebagai dasar Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4))= 4,67 % bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat perhitungan Pemohon Banding yang menggunakan “deemed profit” setelah pajak (netto) sebagai dasar pengenaan tarif pajak atas laba bentuk usaha tetap sebesar 4.67% dari peredaran usaha, yang menghasilkan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp892.524.547,00, telah benar.
bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan Koreksi Negatif yang dilakukan Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar (Rp892.524.547,00) tidak dapat dipertahankan. |
| | | |
| Menimbang | : | bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Tahun Pajak 2006 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :
Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam Rupiah) :
Pajak dan Sanksi AdministrasiVersi TerbandingVersi murni Pemohon BandingJmlh yg disengketakan Versi murni Pemohon BandingJumlah yang tidak dikabulkan oleh MajelisJumlah yang dikabulkan oleh Majelis1234 (2-3)5 (4-6)6 (Kolom 4 tabel diatas)Pajak terutang0133.878.682133.878.6820133.878.682Kredit Pajak133.878.682133.878.682000Jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar(133.878.682)0133.878.6820133.878.682Sanksi Administrasi: Bunga Ps. 13 (2) KUP 0 0 0 0 0Jumlah yang masih harus ibayar/ seharusnya tidak terutang(133.878.682)0133.878.6820133.878.682 |
| | | |
| Memperhatikan | : | Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan. |
| | | |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. |
| | | |
| Memutuskan | : | Menyatakan Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-799/WPJ.07/2010 tanggal 24 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00001/404/06/081/09 tanggal 07 September 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan PajakRp 892.524.547,00PPh Pasal 26 yang terutangRp 133.878.682,00Kredit PajakRp 133.878.682,00PPh kurang (lebih) bayarRp 0,00Sanksi AdministrasiRp 0,00Jumlah yang msh harus dibayarRp 0,00 |