PUTUSAN
Nomor 252/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1099/PJ./2010 tanggal 17 Desember 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MNO, tempat kedudukan Gedung ZZ Lantai X, Jalan YY No. XX, Medan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25730/PP/M.IV/13/2010 Tanggal 1 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00013/204/03/421/05 tanggal 28 April 2005, maka Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Surat Terbanding Nomor : S-55/WPJ.09/KP.0809/ 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Uraian Banding atas permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2003;

Dasar Formal

bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00013/204/03/421/05 tanggal 28 April 2005 sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding sudah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut dengan Surat Pemohon Banding Nomor: G.284/05 tanggal 16 Juni 2005 yang Pemohon Banding kirim dengan pos kilat khusus pada tanggal 20 Juni 2005, namun sampai saat jatuh tempo Pemohon Banding belum menerima jawaban;

bahwa kemudian Pemohon Banding membuat surat tindak lanjut atas surat keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun 2003 ke Terbanding dengan Surat Nomor: G.511/06 tanggal 12 Oktober 2006;

bahwa jawaban Pemohon Banding terima berupa Surat Terbanding Nomor: S-55/WPJ.09/ KP.0809/2007 tanggal 21 Maret 2007 yang menyampaikan bahwa “Surat keberatan tidak diterima” oleh Terbanding;

Koreksi yang dilakukan Terbanding

bahwa Biaya Technical Advisori Fee sebesar Rp.2.180.102.610,00 menurut Terbanding merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang belum dipotong oleh Pemohon Banding;

Alasan Mengajukan Banding

bahwa Surat Terbanding Nomor: S-55/WPJ.09/KP.0809/2007 tanggal 21 Maret 2007 menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding Nomor: G.284/05 tanggal Juni 2005 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tidak dapat diproses sebagai surat keberatan karena menurut administrasi Terbanding belum pernah diterima;

bahwa menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 ayat (5) menyatakan “Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat”;

bahwa tanda bukti penerimaan surat melalui pos tersebut sudah Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Pemohon Banding yang meminta Uraian Banding lebih lanjut atas surat keberatan Pemohon Banding (Surat Pemohon Banding Nomor: G.511/06 tanggal 12 Oktober 2006 beserta copy surat keberatan Pemohon Banding), oleh sebab itu tidak ada alasan lagi bagi Terbanding untuk menyatakan keberatan tidak dapat diproses;

bahwa keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 adalah karena Terbanding menetapkan koreksi tanpa melihat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan Belgia (negara pemberi jasa);

bahwa sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Belgia, Pasal 5 ayat (2) huruf I, “Pemberi jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26, jika dalam memberikan jasa perusahaan melalui pegawainya tinggal di Indonesia melebihi jumlah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”, dalam memberikan jasa pegawai SIPEF tinggal di Indonesia hanya beberapa hari, dengan demikian tidak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Belgia dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan “Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk suatu negara sehubungan dengan profesi atau kegiatan lainnya yang serupa hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali ia memiliki suatu basis tetap yang biasa tersedia baginya di negara lainnya untuk tujuan pelaksanaan kegiatannya”, jika ia memiliki tempat seperti itu, pendapatannya dapat dikenakan pajak di negara lainnya itu tetapi hanya dikenakan atas jumlah yang diperkirakan diperoleh dari basis tetap itu;

bahwa SIPEF tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari;

bahwa koreksi yang sama pernah dilakukan oleh Terbanding namun koreksinya dibatalkan oleh Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor : 02220/BPSP/M.I/13/ 2000;

bahwa dengan alasan di atas Pemohon Banding menolak koreksi Rp.2.180.102.610,00;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan alasan Banding tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar Surat Terbanding Nomor: S-55/WPJ.09/KP.0809/2007 tanggal 21 Maret 2007 atas nama Pemohon Banding dibatalkan dan menetapkan menjadi:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25730/PP/M.IV/13/2010 Tanggal 1 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: S-55/WPJ.09/KP.0809/2007 tanggal 21 Maret 2007 mengenai keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00013/204/03/421/05 tanggal 28 April 2005, atas nama PT MNO, NPWP: 0X.000.XXX.X-XXX.001, alamat: Gedung ZZZ Lantai X, Cikarang Barat, Bekasi 17520, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25730/PP/M.IV/13/2010 Tanggal 1 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1099/PJ./2010 tanggal 17 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 20 Desember 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 5 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:

Dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh PQR, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. STU, S.H., M.H., dan Dr. H.VWX, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh YZA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara