Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-44011/PP/M.XI/16/2013
| Jenis Pajak | : | PPN |
| Tahun Pajak | : | 2008 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.103.529.969,00 dengan pokok sengketa terdiri dari: NoJenis Sengketa Pajak Masukan Dalam NegeriNilai (Rp)1. Menurut Pemohon Banding 818.118.636,002. Menurut Terbanding 714.588.667.00Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Bantahan 103.529.969,00 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa sengketa ini terkait dengan sengketa di PPh Badan, yaitu karena Biaya Royalty yang dibayarkan tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman usaha sehingga tidak ada objek PPN Jasa Luar Negeri dan PPN Jasa Luar Negeri yang sudah disetor tersebut tidak dapat dikreditkan karena merupakan pembayaran atas objek yang seharusnya tidak terutang PPN; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah membayar Pajak Masukan tersebut kepada Kas Negara, sehingga merupakan Hak Pemohon Banding untuk Mengkreditkan dan tidak ada Kerugian negara yang ditimbulkan atas pengkreditan SSP PPN Royalti; |
| Menurut Majelis | : | bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: LHP-449/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 17 Juni 2010 tahun pajak 2008 diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak September 2008 s.d Februari 2009 sebesar Rp. 5.035.054.930.00, karena untuk masa pajak Maret 2008 s.d Agustus 2008 telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan Restitusi Kelebihan PPN (PPN LB) di Masa Agustus 2008; bahwa koreksi DPP PPN Masukan Dalam Negeri atas obyek PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp5.035.054.930.00, dimana jumlah tersebut dibebankan oleh Pemohon Banding sebagai biaya Royalti. bahwa Pemeriksa menganggap Royalti yang dibayarkan kepada induk perusahaan (DFG Japan) tersebut tidak memenuhi unsur kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga biaya royalti tersebut dikoreksi fiskal (tidak mengakui pembebanan biaya royalti tersebut); bahwa atas pembayaran sebesar Rp. 5.035.054.930.00, terserbut pemeriksa menganggap sebagai pembayaran deviden (deviden terselubung) kepada induk perusahaan, dimana deviden bukanlah obyek PPN, sehingga seharusnya tidak ada Obyek PPN Jasa Luar Negeri (pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean); bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-2140/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diketahui bahwa Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi positif Pajak Masukan masa Desember 2008 sebesar Rp. 103.529.969,00 dengan alasan: – bahwa berdasarkan payment voucher merupakan pembayaran royalty kepada DFG Co. Ltd sebesar USD 89.980,79. Atas pembayaran tersebut dilampirkan pula SSP PPN JKP dari luar Daerah Pabean atas DFG Co. Ltd sebesar Rp.103.529.969,00 yang merupakan PPN atas royalti Masa November 2008 sebesar Rp.103.529.969,00;- bahwa berdasarkan koreksi PPh Badan dan hal-hal tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan Impor sebesar Rp. 103.529.969,00 terkait dengan koreksi biaya-biaya yang berhubungan dengan pembayaran- pembayaran ke related party yang telah dilakukan koreksi di PPh Badan;- bahwa oleh karena keberatan atas royalty pada keberatan PPh Badan ditolak, maka Tim Peneliti keberatan SKPKB PPN berpendapat bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas royalty tersebut juga tidak dapat dikreditkan karena tidak dapat diketahui peruntukannya sehingga dapat dikategorikan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;- bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan mengingat penyerahan tersebut bukanlah objek PPN sehingga tidak ada objek PPN Jasa Luar Negeri (pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean) sehingga tidak masuk dalam kategori Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;- bahwa dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan karena dikategorikan sebagai Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif pajak masukan masa Desember 2008 sebesar Rp. 103.529.969,00 dengan alasan sebagaimana dalam Surat Banding serta Surat Bantahan aquo; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh : Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode