Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38011/PP/M.X/99/2012

Nomor Putusan Pengadilan Pajak : PUT.38011/PP/M.X/99/2012

Jenis Pajak:Gugatan
   
Tahun Pajak:2006
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1567/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00016/187/06/081/10 tanggal 29 Nopember 2010 Masa Pajak September sampai dengan Oktober 2006;
   
   
Menurut Tergugat:bahwa Penggugat/Pemungut Pajak telah diberikan waktu yang cukup untuk menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yaitu sejak pertama kali dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sampai dengan hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan;
   
Menurut Penggugat:bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00016/187/06/081/10 Masa Pajak September sampai dengan Oktober 2006 tanggal 29 November 2010 sebesar Rp.3.790.113,00 yang ditujukan kepada Penggugat, dengan ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak setuju dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut:
   
Menurut Majelis:bahwa menurut Tergugat berdasarkan Lembar Perhitungan Surat Tagihan Pajak Nomor: LEM-310/WPJ.07/KP.1006/2010 tanggal 29 November 2010 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua diketahui bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00016/187/06/081/10 tanggal 29 November 2010 Masa Pajak September sampai dengan Oktober 2006 diterbitkan karena berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa September sampai dengan Oktober 2006, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, terdapat faktur pajak yang telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya oleh Penggugat terlambat disetorkan ke Kas Negara;

bahwa menurut Tergugat pelaksanaan lebih lanjut atas Pasal 16A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 adalah Keputusan Menteri Keuangan (Pasal 16A ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000);

bahwa menurut Tergugat sesuai dengan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang untuk menunjuk suatu badan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan mengatur tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 yang mengatur khusus tentang Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas kontrak karya dan kerjasama dibidang pertambangan minyak dan gas bumi;

bahwa menurut Tergugat memori penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai telah jelas disebutkan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak;

bahwa menurut Tergugat Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 mengatur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

bahwa menurut Tergugat saat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secara tegas diatur dalam Romawi I angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai dengan saat pembuatan Faktur Pajak Standar oleh Rekanan;

bahwa menurut Tergugat disamping itu, terkait saat pembuatan Faktur Pajak Standar oleh Rekanan juga secara jelas diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat:
a.Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; ataub.Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal:1)Penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;2)Penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; atau3)Penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 
bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dilakukan paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat/Pemungut Pajak telah diberikan waktu yang cukup untuk menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, yaitu sejak pertama kali dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sampai dengan hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan;

bahwa menurut Tergugat sesuai dengan hasil penelitian terhadap data yang ada dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut karena telah terlambat memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari rekanan;

bahwa menurut Tergugat alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 mengatur khusus tentang Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas kontrak karya dan kerjasama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dan pada konsideran menimbangnya tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000;

bahwa menurut Tergugat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka alasan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/Pemungut Pajak dalam surat permohonannya yang menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah bukan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 tidak dapat diperlakukan sebagai adanya unsur kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

bahwa oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 9 ayat (2a) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.3.790.113,00 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Tergugat alasan Penggugat bahwa ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 dan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tidak sejalan dengan bunyi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A paragraf 2, Tergugat memberikan tanggapan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung mengenai keberatan yang bersangkutan terhadap ketentuan tersebut;

bahwa alasan dan penjelasan Penggugat atas pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:

bahwa Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor: 00016/187/06/081/10 Masa Pajak September sampai dengan Oktober 2006 tanggal 29 November yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 menimbulkan ketidakpastian hukum karena spirit/jiwanya tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai pembuatan faktur pajak standar oleh rekanan. Sebagaimana telah dikutip dalam butir III.1 di atas, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 yang mengatur mengenai saat pemungutan menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban administratif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 adalah peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perpajakan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sendiri diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Dengan demikian, bilamana terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang lebih rendah, maka Peraturan Pemerintah yang harus diikuti;
bahwa secara universal, semua Negara mengatur dengan pasti tingkat hierarki Peraturan Perundang-undangan. Tujuan ditegakkannya prinsip hirarki tersebut, agar tercipta pondasi yang kokoh dan pasti mengenai derajat peraturan perundang-undangan mana yang lebih tinggi dan lebih unggul;

