PUTUSAN
Nomor 2928/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT QWE, beralamat di Gedung RTY Lantai XX Unit F,I,J, Jalan ASD Blok X.X, Kawasan FGH, JKL, ZXC, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wilkin, jabatan Direktur PT QWE;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1960/PJ/2017, tanggal 12 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.75037/PP/M.XIVA/99/2016, tanggal 3 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:

Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan untuk:

1. Membuat putusan sela untuk menangguhkan penagihan pajak terhadap Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan KTUN a quo batal demi hukum;
4. Menyatakan proses keberatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat dan tetap berlangsung terhitung sejak tanggal diajukan surat keberatan tanpa ditunda oleh proses gugatan KTUN a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.75037/PP/M.XIVA/99/2016, tanggal 3 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap terhadap Surat Pemberitahuan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Syarat Nomor S-24/WPJ.04/2016, tanggal 5 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, atas nama PT QWE, NPWP 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di Gedung RTY Lantai XX Unit F,I,J, Jalan ASD Blok X.X, Kawasan FGH, JKL, ZXC, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Desember 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-75037/PP/M.XIVA/99/2016 diucapkan 3 Oktober 2016;
3. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali agar diterima;
4. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi syarat formal;
5. Menyatakan DJP telah tidak memberikan jawaban melebihi 12 bulan sejak permohonan keberatan disampaikan;
6. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar imbalan bunga;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Pemberitahuan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Syarat Nomor S-24/WPJ.04/2016, tanggal 5 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, atas nama Penggugat, NPWP 0X.XXX.XXX.X-0XX.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Pemberitahuan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Syarat Nomor S-4/WPJ.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Pemberitahuan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Syarat yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum karena in casu memiliki keterkaitan hubungan hukum (Innerlijke Samenhang) dengan putusan badang peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam Register Perkara Nomor 2022 – 2023/B/PK/PJK/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 yang amar putusan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, sehingga penjatuhan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap tertib hukum secara mutatis muntandis batal demi hukum dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.75037/PP/M.XIVA/99/2016, tanggal 3 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT QWE;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.75037/PP/M.XIVA/99/2016, tanggal 3 Oktober 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT QWE;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. KWZ, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. DPN, S.H., M.S. dan Dr. H. EML, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan RHV, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: ttd. Dr. H. DPN, S.H., M.S. ttd. Dr. H. EML, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd. Dr. H.KWZ, S.H., M.Hum.
	Panitera Pengganti, ttd. RHV, S.H.
Biaya-biaya : 1. Meterai  ………………………………….   Rp       6.000,00 2. Redaksi ………………………………….   Rp       5.000,00 3. Administrasi ……………………………    Rp 2.489.000,00 Jumlah ………………………………………    Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



H. CQT, S.H.
NIP XXXX0XXXXXXX0XX00X