Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 72723/PP/M.VIIB/19/2016

Jenis Pajak	:	Bea Masuk

Tahun Pajak	:	2014

Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Polyaluminium Chloride pos tarif 2827.32.00.00, negara asal: China;


Menurut Terbanding	:	bahwa kolom 7 Form E tidak memenuhi ketentuan Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN-China maupun Overleaf Notes terkait kewajiban mencantumkan nama dan negara perusahaan manufakturnya, maka terhadap barang impor pada PIB Nomor XXXXXX tanggal 30 Desember 2014 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan ditetapkan pembebanan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan ketidak-sahan Certificate of Origin (Form E) nomor E14470ZC32664888 tanggal 16 Desember 2014, sampai dengan saat ini tidak ada bukti nyata atau data obyektif dan terukur yang membuktikan bahwa Certificate of Origin (Form E) nomor E14470ZC32664888 tanggal 16 Desember 2014 adalah cacat hukum, tidak valid, tidak sah, palsu dan/atau dipalsukan sehingga batal demi hokum dan impor barang dengan PIB nomor 468349 tanggal 19 November 2014 berhak memperoleh preferensi tariff dalam skema ACFTA, sehingga tariff akhir bea masuk menjadi 0 %;

Menurut Majelis	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1765/KPU.01/2015, tanggal 27 Februari 2015 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa Polyaluminium Chloride pos tarif 2827.32.00.00 dengan PIB Nomor: XXXXXX tanggal 30 Desember 2014 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dikarenakan berdasarkan penelitian terhadap Form E nomor: E14470ZC32664888 tanggal 16 Desember 2014 pada kolom 7 Form E tidak memenuhi ketentuan Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN-China maupun Overleaf Notes terkait kewajiban mencantumkan nama dan negara perusahaan manufakturnya; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-1765/KPU.01/2015, tanggal 27 Februari 2015 dan pada pokoknya mengemukakan alasan Pemohon Banding telah melakukan importasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 antara lain disebutkan bahwa: Pasal 1 (1)Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; Pasal 2 (1)Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;lmportir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada pemberitahuan impor barang;Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; danDalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum; bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area menyatakan “ The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”; bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised OCP For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area menyatakan “In case where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess wether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of prefential treatment raised by the importing Party”; bahwa Terbanding tidak melakukan retroactive check (konfirmasi) yang ditujukan kepada issuing authority atas keraguan terhadap Form E nomor E14470ZC32664888 tanggal 16 Desember 2014; bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang	:	bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor berupa Polyaluminium Chloride yang diberitahukan dalam PIB Nomor: XXXXXX tanggal 30 Desember 2014 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1765/KPU.01/2015 tanggal 27 Februari 2015 dikabulkan seluruhnya, sehingga atas impor tersebut dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA)

Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan	:	Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1765/KPU.01/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024461/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 31 Desember 2014, atas nama: XXX, dan menetapkan atas impor Polyaluminium Chloride pos tarif 2827.32.00.00, negara asal China, sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : XXXXXX tanggal 30 Desember 2014 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil; Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Ir. ABC. Drs. DEF GHI, S.Sos., M.H. JKL, SE., MM.sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, Putusan Nomor: Put-72723/PP/M.VIIB/19/2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: MNO, S.H., M.H. PQR, S.H. GHI, S.Sos., M.H. LJKL, SE., MM. sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.