Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36135/PP/M.III/99/2012

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.36135/PP/M.III/99/2012

Jenis Pajak:Gugatan
   
Masa Pajak:April 2008
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah, penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-371/WPJ.03/2011 tentang Penolakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010.
   
   
Menurut Tergugat:bahwa STP PPN Barang dan Jasa Nomor: 00677/107/07/308/10 tanggal 4 Nopember 2010 Masa Pajak April 2008 sebesar Rp230.836.244,00 diterbitkan berdasarakan Laporan Pemeriksan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Nomor: LAP-219/PSL/WPJ.03/KP.0105/2010 tanggal 29 Oktober 2010, karena Penggugat tidak melaporkan Faktur Pajak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak untuk SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008, dimana Faktur Pajak diterbitkan bulan Maret 2008, tetapi dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008 dan baru disampaikan ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat lewat SPT Pembetulan I tanggal 3 Maret 2009, sehingga terhadap Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 (4) KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu sebesar Rp230.836.244,00 (2% x Rp11.541.812.182,00 ).
   
Menurut Penggugat:bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, penerbitan Surat Tagihan Pajak yang menjadi dasar untuk menentukan Masa Pajak adalah pada saat/ bulan Faktur Pajak diterbitkan bukan dilaporkan, jadi Faktur Pajak Seri Nomor: 020.000.08.0000001 yang Penggugat buat/ terbitkan tanggal 10 Maret 2008 dan Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 dan Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 melalui SPT Pembetulan I, seharusnya Penggugat dikenakan STP untuk Masa Pajak Maret 2008 bukan Masa April 2008 (apabila seandainya Faktur Pajak Tersebut Penggugat laporkan pada Masa Februari 2009 apakah penggugat dikenakan STP Masa Februari 2009?). Tergugat terlalu memaksa untuk menerbitkan STP Masa April 2008 karena Masa Pajak yang diperiksa adalah Masa April sampai dengan Desember 2008.
   
Pendapat Majelis:bahwa Penggugat menyampaikan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010.

bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010, merupakan putusan atas Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Penggugat Nomor: 003/BCK-HK/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

bahwa Penggugat melalui surat Nomor: 003/BCK-HK/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010.

bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Nomor: LAP-219/PSL/WPJ.03/KP.0105/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010, disebabkan Penggugat tidak melaporkan Faktur Pajak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak untuk SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008.

bahwa Faktur Pajak diterbitkan bulan Maret 2008, dan Penggugat melaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008 yang disampaikan ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat melalui SPT Pembetulan I tanggal 3 Maret 2009.

bahwa atas ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa April dengan Faktur Pajak diterbitkan bulan Maret 2008, terhadap Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 (4) KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan, Surat Bantahan serta penjelasan lisan selama persidangan pada intinya menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak secara formal cacat dan secara material dapat dihapuskan.

bahwa Penggugat menyatakan dasar untuk menentukan Masa Pajak adalah pada saat/bulan Faktur Pajak diterbitkan bukan dilaporkan, jadi Faktur Pajak Seri Nomor: 020.000.08.00xxx yang Penggugat buat/ terbitkan tanggal 10 Maret 2008 dan Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 dan Penggugat laporkan pada SPT Masa April 2008 melalui SPT Pembetulan I, seharusnya Penggugat dikenakan STP untuk Masa Pajak Maret 2008 bukan Masa April 2008.

bahwa Penggugat menyatakan secara material Surat Tagihan Pajak Nomor: 00677/107/07/308/10 tanggal 4 November 2008 dapat dihapuskan karena adanya kekhilafan Penggugat.

bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, diantaranya dinyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (3)
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
untuk Surat Pemberitahun Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.Pasal 14 ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung,Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu,Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, atauidentitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atauPengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.Pasal 14 ayat (4)
“Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

bahwa Penggugat menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Seri: 020.000.08.00xxxx, tgl 10 Maret 2008.

bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008 disampaikan oleh Penggugat ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat tanggal 18 April 2008 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: 6596/WPJ.03/KP.0107/PPN/2008 tanggal 18 April 2008 menyatakan tidak terdapat penyerahan Barang / Jasa Kena Pajak.

bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008 disampaikan oleh Penggugat ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat tanggal 20 Juni 2008 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: 9798/WPJ.03/KP.0107/2008 tanggal 20 Juni 2008, menyatakan tidak terdapat penyerahan Barang / Jasa Kena Pajak.

bahwa Penggugat menyampaikan Pembetulan I atas SPT Masa PPN Masa Pajak April 2008 disampaikan tanggal 3 Maret 2009 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: 6595/WPJ.03/KP.0107/2008 tanggal 3 Maret 2009, dimana pada Formulir 1107 A Lampiran 1 ( Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM) Angka II (Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak) terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah) dengan Faktur Pajak Nomor Seri: 020.000.08.00xxxx, tgl 10 Maret 2008, sebesar Rp11.541.812.182,00.

bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (4) menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 Nopember 2010 Masa Pajak April 2008.

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 Nopember 2010 Masa Pajak April 2008, telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

bahwa Penggugat dalam Surat Permohonan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010, dengan surat nomor: 003/BCK-HK/XII/20100 tanggal 23 Desember 2010, menyatakan secara tegas dan nyata-nyata memohon untuk penghapusan sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 009/BCK-HK/VI/11 tanggal 20 Juni 2011 pada intinya menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak secara formal cacat dan secara material dapat dihapuskan.

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan:

Pasal 36
(1)Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar,mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar,ataumembatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;ataupembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Pasal 31 ayat 3
Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

bahwa alasan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat berbeda alasan yang disampaikan pada Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi. berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat tidak terdapat obyek sengketa dalam gugatan Penggugat.

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan pembatakan Hasil Pemeriksaan menyatakan: Pasal 1 huruf a: Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap berkas Gugatan, diketahui bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010, Tergugat menggunakan dasar Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana permohonan Penggugat, sepenuhnya adalah wewenang Tergugat.

bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian Majelis, berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 Nopember 2010 Masa Pajak April 2008 telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh data dan fakta dan berdasarkan hal tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010 yang digugat oleh Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan pembatalan Hasil Pemeriksaan, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat.
   
Memperhatikan:Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, dan bukti serta keterangan dalam persidangan.
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
   
Memutuskan:Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Nomor: KEP-371/WPJ.03/2011 tanggal 8 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor: 00677/107/08/307/10 tanggal 4 November 2010.