atau metode lainnya. Namun sampai dengan persidangan berakhir, Terbanding tidak melakukan kewenangan yang telah diberikan oleh Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut; bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemohon Banding dengan DFG Co. Ltd yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2007, diperjanjikan antara lain : Subjek kerja sama teknik Pemohon Banding mengadakan kerja sama teknik dengan DFG Co. Ltd di bidang manajemen perusahaan dan produksi yang diperlukan untuk melaksanakan pencetak injeksi plastic dan penjualan hasil injeksi di Indonesia;Royalty DFG Co. Ltd berhak menerima royalty dari Pemohon Banding sebesar 4 % dari penjualan produksi setiap bulan sejak Oktober 2007. Pembayaran harus dilakukan setiap bulan dengan transter ke rekening yang ditentukan DFG Co. Ltd pada tanggal 20 setiap bulan pada bulan berikutnya;bahwa Pemohon Banding mengemukakan beberapa hal, antara lain adalah : – pembayaran royalti berkenaan dengan transfer teknologi (know how) dari DFG Co.Ltd (DFG Japan) kepada Pemohon Banding;- bahwa Pemohon Banding berdiri pada tahun 1997, bergerak dalam bidang produksi Part Printer. Dalam proses produksi Pemohon Banding mengadaptasi proses dari teknologi yang digunakan oleh DFG Co.Ltd yaitu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Pemohon Banding dan saat mulai produksi, PT XXX mendapatkan support dari DFG Co. Ltd;- bahwa dalam hal kepemilikan intangible asset, DFG Co. Ltd memang tidak mendaftarkan ke suatu lembaga tertentu, namun hal ini tidak menjadikan transaksi transfer pricing seperti yang dimaksud Pemeriksa;- bahwa DFG Co.Ltd memberikan bantuan kepada Pemohon Banding berupa: – Training berkenaan dengan produksi, quality control dan administrasi- Lay out mesin pabrik dibuat oleh DFG Co.Ltd;- Gambar jig dibuat oleh DFG Co.Ltd di Jepang;- Jig adalah alat bantu proses lanjutan terhadap barang yang dihasilkan mesin produksi untuk keperluan :o Inspeksi/pemeriksaan produk (seperti ukuran berat produk. panjang/lebar produk dan kelengkapan assembling produk);o Proses produksi tambahan (alat potong protective tape dll); Jig ini tidak standar/tidak terdapat di pasar dan bentuknya bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. maka untuk membuatnya diperlukan rekayasa tersendiri. Sampai saat ini gambar (drawing) jig dibuat oleh DFG Co.Ltd khusus untuk Pemohon Banding dan dibuat Pemohon Banding sesuai dengan gambar; – Informasi dan konsultasi melalui email antara Pemohon Banding dengan DFG Co.Ltd atas setiap permasalahan yang terjadi;- bahwa pemberian informasi seperti disebutkan diatas terkait dengan bagaimana proses produksi yang baik dilakukan agar dapat mencapai efisiensi produksi dan juga tnengenai solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses produksi. Informasi ini bersifat khusus karena berasal dari pengalaman produksi yang telah dilalui oleh DFG Co.Ltd- bahwa Pemohon banding melakukan pembayaran royalty kepada DFG Co. Ltd pada tahun 2008 yang didasarkan atas Perjanjian Agreement yang dibuat pada tanggal 30 September 2007 antara Pemohon Banding dan DFG Co.Ltd. Berdasarkan perjanjian tersebut pembayaran royalty dihitung berdasarkan persentase tertentu yang telah disetujui dan dituliskan dalam perjanjian royalti yaitu : Periode Persentase Keterangan 2008 4% Atas penjualan setiap bulan- bahwa hasil produksi Pemohon Banding memang tidak rnenggunakan merek “DFG” karena berupa spare part yang merupakan bagian dari barang elektronik seperti Part Printer dan lain-lain. Namun penggunaan Hama dan proses produksi “DFG” adalah merupakan jaminan bagi para customer, bahwa Pemohon Banding memproduksi Part Printer yang sama baiknya dengan perusahaan sejenis selaku vendor dari customer besar Pemohon Banding yaitu PT JKL Industry.