bahwa bertitik tolak dari ditegakkannya hirarki peraturan perundang-undangan, secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yang mengajarkan: lex superior derogate legi inferiori, yang artinya Hukum yang lebih tinggi derajatnya, membatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya. Dengan demikian, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi jika substansinya mengatur hal yang sama;

bahwa menurut Penggugat , Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 mengatur hal yang substansinya sama, yaitu kapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dilakukan. Berikut Penggugat sandingkan bunyi dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 mengenai kapan Pajak Pertambahan Nilai harus dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai:

Pasal 10 PP 143/2000 Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005Pajak yang terhutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut PPN Pemungutan PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) dilakukan paling lambat :PP 143/2000 dan PMK 11/2005 secara substansi mengatur hal yang sama yaitu kapan PPN harusdipungut oleh Pemungut PPN
bahwa berdasarkan prinsip Lex Superior Derogate Legi Inferiori tindakan Penggugat yang hanya mengikuti aturan dalam Peraturan Pemerintah bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat pembayaran, adalah sudah tepat dan benar karena tindakan itu sesuai dengan asas yang disebut Pasal 7 ayat (1), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur sebagai berikut:

a)Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:1)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2)Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;3)Peraturan Pemerintah;4)Peraturan Presiden;5)Peraturan Daerah;b)Pasal 7 ayat (4) menegaskan bahwa:                    
bahwa selain jenis Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (4), jenis peraturan perundang-undangan di luar yang disebut pada pasal 7 ayat (1) antara lain:
1)Peraturan Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR);2)Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);3)Peraturan Mahkamah Agung (MA);4)Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK);5)Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);6)Peraturan Bank Indonesia (BI);7)Peraturan Menteri;8)Peraturan Kepala Badan, Lembaga atau Komisi;
bahwa mengenai kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan mana yang diunggulkan dan mengikat, ditegaskan sendiri oleh Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatakan:

1.Ketentuan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya;2.sesuai dengan maksud hirarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundangundangan maka ditegakkan asas: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;
bahwa dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah jauh lebih tinggi hierarkinya dari Peraturan Menteri. Oleh karena itu, sesuai dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Peraturan Menteri yang bersangkutan, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, jika terdapat pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah tidak mengikat dan harus dikesampingkan (set aside);

bahwa lebih lanjut, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada saat pembayaran, dan hal ini juga telah secara konsisten di terapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 Tahun 2003, yang sampai saat ini masih berlaku);

bahwa Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (pemungutan Pajak Pertambahan Nilai) mempergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dilakukan pada saat pembayaran. Apabila pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebelum pembayaran tagihan, maka dapat dibayangkan beban administratif tambahan yang terjadi hanya untuk masalah konversi mata uang saja;

bahwa Pasal 9 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian di atur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut disetor tanggal 15 bulan berikutnya setelah pemungutan;

bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada saat invoice dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan

2.Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan dari segi praktek usaha bagi Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi umumnya dan Penggugat khususnya;
bahwa menurut Penggugat berikut ini adalah isi dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 yang tidak dapat dilaksanakan dari segi praktek usaha:

bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk Penggugat tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;

bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 mengharuskan Penggugat sebagai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri karena kegiatan Penggugat menghasilkan Minyak dan Gas, yang merupakan barang tidak kena pajak, sehingga Penggugat bukanlah Pengusaha Kena Pajak;

bahwa hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005 tidak sejalan dengan bunyi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A paragraph 2 yang menyebutkan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah bukan Barang Kena Pajak. Oleh karena Penggugat melakukan penyerahan barang non Barang Kena Pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Penggugat tidak seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

bahwa mengingat status Penggugat bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka perlakuan perpajakannya, dalam hal ini pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat disamakan seperti Pengusaha Kena Pajak;

bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dikenakan Surat Tagihan Pajak karena dianggap terlambat memungut Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Penggugat beranggapan seharusnya aturan yang berlaku adalah Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, dimana pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa selanjutnya Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah ada penunjukan kepada Penggugat sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan bahwa penunjukan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2005;

