Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.81096/PP/M.XVIIIA/16/2017

 Putusan Nomor : Put.81096/PP/M.XVIIIA/16/2017

Jenis Pajak :PPN
 
Tahun Pajak :2011
 
Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah  koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 sebesar Rp1.624.940,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding :bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumen pendukung pemeriksaan dapat diketahui bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak September 2011 sebesar Rp1.624.940,00 berasal dari Koreksi Pajak Masukan dengan konfirmasi yang dijawab “Tidak Ada” sehingga terhadap Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilai Masukannya disengketakan sejumlah  Rp1.624.940,00, tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;
Menurut Pemohon Banding :bahwa faktur pajak yang telah Pemohon Banding kreditkan dan laporkan pada Masa Pajak September 2011 adalah benar dikeluarkan oleh pihak yang pada saat itu adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang sah dan Faktur Pajak tersebut dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dengan pihak yang mengeluarkan Faktur Pajak tersebut;
Menurut majelis:Dasar Hukum
Pasal 9 ayat (2), ayat (8) huruf a, huruf  b, huruf f, huruf h, ayat (9, Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3,  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Perubahan Kedelapan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, ditegaskan mengenai Daftar Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah;Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;bahwa  Pemohon Banding  menyatakan  atas tagihan dari pihak yang mengeluarkan Faktur Pajak tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran secara keseluruhan berikut dengan Pajak Pertambahan Nilai yang ditagihkan ke Pemohon Banding dan Pemohon Banding  tidak dapat dibebani tanggung jawab renteng Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sedangkan menurut Terbanding Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak Penjual PT BBB atas konfirmasinya telah dijawab “Tidak ada”;

bahwa menurut Majelis untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran harus  dibuktikan dengan dokumen arus uang, arus barang/jasa, dan arus dokumen oleh Pemohon Banding atas transaksi dengan PT BBB;

bahwa terkait dengan pernyataan Terbanding yang menyatakan atas Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilai Masukannya disengketakan sebesar Rp1.624.940,00  tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan karena tidak dilakukan pencoretan pada bagian Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn sehingga Terbanding tidak dapat mengetahui tujuan dari pembayaran tersebut,Majelis berpendapat bahwa tujuan pembayaran dapat diketahui dari invoice atau dokumen pendukung lainnya, sehingga tidak dicoretnya pada bagian harga jual/penggantian/uang muka/termijn bukan merupakan hal yang substansial penyebab faktur pajak tersebut tidak dapatdikreditkan;

bahwa atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi Pemohon Banding,dinyatakan “tidak ada” oleh Terbanding,  Pemohon Banding dalam penelitian bersama   dapat membuktikan atas pembayaran harga jasa pengangkutan pipa dari Gunung Putri ke Project Tanjung Awar-Awar (Tuban) dengan menyampaikan dokumen berupa PO, DO, Invoice, Faktur Pajak, dan Rekening Koran;

bahwa pendapat Terbanding dalam penelitian bersama tersebut menyatakan Pemohon Banding dapat membuktikan Pajak Masukan yang disengketakan telah dibayar oleh Pemohon Banding, namun tetap tidak dapat dikreditkan mengingat Pengusaha Kena Pajak Penjual belum menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud;

bahwa pendapat Majelis atas hal-hal di atas sebagai berikut:
bahwa Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT BBB NPWP XXX-0XX.000 dengan Faktur Pajak Nomor 0X0.000.XX.00000XXX, dengan jumlah pembayaran  Pajak Pertambahan Nilai dalam bulan September 2011 sebesar Rp1.624.940,00 dapat dikreditkan;bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan faktur pajak tersebut tetap tidak dapat dikreditkan mengingat Pengusaha Kena Pajak Penjual belum menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tugas dari Terbanding untuk menyelesaikan agar Pengusaha Kena Pajak penjual/pemberi jasa menyetorkan dan melaporkan  Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya;bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding  tidak dapat dipertahankan;
menimbang:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi;
menimbang  :bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1
Dasar Pengenaan Pajak:      



a    Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN    



Ekspor 

Rp   436.551.949
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri     

Rp3.195.299.525
Jumlah  

Rp3.631.851.474
b    Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN      
Rp                    0
c    Jumlah Seluruh Penyerahan

Rp3.631.851.474
d     Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
Rp                   02
Perhitungan PPN Kurang Bayar:



a    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
Rp  319.529.953
b    Dikurangi:   


PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

Rp                  0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut TerbandingRp    65.685.140


Dibatalkan oleh MajelisRp      1.624.940


Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis 

Rp  67.310.080
Dibayar dengan NPWP sendiri

Rp   252.219.873
c    Diperhitungkan
Rp                   0
d    Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan
Rp  319.529.953
e    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar
Rp                   03
Kelebihan Pajak yang sudah:



a    dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
Rp                  0
b    dikompensasikan ke Masa Pajak … (karena pembetulan) 

Rp                   0
c    Jumlah
Rp                   04
Jumlah PPN yang Kurang dibayar 

Rp                   05
Sanksi administrasi 

Rp                   06
Jumlah yang masih harus dibayar
Rp                   0
Mengingat:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2484/WPJ.07/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00636/207/11/052/13 tanggal 24 Juni 2013,  atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

1
Dasar Pengenaan Pajak:      


a    Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN    


Ekspor 
Rp   436.551.949
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri     
Rp3.195.299.525
Jumlah  
Rp3.631.851.474
b    Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN      Rp                     0
c    Jumlah Seluruh Penyerahan
Rp3.631.851.474
d     Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk DiperjualbelikanRp                     02
Perhitungan PPN Kurang Bayar:


b    Dikurangi:   

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
Rp                     0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
Rp     67.310.080
c    DiperhitungkanRp                     0
d    Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanRp    319.529.953
e    Jumlah Perhitungan PPN Kurang BayarRp                      03
Kelebihan Pajak yang sudah:


a    dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp                      0
b    dikompensasikan ke Masa Pajak … (karena pembetulan) 
Rp                      0
c    JumlahRp                      04
Jumlah PPN yang Kurang dibayar 
Rp                      05
Sanksi administrasi 
Rp                      06
Jumlah yang masih harus dibayarRp                      0  
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00317/PP/PM/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

1.    Drs. AA, M.M.   
2.    Drs. BB, M.Sc.   
3.    CC, S.H., M.Hum.   
4.    DD, S.E., M.M.   sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.81096/PP/M.XVIIIA/16/2017 diucapkan dalam AAuk umum oleh Hakim Ketua pada hari SBB1 Februari 2017, dihadiri oleh      parCCta dan Panitera Pengganti, dengan susunan Danitera Pengganti sebagai berikut:

1.    Drs. AA, M.M.   
2.    Drs. BB, M.Sc.   
3.    CC, S.H., M.Hum.   
4.    DD, S.E., M.M.   sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

tanpa dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
peraturan banner
Thumbnail