- bahwa tidak ada kewajiban dalam Undang-undang Perpajakan bahwa teknologi produksi (knowledge) harus didaftarkan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemeriksa wajib memberikan analisa berdasarkan metode-metode yang telah ditentukan sebelum menyatakan bahwa Pemohon banding memang betul melakukan praktik transfer pricing. Pemeriksa tidak memberikan suatu alasan sehingga tidak seharusnya biaya royalti dikoreksi; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung, antara lain berupa : Perjanjian Kerjasama Teknik versi Original English —Japan;Perjanjian Kerjasama Teknik versi Terjemahan;Design Lay Out Pabrik;Penjelasan Mesin JIG tahun 2007, 2008, 2009:Terjemahan Komunikasi & Konsultasi via Email;Trouble Shooting Mesin Injection Molding merk “FGH”;Trouble Shooting Mesin Injection Molding merk “QQ”;Training Maintenance & Drawing;Panduan Operasinal Proses Injeksi Plastik;Pedoman Spesifikasi Standar Die, Struktur tipe Standar;Standar Pengananan Gate (Proses Cutting Gate);Ketentuan Pengontrolan Proses Produksi.bahwa berdasarkan pemeriksaan, dokumen pendukung tersebut berkaitan erat dengan kerja sama teknik di bidang manajemen perusahaan dan produksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemohon Banding dengan DFG Co. Ltd yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2007, dengan demikian terdapat Jasa Luar Negeri dan Majelis berpendapat atas pembayaran PPN-nya dapat dikreditkan; bahwa disamping mengajukan banding atas koreksi PPN masa Pajak Desember tahun 2008 aquo, Pemohon Banding juga mengajukan permohonan banding untuk PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2008 terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1440/WPJ.07/2011 tanggal 24 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00064/206/08/052/10 tanggal 21 Juni 2010 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 15-057829-2008; bahwa pengajuan Banding untuk PPh Wajib Pajak Badan tahun 2008 karena Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya Royalti sebesar USD757,688.00; bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya royalti karena eksistensi adanya Intangible Property tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu ada pembayaran royalti kepada DFG Co., Ltd Japan. Dengan kata lain, pembayaran royalti kepada DFG Co., Ltd tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penyelesaian sengketa banding PPN Masukan yang disengketakan dalam perkara banding ini juga tergantung kepada penyelesaian sengketa banding PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2008; bahwa Majelis telah memutus sengketa permohonan banding untuk PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2008 terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1440/WPJ.07/2011 tanggal 24 Juni 2011 dengan putusan Nomor: Put-44007/PP/M.XI/15/2013 tanggal ucap 18 Maret 2013 dengan amar mengabulkan seluruhnya dimana koreksi yang dibatalkan oleh Majelis adalah koreksi biaya royalti; bahwa atas biaya royalti tersebut Pemohon Banding telah membayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri (PPN JLN) yang kemudian dikreditkan kembali oleh Pemohon Banding namun Terbanding mengoreksi Pajak Masukan atas PPN JLN tersebut dengan alasan karena biaya royalti tidak bisa dibiayakan maka seharusnya tidak ada pembayaran PPN JLN; bahwa oleh karena Majelis telah membatalkan koreksi biaya royalti yang artinya Majelis mengakui adanya biaya royalti yang dibayarkan ke Luar Negeri maka PPN JLN yang dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding menggunakan Surat Setoran Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak masukan yang dapat dikreditkan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi positif Pajak Masukan atas PPN JLN yang dikoreksi oleh Terbanding; |
| Menimbang | : | bahwa oleh karena atas jumlah PPN yang masih harus dibayar yang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp. 207.059.938,00 dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; |
| Mengingat | : | Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2087/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00949/207/08/052/10 tanggal 21 Juni 2010, atas nama : PT. XXX dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Pajak dan Sanksi Administrasi Jumlah (Rp.)Pajak terutang77.504.788,00Kredit Pajak(818.118.636,00)Jumlah yang kurang /(lebih) dibayar (740.613.848,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 740.613.848,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0.00Sanksi Administrasi : – Pasal 13 ayat (2) KUP – Pasal 13 ayat (3) KUP 0.00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0.00 |
