Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-108553.12/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-108553.12/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019

Jenis Pajak:PPh Pasal 23
   
Tahun Pajak:2011
   
Pokok Sengketa:bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp318.500.694,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
   
   
Menurut Terbanding:bahwa Terbanding dalam sidang sidang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Uraian Bandingnya;

bahwa Terbanding dalam sidang menyerahkan kepada Majelis Kesimpulan Akhir tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I.Dasar Hukum
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)
Pasal 23:
(1)Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;royalti; danhadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e2.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP Nomor 94 Tahun 2010)
Pasal 15 ayat (3)
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
dibayarkannya penghasilan;disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; ataujatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
Penjelasan Pasal 15 ayat (3)
Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya);
Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:
a.untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;b.untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai;
Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur;II.Tanggapan Terbanding
1.bahwa pokok sengketa adalah koreksi Obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp318.500.694,00 yaitu atas Bunga Pinjaman dari Pemegang Saham yaitu PT MNB;2.bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan yang pada intinya bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa saat terutang PPh pasal 23 atas Biaya Bunga tersebut adalah pada akhir bulan dibayarkan penghasilan atau pada saat jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan mana yang terjadi lebih dahulu.
Dalam hal ini pembayaran bunga belum dilakukan oleh Pemohon Banding dan belum jatuh tempo, sehingga menurut Pemohon Banding atas Biaya Bunga tersebut belum terutang PPh Pasal 23;3.bahwa Terbanding memberikan Tanggapan bahwa berdasarkan dasar hukum yang sama (sebagaimana yang dipakai oleh Pemohon Banding) yaitu Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 beserta penjelasannya, telah diatur hal-hal sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan sebagai berikut: “Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)”.Selanjutnya masih dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:“Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur;4.bahwa dalam dokumen Perjanjian Peminjaman Uang tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2011 antara PT MNB selaku pihak pertama yang memberikan fasilitas pinjaman dan PT BRB selaku pihak kedua yang menerima fasilitas pinjaman, antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:
Dalam halaman 2 angka 4, terkait ketentuan Bunga disebutkan: Pinjaman ini diberikan dengan beban bunga sebesar 13,5% per tahun atau mengikuti rate bunga bank yang berlaku dan bunga tersebut dapat dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama per 6 (enam) bulanan. Bunga akan dikenakan mulai dari tanggal penarikan sampai dengan akhir dari semester. Untuk mengamankan kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul, perhitungan dari bunga yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bersifat final;Dalam halaman 2 Angka 6, terkait ketentuan Pajak disebutkan: Pihak Kedua harus membayar sesuai dengan ketentuannya atas semua pajak-pajak, biaya-biaya, tagihan-tagihan ataupun kewajiban-kewajiban yang timbul sekarang atau dikemudian hari yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dan berlangsungnya Perjanjian ini;5.bahwa dalam proses pemeriksaan terdapat fakta sebagai berikut:
Berdasarkan General Ledger akun 21356.01 diketahui bahwa Pemohon Banding sudah mulai melakukan penarikan pinjaman sejak tanggal 6 Mei 2011, hal ini juga sesuai dengan pengakuan Pemohon Banding bahwa Saldo Hutang pada tahun 2011 kepada PT MNB adalah sebesar Rp8.306.597.025,00 (catatan: tidak ada perjanjian hutang dengan pihak lain sebelum Tahun 2011, sedangkan Perjanjian Peminjaman Uang baru dibuat pada tanggal 3 Oktober 2011). Hal ini berarti bahwa Perjanjian Peminjaman Uang tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2011 tersebut juga mencakup hutang/peminjaman uang yang dilakukan sejak 6 Mei 2011, hal ini sangat dimungkinkan mengingat PT MNB merupakan pemegang saham Pemohon Banding(kedua belah pihak mempunyai hubungan istimewa);bahwa Pemohon Banding sudah mulai melakukan penarikan pinjaman sejak tanggal 6 Mei 2011, ini berarti bahwa pada tanggal 5 November 2011 pembayaran bunga telah jatuh tempo;6.bahwa dari uraian pada angka 4 dan 5 di atas Terbanding menyatakan bahwa jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman kepada PT MNB adalah per 6 (enam) bulanan sejak tanggal penarikan sampai dengan akhir semester sebagaimana diatur dalam Perjanjian Peminjaman Uang tersebut. Dengan demikian maka Pemohon Banding telah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada PT MNB pada saat jatuh tempo pembayaran bunga tersebut;7.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 beserta penjelasannya, maka Bunga Pinjaman tersebut terutang PPh Pasal 23 pada saat jatuh tempo pembayaran bunga tersebut;8.bahwa menanggapi dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Surat Pemberitahuan Perubahan Jangka Waktu Pembayaran Bunga Pinjaman, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:
Surat Pemberitahuan Perubahan Jangka Waktu Pembayaran Bunga Pinjaman tersebut ditandatangani oleh Direktur PT MNB.Dalam halaman 4 Angka 11.2, terkait ketentuan Addendum disebutkan: Perjanjian ini tidak dapat di-addendum atau diubah kecuali dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.bahwa dari fakta tersebut maka Surat Pemberitahuan Perubahan Jangka Waktu Pembayaran Bunga Pinjaman yang hanya ditandatangani oleh satu pihak yaitu Direktur PT MNB, tidak dapat diberlakukan karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam halaman 4 Angka 11.2, terkait ketentuan Addendum sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Peminjaman Uang tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2011;9.bahwa menanggapi dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Pengakhiran Perjanjian Peminjaman Uang, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:
Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 27 Januari 2016;Sedangkan SKPKB PPh Pasal 23 diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2015;Hal ini berarti bahwa adanya kewajiban pembayaran bunga yang merupakan Obyek PPh Pasal 23 (yang merupakan temuan hasil pemeriksaan) sudah ditetapkan/sudah ada sebelum Pengakhiran Perjanjian Peminjaman Uang tersebut dibuat. Oleh karenannya adanya kewajiban Pemohon banding untuk melunasi PPh Pasal 23 terutang terkait dengan pembayaran bunga tidak dapat dihapuskan dengan dibuatnya dokumen Pengakhiran Perjanjian Peminjaman Uang tersebut; 
bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding atas Obyek PPh Pasal 23 yaitu berupa Biaya Bunga Pinjaman, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
   
Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding dalam sidang sidang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Banding dan Surat Bantahannya;

bahwa Pemohon Banding dalam sidang menyerahkan kepada Majelis Kesimpulan Akhir tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a.Dasar Hukum,
bahwa Terbanding dan Pemohon Banding menggunakan ‘dasar hukum’ yang sama sebagai berikut:
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah ……. dst.Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 …… dst. , dilakukan pada akhir bulan.Dibayarkannya penghasilan;Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, atauJatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang tejadi terlebih dahulu.       
bahwa kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 dijelaskan bahwa saat terutangnya PPh pasal 23 UU-PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: deviden) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalty, imbalan jasa tehnik, atau jasa manajemen atau jasa lainnya);
       
bahwa yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur;
       
bahwa sementara tampak dalam Perjanjian Kerjasama bahwa: Halaman 2 Angka 3 Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo: Dengan menunjuk pada Pasal 5 dibawah ini, jangka waktu dari Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian ini; * Halaman 2 angka 4 Ketentuan Bunga Pinjaman ini diberikan dengan beban bunga sebesar 13.5 % per tahun atau mengikuti rate bunga bank yang berlaku dan bunga tersebut dapat dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama per 6 bulan. Bunga akan dikenakan mulai dari tanggal penarikan sampai dengan akhir dari semester;

Sangat jelas bahwa: – Jangka waktu perjanjian adalah dalam 3 (tiga) tahun; (dibawah judul kesepakatan: Tanggal Jatuh Tempo), dan
– “…… dan bunga tersebut dapat dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama per 6 (enam) bulan. …….

Kata “dapat” menunjukkan bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban bahwa keharusan atau kewajiban bayar bunga atau “jatuh tempo” pada pengertian 6 (enam) bulan tersebut; sama sekali tidak., walau hal tersebut “dapat” namun Pemohon Banding sama sekali tidak menerapkan nya.

Maka oleh karena itu PPh Pasal 23 sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) PP 94 Tahun 2010 (sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding) dengan sendirinya belum terhutang, karena Pemohon Banding memang tidak menggunakan periode pembayaran bunga yang dapat dilakukan per 6 (enam) bulanan tersebut;

Pemohon Banding berpegang pada ‘Inti ketentuan hukum dan aturan yang berlaku’ bahwa: Bunga terutang pada saat jatuh tempo dan saat dibayar.

bahwa persoalan sudah diakui sebagai ‘biaya’ oleh Pemohon Banding dan diakui sebagai ‘penghasilan’ oleh PT AKR, lawan transaksi, adalah memang dikarenakan adanya keharusan pencatatan secara akrual sesuai Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
   
Menurut Majelis:bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp318.500.694,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 3 Oktober 2011 serta penarikan pinjaman sejak tanggal 6 Mei 2011, maka 6 bulan setelah penarikan pinjaman yaitu tanggal 5 November 2011, pembayaran bunga telah jatuh tempo;

bahwa Pemohon Banding telah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman (PT MNB) pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;

bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) PP 94/2010 beserta penjelasannya, bunga pinjaman tersebut terutang PPh Pasal 23 pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) PP 94/2010 beserta penjelasannya serta sesuai dengan Surat PT MNB selaku pemberi pinjaman Nomor 080/AKRC/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Jangka Waktu Pembayaran Bunga Pinjaman, pembayaran bunga belum dilakukan dan jatuh tempo pembayaran bunga belum jatuh tempo, sehingga belum terutang PPh Pasal 23 pada tahun 2011;

Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan sebagai berikut:
“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;royalty; danhadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
Pasal 15 ayat (3) PP 94/2010 menyatakan sebagai berikut:
“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan , dilakukan pada akhir bulan:
dibayarkannya penghasilan;disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; ataujatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.”
Penjelasan Pasal 15 ayat (3) PP 94/2010 menyatakan sebagai berikut:
“Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalty, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:
untuk perusahaan yang tidak go public, …dst.untuk perusahaan yang go public, …dst.Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.”

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka saat jatuh tempo pembayaran didasarkan atas kesepakatan yang tertulis dalam kontrak atau perjanjian antara pemohon banding dengan pemberi pinjaman (PT MNB);

bahwa beberapa hal yang disepakati dalam Perjanjian Peminjaman Uang tersebut adalah sebagai berikut:
1)Perjanjian Peminjaman Uang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011;2)PT MNB disebut sebagai “Pihak Pertama”, sedangkan PT VCX (Pemohon Banding) disebut “Pihak Kedua”;3)Pinjaman;
Pihak Pertama setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Pihak Kedua dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 untuk selanjutnya disebut “Fasilitas Pinjaman”;4)Tanggal Jatuh Tempo;
Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian;5)Bunga;
Beban bunga sebesar 13,5% per tahun atau mengikuti rate bunga bank yang berlaku dan bunga tersebut dapat dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama per 6 (enam) bulanan. Bunga dikenakan mulai dari tanggal penarikan sampai dengan akhir dari semester;6)Addendum;
Perjanjian tidak dapat di-addendum atau diubah kecuali dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.   
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-9267/WPJ.04/2016 tanggal 22 Agustus 2016, jenis pajak PPh Pasal 23, masa pajak Januari s.d. Desember 2011, dinyatakan bahwa:
Saldo akhir hutang ke PT MNB tahun 2011 : Rp8.306.597.025,00;Saldo akhir bunga pinjaman ke PT MNB tahun 2011 : Nihil;   
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-9237/WPJ.04/2016 tanggal 22 Agustus 2016 jenis pajak PPh Pasal 23, Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 dinyatakan bahwa berdasarkan data pada dokumen General Ledger Detail nomor 75102.01 terdapat pembebanan “Accrue Bunga Pinjaman” pada akun “Interest Expense-Long Term Loan” dengan rincian sebagai berikut:

DateDebit (Rp)30-09-20121.482.585.349,0031-10-2012256.146.563,0030-11-2012184.855.139,0031-12-2012196.656.227,00
bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan serta data pada dokumen Ledger Detail Nomor 75102.1 tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa jatuh tempo pembayaran bunga paling awal adalah tanggal 30 September 2012;

bahwa besarnya bunga dan pembayaran bunga diatur dalam Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 3 Oktober 2011, sehingga Majelis tidak sependapat dengan pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa karena penarikan pinjaman sejak tanggal 6 Mei 2011 (sebelum dibuat dan ditandatanganinya perjanjian), maka pembayaran bunga akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2011;

bahwa berdasarkan data dan bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis meyakini bahwa dalam tahun 2011 tidak ada pembayaran bunga maupun jatuh tempo pembayaran bunga sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Peminjaman Uang tertanggal 3 Oktober 2011;

bahwa memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku serta sesuai dengan data dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebesar Rp318.500.694,00, tidak dapat dipertahankan.
   
Menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
   
Menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
   
Menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi ;
   
Menimbang:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Terbanding     
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan         
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Majelis  Rp 3.881.347.520,00
Rp    318.500.694,00
Rp 3.562.846.826,00
   
Mengingat:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;
   
Memutuskan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00249/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00021/203/11/063/15 tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00006/WPJ.04/KP.04/2016 tanggal 5 Agustus 2016, atas nama Pemohon Banding, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak         
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Terutang         
Kredit Pajak                     
Pajak yang tidak/kurang bayar         
Sanksi Administrasi:
Bunga Pasal 13 (2) KUP             
Jumlah PPh yang masih harus dibayar         Rp. 3.562.846.826,00
Rp.      71.256.937,00
Rp.      67.303.638,00
Rp.        3.953.299,00

Rp.        1.897.583,00
Rp.        5.850.882,00
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh Hakim Majelis XIVA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

QWE, Ak., M.M ———————————–     
Drs. RTY, M.M ————————————    
Dr. ASD, S.E, M.B.P ——————————    
dengan dibantu oleh
FGH, S.E, Ak.M.M ——————————–   sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;
peraturan banner
Thumbnail