bahwa selanjutnya Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam penagihan dengan invoice tidak dilampirkan Faktur Pajaknya;

bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan bahwa dalam penagihan dengan invoice dilampiri Faktur Pajak, namun terdapat jeda antara waktu penagihan dengan pembayaran atas invoice tersebut, hal ini dikarenakan harus diverifikasi terlebih dahulu;

bahwa Penggugat juga menyatakan kebijakan dari Penggugat bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditagihkan, karena barang diterima di proyek (daerah) sedangkan tagihan dikirimkan kepada Penggugat di Jakarta;

bahwa atas penjelasan Penggugat, Majelis menanyakan kepada Penggugat apakah tanggal Faktur Pajak sudah tepat waktu;

bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat menjawab sudah tepat waktu, namun Penggugat memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi atas tagihan tersebut;

bahwa atas pernyataan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa seharusnya verifikasi dapat dilakukan lebih awal karena ada tenggang waktu penerbitan Faktur Pajak setelah penyerahan;

bahwa Penggugat berpendapat ada pasal-pasal yang tidak sejalan antara Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-11/PMK.03/2005;

bahwa Penggugat berpendapat sesuai dengan Keputusan Jenderal Pajak Nomor : KEP-382/PJ./2002 tanggal 13 Agustus 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000;

bahwa Majelis menanyakan kepada Penggugat apa dasarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-11/PMK.03/2005 tidak dapat dilaksanakan dari segi praktek;

bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat menjawab bahwa keterlambatan tersebut tidak mutlak karena kesalahan Penggugat, karena adakalanya invoice dan Faktur Pajak juga terlambat;

bahwa Majelis menanyakan kepada Terbanding apakah dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-11/PMK.03/2005;

bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menjawab benar dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-11/PMK.03/2005;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti, fakta-fakta, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Penggugat di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas gugatan, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
 
-bahwa berdasarkan Lembar Perhitungan Surat Tagihan Pajak Nomor: LEM-310/WPJ.07/KP.1006/2010 tanggal 29 November 2010 yang dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua diketahui bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00016/187/06/081/10 tanggal 29 November 2010 Masa Pajak September sampai dengan Oktober 2006 diterbitkan karena berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa September sampai dengan Oktober 2006, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005, terdapat faktur pajak yang telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai-nya oleh Penggugat terlambat disetorkan ke Kas Negara;  -bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1568/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00014/187/06/081/10 tanggal 29 Nopember 2010 Masa Pajak Januari 2006;  -bahwa dalam melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut, Penggugat menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sedangkan Tergugat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penunjukan Kontraktor Migas untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya;  -bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 pasal 10 diatur bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut PPN, sedangkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 pada pasal 6 ayat 1 dan lampiran angka 1.3 bahwa Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai dengan saat pembuatan Faktur Pajak;  -bahwa menurut Penggugat Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 yang sampai saat ini masih berlaku memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dari pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dijalankan;  -bahwa menurut Penggugat, pengenaan Sanksi Administrasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 menimbulkan ketidakpastian hukum karena spirit/jiwanya tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 143 tahun 2000;  -bahwa Tergugat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 karena Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur secara khusus tentang Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Kontrak Karya dan Kerja sama dibidang Pertambangan minyak dan Gas Bumi sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 143 tahun 2000 merupakan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai sdtd Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000;
bahwa sesuai Pasal 16A Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai s.d.t.d. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan :

(1)Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.(2)Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”
bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Kotraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk memungut, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 merupakan aturan pelaksanaan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sehingga Penggugat sebagai Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pertambangan Minyak dan Gas, dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 Tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya;

bahwa berdasarkan hal di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1567/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00016/187/06/081/10 tanggal 29 Nopember 2010 Masa Pajak September s.d. Oktober 2006 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Pengugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.
   
Menimbang:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak pengajuan gugatan Penggugat;
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
   
Memutuskan:Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1567/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor: 00016/187/06/081/10 tanggal 29 Nopember 2010 Masa Pajak September sampai dengan Oktober 2006, atas nama : BUT. XXX.