Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.36825/PP/M.XII/12/2012

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.36825/PP/M.XII/12/2012

Jenis Pajak:Pajak Penghasilan Pasal 23
   
Masa Pajak:Januari s.d Desember
   
Tahun Pajak:2006
   
Pokok Sengketa:Koreksi nilai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dengan pokok sengketa sebagai berikut:

Jasa Sewa             
Jasa Katering dan Kebersihan     
Jasa Lainnya         
Jasa Konsultan         
Jumlah        Rp 258.962.821,00
Rp   40.899.825,00
Rp   92.379.589,00
Rp   38.980.981,00
Rp 431.223.216,00
   
   
  Jasa Sewa sebesar Rp 258.962.821,00
   
Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan surat tanggapan tertulis Pemohon Banding atas Pemberitahuan Daftar hasil penelitian keberatan diketahui bahwa menurut Pemohon Banding biayabiaya tersebut adalah biaya transportasi umum, pengiriman barang dan akomodasi karyawan ke lokasi pekerjaan, menurut Pemohon Banding, berdasarkan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas persewaan angkutan darat, ditegaskan bahwa jasa perusahaan angkutan darat yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian yang dibayar berdasarkan banyaknya atau volume barang, berat barang, dan jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ke tujuan merupakan jasa angkutan darat yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23;
   
Menurut Pemohon:bahwa di dalam koreksi Terbanding terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti sewa bangunan yang seharusnya merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), selain itu terdapat Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/ anggaran), maka dapat dilihat dengan jelas bahwa sewa bangunan dan uang muka kerja bukan merupakan objek Pajak Penghasilan 23;
   
Menurut Majelis:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa sewa sebesar Rp 258.692.821,00 karena transaksi-transaksi yang diberikan Pemohon Banding sebagian besar hanya didukung oleh bukti internal berupa catatan internal, kuitansi internal dan beberapa bukti eksternal berupa purchase order atau invoice dan aplikasi kiriman uang dari Bank sehingga tidak dapat diyakini bahwa transaksi tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana penjelasan Pemohon Banding;

bahwa menurut pemohon Banding, koreksi atas jasa sewa yang Terbanding lakukan terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti sewa bangunan yang seharusnya merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), selain itu terdapat Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/ anggaran), maka dapat dilihat dengan jelas bahwa sewa bangunan dan uang muka kerja bukan merupakan objek Pajak Penghasilan 23;

bahwa dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa general legder, voucher, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan bukti-bukti pendukung lainnya terbukti bahwa terdapat beberapa biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding setuju bahwa atas biaya a quo belum dipotong dan disetor kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pemohon Banding ;

bahwa biaya-biaya yang disetujui oleh Pemohon Banding untuk tetap dikoreksi adalah sebesar Rp. 65.890.000,00 yang terbukti merupakan biaya sewa kenderaan angkutan darat (charter) yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa sisa koreksi atas jasa sewa sebesar Rp. 193.072.821,00 (Rp. 258.692.821,00 – Rp. 65.890.000,00) merupakan akumulasi dari:

Pinjaman karyawan     
Telah dikoreksi pada PPh Pasal 21     
Transport darat dan air     
Pembayaran uang muka (advance payment)     
Perjalanan Dinas         
Objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor     
Reimbursement         
Jumlah    Rp.    1.550.000,00
Rp.  10.800.000,00
Rp.  16.633.550,00
Rp. 102.649.000,00
Rp.        712.125,00
Rp.   60.000.000,00
Rp.       728.146,00
Rp. 193.072.821,00        
bahwa Terbanding terbukti tidak dapat mempertahankan alasannya bahwa pinjaman karyawan sebesar Rp. 1.550.000,00 dan biaya yang telah dikoreksi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 10.800.000,00 serta biaya sewa kantor sebesar Rp. 60.000.000,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa Majelis berpendapat, pinjaman karyawan dan biaya-biaya yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 4 ayat (2) bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa alasan Terbanding yang tetap mempertahankan bahwa biaya transport darat dan air merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan sewa kendaraan angkutan darat dan air (charter) dan atas biaya a quo tidak didukung dengan bukti eksternal, Majelis berpendapat bahwa sewa kenderaan angkutan darat (charter) berupa kendaraan angkutan umum yang disewa oleh Pemohon Banding terbukti bukan dimaksudkan untuk disewa dalam jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan tetapi berdasarkan jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 demikian juga halnya dengan sewa angkutan di atas air bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas pembayaran uang muka (advance payment) sebesar Rp. 102.649.000,00 terbukti merupakan biaya transportasi dan akomodasi karyawan yang masih merupakan piutang dan harus dipertanggungjawabkan bahwa Terbanding mendalilkan pembayaran uang muka a quo merupakan akumulasi atas sewa (charter) kendaraan darat dan air bahwa Majelis berpendapat, pembayaran uang muka (advance) payment terbukti merupakan biaya transportasi dan akomodasi karyawan dengan menggunakan dua moda transportasi, darat dan air, serta tidak disewa oleh Pemohon Banding dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak termasuk sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas biaya perjalanan dinas dan reimbursement sebesar Rp. 1.440.271,00 (Rp. 712.125,00 + Rp. 728.146,00) Majelis berpendapat bahwa biaya a quo bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding dari sebesar Rp. 258.692.821,00 terbukti bahwa koreksi sebesar Rp. 65.890.000,00 sudah tepat dan harus dipertahankan, bahwa koreksi sebesar Rp. 193.072.821,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;
   
