Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56066/PP/M.VIB/16/2014

Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak	:	2010

Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi mengenai nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak November 2010 sebesar Rp125.966.493,00;


Menurut Terbanding	:	bahwa Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan dikoreksi sebesar Rp.125.966.493,00 karena terdapat permintaan Klarifikasi Faktur Pajak yang mendapat jawaban “tidak ada” oleh KPP tempat lawan transaksi terdaftar;

Menurut Pemohon	:	bahwa menurut Pemohon Banding, atas Pajak Masukan sebesar Rp.125.966.493,00 Pemohon Banding sudah membayar harga barang dan pajak pertambahan nilai yang terutang;

Menurut Majelis	:	bahwa perhitungan koreksi Pajak Yang Dapat Diperhitungkan adalah sebagai berikut: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan cfm Terbanding Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan cfm Pemohon Banding KoreksiRp 119.543.599.516,00 Rp 119.669.566.009,00 Rp 125.966.493,00 bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding bermula dari jawaban konfirmasi yang dijawab “tidak ada “oleh Terbanding yang tidak dapat dilanjutkan dengan pengujian arus uang dan barang. bahwa Majelis berpendapat jawaban konfirmasi bukan merupakan penentu apakah suatu pembayaran pajak dapat diperhitungkan sebagai Kredit Pajak. bahwa konsep dasar dari pertanggungjawaban atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah pihak yang memungut yang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya, sedangkan pihak yang dipungut (Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak) hanya wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksinya. bahwa hal tersebut berimplikasi pada prinsip tanggungjawab renteng yang hanya akan dibebankan apabila pihak Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar. bahwa dengan prinsip tersebut diatas Majelis berpendapat, sepanjang pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti pihaknya benar-benar telah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka meskipun jawaban konfirmasi negatif, Pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan tetap dapat dikreditkan. bahwa dengan demikian Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan bukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sudah dibayar berupa arus uang dan arus barang dari awal transaksi sampai dengan pelunasan dan pembayaran harga barang beserta Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembelian barang/Jasa kepada PKP Penjual ataupun bukti bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding sudah dilaporkan oleh lawan transaksi. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa: Bukti Bank Keluar, Bukti transfer bank, Faktur Pajak Standar, Invoice, Rekening Koran, SPT Masa PPN Lawan Transaksi, Bukti Penerimaan Surat dan Surat konfirmasi dari PT. ABC. bahwa Majelis dalam persidangan meminta Terbanding dan Pemohon Banding melakukan uji kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut: -bahwa atas Pajak Masukan senilai Rp.50.814.058,00 Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti apapun sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar dan karenanya tetap dipertahankan,-bahwa atas Pajak Masukan senilai Rp.75.152.437,00 Pemohon Banding memberi bukti dan pendapat Majelis atas bukti tersebut adalah sebagai berikut: 1.Atas transaksi dengan PT. DEF Tbk, dengan nilai Pajak Masukan sebesar Rp.65.910.494,00 Pemohon Banding sudah dapat menyampaikan bukti lengkap arus uang dan arus dokumen sehingga Majelis dapat menyakini atas Faktur Pajak terkait supplier tersebut memang sudah dibayar harga barang beserta pajak pertambahan nilai yang terutang. bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan: “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”. bahwa karena Pemohon Banding terbukti telah melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang bersama harga barang kepada Penjual/Penerbit Faktur Pajak, maka Majelis berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 16 F Undang-Undang PPN a quo, tidak seharusnya Pemohon Banding dibebani tanggung jawab renteng atas Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak. bahwa dengan demikian Majelis berketetapan koreksi Terbanding untuk Faktur Pajak senilai Rp.65.910.494,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanya atas Pajak Masukan sebesar Rp.65.910.494,00 tersebut tetap dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan.2.Atas transaksi dengan PT. ABC, CV. GHI, CV. JKL, CV MNO , Koperasi Pondok Pesantrean PQR dan Koperasi Pondok Pesantrean STU dengan nilai Pajak Masukan sebesar Rp.9.241.943,00, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti arus uang maupun dokumen; bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan fotokopi SPT lawan transaksi, namun SPT tersebut belum dilegalisir oleh KPP tempat lawan transaksi terdaftar. bahwa Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa mengingat dokumen yang disampaikan sebagai bukti hanya berupa fotokopi tanpa legalisasi dari KPP lawan transaksi maka tidak dapat diyakini validitas dan keabsahan dari fotokopi SPT Lawan transaksi tersebut. bahwa dengan demikian Majelis tidak dapat menggunakan fotokopi SPT lawan transaksi tersebut sebagai bukti bahwa harga barang dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dibayar, disetorkan dan dilaporkan. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan senilai Rp.9.241.943,00, sudah benar sehingga tetap dipertahankan. bahwa dengan demikian secara keseluruhan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.125.966.493,00 adalah sebagai berikut: Total Faktur Pajak disengketakan:Rp 125.966.493,00Faktur Pajak dapat diyakini oleh Majelis (dapat dikreditkan)Rp 65.910.494,00Faktur Pajak tidak dapat diyakini oleh Majelis (dikoreksi dipertahankan)Rp. 60.055.999,00 bahwa dengan demikian secara keseluruhan Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan untuk masa pajak November 2010 menjadi sebagai berikut: Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan cfm TerbandingRp. 119.543.599.516,00Koreksi tidak dapat dipertahankanRp. 65.910.494,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan cfm persidanganRp. 119.609.510.010,00 bahwa selanjutnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 dihitung kembali oleh Majelis menjadi sebagai berikut: 1.Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. EksporRp. 0 a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiriRp. 1.189.934.404.548 a.3. Penyerahan yang PPN-nya yang dipungut oleh Pemungut PPNRp. 0 a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungutRp. 0 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNRp. 0 a.6. JumlahRp. 1.189.934.404.548 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNRp. 151.051.927.189 c. Jumlah seluruh penyerahanRp. 1.340.986.331.737 d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:Rp. 02.Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp. 118.993.440.439 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samaRp. 0 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanRp. 119.609.510.010 b.3. STP (pokok kurang bayar)Rp. 0 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiriRp. 0 b.5. Lain-lainRp. 0 b.6. JumlahRp. 0 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKPRp. 0 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)Rp. 119.609.510.010 e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d))Rp. 616.069.5713Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp. 676.125.570 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak…. (karena pembetulan)Rp. 0 c. Jumlah (a+b)Rp. 676.125.5704PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)Rp. 60.055.9995Sanksi administrasi: – Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp. 60.055.9996Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)Rp. 120.111.998

Memperhatikan	:	Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat	:	1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,2.Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan	:	Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-775/WPJ.07/2013 tanggal 8 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/10/415/12 tanggal 8 Maret 2012, Masa Pajak November, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakRp. 1.340.986.331.737Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp. 118.993.440.439Dikurangi: Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanRp. 119.609.510.010Jumlah perhitungan PPN Kurang BayarRp. 616.069.571Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp. 676.125.570PPN yang tidak/kurang dibayarRp. 60.055.999Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp. 60.055.999Jumlah yang masih harus dibayarRp. 120.111.998 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh Hakim Majelis VI B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: VWX Ak, MBA YZA, Ak, M.Sc BCD SE, MSi EFGsebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.