Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-36462/PP/M.VIII/16/2012

Nomor Putusan Pengadilan Pajak : Put-36462/PP/M.VIII/16/2012

Jenis Pajak:PPN
   
Tahun Pajak:2008
   
Pokok Sengketa:(SKPKB PPN) Masa Pajak Januari-Desember 2008 Nomor : 00053/207/08/059/10 tanggal 26 April 2010
   
   
Menurut Pemohon Banding:Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2001 Tanggal 03 Oktober 2011 dan ahwa Pemohon Banding tidak setuju dan sangat keberatan atas koreksi positif penyerahan Ekspor sebesar Rp. 2.410.004.317,00 dengan alasan karena Pemohon Banding tidak pernah diundang untuk pembahasan sehingga belum jelas dasar koreksiannya, tetapi didalam PHP yang tanpa nomor dan tanpa tanggal oleh Terbanding dasar koreksinya adalah data internet Direktur Jenderal Pajak. Menurut hemat Pemohon Banding ada pengembalian (retur) barang dagangan ke Luar Negeri (Jerman) atas produk yang belum ada pasarnya atau persediaan yang telah usang;
   
Menurut Majelis:bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2001 Tanggal 03 Oktober 2011, ditandatangani oleh Sdr. AAA, Jabatan : Direktur Utama;

bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2001 Tanggal 03 Oktober 2011, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2001 Tanggal 03 Oktober 2011, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1179/WPJ.07/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2008 Nomor : 00053/207/08/059/10 tanggal 26 April 2010;

bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2001 Tanggal 03 Oktober 2011, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 25 November 2011 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2011;

bahwa dalam surat banding dan di persidangan Pemohon Banding menyatakan Keputusan Terbanding tersebut diterima tanggal 05 September 2011 dan alamat masih dikirim ke alamat kantor yang lama di BBB Sentral Lt. D Suite C, Jl. DD Blok F No. Y, Jakarta Selatan 12xxx;

bahwa menurut Pemohon Banding perubahan alamat kantor yang baru tidak diberitahukan ke KPP terkait;

bahwa jika dihitung dari tanggal keputusan Terbanding diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal surat banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2011 maka melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding;

bahwa jika dihitung dari tanggal Keputusan Terbanding diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2011 sehingga masih dalam  jangka waktu 3 (tiga) bulan;

bahwa  Terbanding dan Pemohon Banding  dalam persidangan menyerahkan kepada Majelis bukti pengiriman Keputusan Keberatan berupa bukti terima kiriman dari Kantor Pos Jakarta Mampang yaitu dikirim tanggal 20 Mei 2011;

bahwa  berdasarkan Pemeriksaan Majelis  atas  Bukti  Kirim dari Kantor Pos Jakarta Mampang diperoleh petunjuk bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1179/WPJ.07/2011 tanggal 20 Mei 2011 dikirimkan oleh Terbanding kepada  Pemohon Banding pada  tanggal 20 Mei 2011;

bahwa selanjutnya  Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa  Penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa ”Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh Pemohon Banding;

Contoh:
Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002”;

bahwa Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan  secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa:
“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, Keputusan, atau putusan diterima  secara langsung”;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila dihitung  dari tanggal Surat Keputusan Terbanding dikirim oleh Terbanding yaitu tanggal 20 Mei  2011 (bukti terima pos) sampai dengan Surat Banding diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 25 November  2011 (diantar), maka  pengajuan banding Pemohon Banding telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa  karenanya Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengakui pengajuan banding telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan;

bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, memuat alasan-alasan banding yang jelas, serta mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1179/WPJ.07/2011 tanggal 20 Mei 2011 yaitu tanggal 05 September 2011, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding yaitu Keputusan Nomor : KEP-1179/WPJ.07/2011 tanggal 20 Mei 2011, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, banding Pemohon Banding diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang PPN Tahun Pajak  2008 yang menurut ketentuan Pasal  27 ayat (5c) jumlah pajak yang belum  dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa Sdr. AAA, selaku penandatangan Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2001 Tanggal 03 Oktober 2011, jabatan : Direktur Utama;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan asli dan menyampaikan fotokopi Akta Notaris BBB, SH, MH tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT XXX, Nomor : 14 Tanggal 27 Desember 2004 yang menerangkan bahwa Sdr. AAA menjabat sebagai Direktur Utama;

bahwa Pemohon Banding menyatakan saat ini perusahaan sudah tidak aktif lagi, dan Direksi yang berkebangsaan Jerman sudah kembali ke Jerman;

bahwa Pemohon Banding menyatakan surat banding ditandatangani oleh AAA, jabatan Direktur Utama, yang dikirim ke Jerman untuk ditandatangani;

bahwa menurut Terbanding atas kuasa yang dibuat di Luar Negeri harus dilegalisasi di Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar setempat;

bahwa  Pemohon Banding menyatakan tidak meminta legalisasi dari Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar setempat dalam hal penandatangan dilakukan oleh AAA di Jerman;

bahwa Majelis berpendapat  penandatangan Surat Banding yang dilakukan oleh AAA, harus dibuktikan dengan legalisasi dari Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar setempat;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Surat Banding Nomor : 001/PP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 memenuhi ketentuan Pasal  35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak namun  tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan banding Pemohon Banding  tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;
   
Menimbang:bahwa oleh karena dalam pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal tersebut di atas ternyata tidak memenuhi, maka materi pokok sengketa banding  tidak diperiksa lebih lanjut;
   
Mengingat :Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan   dengan perkara ini;
   
Memutuskan:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1179/WPJ.07/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Keberatan Atas  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Tahun Pajak 2008 Nomor : 00053/207/08/059/10 tanggal 26 April 2010 atas nama : PT. XXX  tidak dapat diterima.