  Jasa Katering dan Kebersihan sebesar Rp 40.899.825,00
   
Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan analisa terhadap koreksi yang dilakukan Pihak Terbanding, terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena terdapat Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/anggaran), selain itu terdapat pula koreksi Pihak Terbanding berupa pembayaran uang makan pada beberapa rumah makan, dimana makanan yang disajikan rumah makan bukan merupakan jasa Katering;
   
Menurut Pemohon:bahwa berdasarkan analisa terhadap koreksi yang dilakukan Pihak Terbanding, terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena terdapat Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/anggaran), selain itu terdapat pula koreksi Pihak Terbanding berupa pembayaran uang makan pada beberapa rumah makan, dimana makanan yang disajikan rumah makan bukan merupakan jasa Katering;
   
Menurut Majelis:bahwa berdasarkan analisa terhadap koreksi yang dilakukan Pihak Terbanding, terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena terdapat Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/anggaran), selain itu terdapat pula koreksi Pihak Terbanding berupa pembayaran uang makan pada beberapa rumah makan, dimana makanan yang disajikan rumah makan bukan merupakan jasa Katering;

bahwa selain itu terdapat pula biaya-biaya iuran kebersihan yang diasumsikan sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pihak Terbanding, sedangkan menurut Pemohon Banding, iuran kebersihan yang dibayarkan tiap bulan tersebut jelas bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:

bahwa koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding atas Jasa Katering dan Jasa Kebersihan sebesar Rp. 40.899.825,00 berdasarkan bukti-bukti berupa voucher, general ledger dan bukti pendukung internal lainnya terbukti bahwa biaya a quo merupakan biaya:

-Pembelian bahan makanan dan biaya masak untuk karyawan oleh juru masak sendiriRp.   37.620.325,00-Iuran kebersihan rumah tangga di lingkungan perusahaanRp.        660.000,00-Pengeluaran makan di rumah makanRp.     2.619.500,00 JumlahRp.   40.899.825,00
bahwa Terbanding tidak meyakini detil biaya a quo yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan alasan bahwa bukti-bukti yang disampaikan dalam Persidangan oleh Pemohon Banding adalah bukti-bukti internal dan tidak valid karena ketidakjelasan lawan transaksi;

bahwa alasan Terbanding yang tidak menyakini bukti-bukti internal yang disampaikan Pemotongan Banding, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti eksternal dan kejelasan lawan transaksi atas biaya a quo tidaklah cukup untuk mempertahankan koreksi yang dilakukan Terbanding karena sulit bagi Pemohon Banding untuk mendapatkannya;

bahwa Majelis berpendapat, bukti-bukti internal yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas jasa katering dan jasa kebersihan yang dikoreksi Terbanding cukup menyakinkan Majelis bahwa atas jasa a quo bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding atas jasa katering dan jasa kebersihan sebesar Rp. 40.899.825,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;
   
  Jasa lainnya sebesar Rp 92.379.589,00
   
Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan surat tanggapan tertulis Pemohon Banding atas Pemberitahuan Daftar hasil penelitian keberatan diketahui bahwa menurut Pemohon Banding biayabiaya tersebut adalah biaya atas pembelian perlengkapan komputer, assesoris, sparepart, dan lain-lain yang digunakan untuk perbaikan kendaraan, alat bor, dan computer, Pemohon Banding mempekerjakan karyawan sendiri sebagai teknisi dan mekanik di perusahaan;
   
Menurut Pemohon:bahwa berdasarkan analisa terhadap koreksi yang dilakukan Pihak Terbanding, terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/anggaran), selain itu terdapat pula biaya-biaya pembelian perlengkapan komputer, aksesoris, sparepart dan lain-lain yang diasumsikan sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pihak Terbanding dimana menurut Pemohon Banding biaya-biaya tersebut jelas bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
   
Menurut Majelis:bahwa berdasarkan analisa terhadap koreksi yang dilakukan Pihak Terbanding, terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena Payment Advance yang merupakan pembayaran kepada karyawan sebagai uang muka kerja, dimana pembayaran tersebut masih dicatat sebagai piutang dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam laporan pengeluaran biaya sehingga uang muka tersebut belum merupakan biaya dan masih berupa perkiraan biaya (budget/anggaran), selain itu terdapat pula biaya-biaya pembelian perlengkapan komputer, aksesoris, sparepart dan lain-lain yang diasumsikan sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pihak Terbanding dimana menurut Pemohon Banding biaya-biaya tersebut jelas bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti, data-data dan keterangan dalam persidangan diketahui:

bahwa koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding atas Jasa Lainnya sebesar Rp. 92.379.589,00 berdasarkan bukti-bukti berupa voucher, general ledger dan bukti pendukung internal lainnya terbukti bahwa Pemohon Banding menyetujui koreksi sebesar Rp. 32.373.993,00 bahwa atas jasa lainnya a quo merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding terbukti belum melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang;

bahwa sisa koreksi atas jasa lainnya sebesar Rp. 60.005.596,00 (Rp. 92.379.589,00 – Rp. 32.373.993,00) terbukti merupakan akumulasi dari:

-Pembayaran uang muka kerja karyawanRp.   16.717.000,00-Pengeluaran untuk makanRp.        678.680,00-Pengeluaran transport angkutan umum yang bukan sewa (charter)Rp.     1.120.500,00-Pembelian material (spart parts)Rp.   34.669.416,00-Jasa penterjemah yg telah dikoreksi pada Jasa KonsultasiRp.     6.820.000,00 JumlahRp.   60.005.596,00
bahwa Majelis berpendapat, jasa lainnya yang dikoreksi Terbanding merupakan pembayaran uang muka kerja karyawan, pengeluaran untuk makan, Pengeluaran transport angkutan umum yang bukan sewa (charter) dan Pembelian material (spart parts) seharusnya bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa Majelis berpendapat, jasa penterjemah yang telah dikoreksi oleh Terbanding ke dalam kelompok jasa konsultan sebesar Rp. 6.820.000,00 harus dikeluarkan dari koreksi kelompok jasa lainnya agar tidak terjadi penghitungan ganda atas objek yang sama;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding dari sebesar Rp. 92.379.589,00 terbukti bahwa koreksi sebesar Rp. 32.373.993,00 sudah tepat dan harus dipertahankan, bahwa koreksi sebesar Rp. 60.005.596,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;
   
  Jasa Konsultan sebesar Rp 38.980.981,00
   
Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan surat tanggapan tertulis Pemohon Banding atas Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan diketahui bahwa menurut Pemohon Banding Jasa konsultan menurut buku besar hanya sebesar Rp 29.709.941,00, Pemohon Banding juga menyatakan bahwa sejumlah Rp 153.551.600,00 sudah termasuk di dalam Dasar Pengenaan Pajak objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Teknik;
   
Menurut Pemohon:bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk jasa konsultan senilai Rp 38.980.981,00, hingga saat ini Pemohon Banding belum memperoleh rincian atas koreksi tersebut dari Pihak Terbanding, Pemohon Banding harapkan Pihak Terbanding dapat memberikan rician koreksi atas transaksi tersebut dalam persidangan nanti agar Pemohon Banding dapat menanggapinya;
   
Menurut Majelis:bahwa koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding atas Jasa Konsultan sebesar Rp. 38.980.981,00 berdasarkan bukti-bukti berupa voucher, general ledger dan bukti pendukung internal lainnya terbukti bahwa Pemohon Banding mengakui belum melakukan pemotongan dan penyetoran atas objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 29.709.500,00;

bahwa koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 29.709.500,00 yang telah diakui oleh Pemohon Banding sudah termasuk koreksi sebesar Rp. 6.820.000,00 yang di reklasifikasi dari koreksi Jasa Lainnya;

bahwa sisa koreksi atas objek objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 9.271.481,00 (Rp. 38.980.981,00 – Rp. 29.709.500,00) terbukti bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukan bukti-bukti pendukung bahwa atas biaya a quo bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 walaupun Pemohon Banding membantahnya dengan alasan bahwa justru Terbanding yang tidak dapat membuktikan bahwa atas koreksi a quo merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa Majelis berpendapat, oleh karena sisa koreksi atas objek objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 9.271.481,00 tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding maka atas sisa koreksi biaya a quo merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan disetor oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan Terbanding sebesar Rp. 38.980.981,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;
   
Menimbang:bahwa dalam perkara Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
   
Menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
   
Menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
   
Menimbang:bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian permohonan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

UraianJumlah Menurut
(Rp)Pemohon
BandingTerbanding
MajelisKoreksi Dikabulkan
MajelisDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 232.406.690.801,002.837.914.017,002.543.935.775,00293.978.242,00PPh Pasal 23 terhutang146.704.734,00171.322.350,00152.090.617,0019.231.733,00Keridit Pajak146.704.734,00146.704.734,00146.704.734,000,00PPh Pasal 23 kurang (lebih) dibayar0,0024.617.616,005.385.883,0019.231.733,00Sanksi Adm. Bunga Psl 13 ( 2 ) KUP0,0010.339.399,002.262.071,008.077.328,00PPh Pasal 23 ymh. dibayar0,0034.957.015,007.647.954,0027.309.061,00
   
Memperhatikan:Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
   
Memutuskan:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-170/PJ/2009 tanggal 7 Desember 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00025/203/06/711/08 tanggal 15 September 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-01/WPJ.29/KP.0303/2009 tanggal 24 November 2009, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi:

No.UraianJumlah (Rp)1.Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 232.543.935.775,002.PPh Pasal 23 terhutang152.090.617,003.Kredit Pajak146.704.734,004.PPh Pasal 23 kurang/(lebih) dibayar5.385.883,005.Sanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUP2.262.071,006.Jumlah PPh Pasal 23 ymh. dibayar7.647.954,00
peraturan banner
Thumbnail