Pokok Sengketa:

bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA karena transhipment atas importasi Rice Cooker (Magic Com) Model YMC 210, pos 8516.60.10 negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 318754 tanggal 21 Juli 2017 dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA), kemudian oleh Terbanding ditetapkan pada pos yang sama yaitu 8516.60.10 BM 15% MFN yang mengakibatkan kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp84.505.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

bahwa dalam pengangkutannya dari negara asal atas importasi Pemohon Banding terdapat proses transit di pelabuhan Hongkong, sedangkan status Hongkong sama dengan negara non-FTA lainnya.

bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding melampirkan Non-Manipulation Certificate no 2017GPO467HC tanggal 09 Agustus 2017 atas Form E nomor E173333352742036 E173333352742036, yang diterbitkan oleh China Inspection Company Limited yang menerangkan bahwa barang impor tersebut tidak mengalami proses apapun selama berada atau berganti kapal di hongkong, namun dokumen tersebut tidak menjelaskan keseluruhan rute pengangkutan;

bahwa Form E nomor diterbitkan E173333352742036tanggal 06 Juli 2017 (2 minggu setelah B/L diterbitkan), kolom 13 pada form E tidak dicentang, sehingga penerbitan form E tersebut tidak memenuhi ketentuan prosedural;

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas importasi dengan PIB nomor 318754 tanggal 21 Juli 2017 untuk pos 1 tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa shipment ini benar berasal dari China, dimana di dalam rute pelayarannya shipmet ini transit di Hongkong. Berdasarkan Rule 8 Annex III TIG Agreement skema ACFTA dengan judul Direct Consigment disebutkan:

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:(a)If the products are transported passing thought the territory of any other ACFTA member states;(b)If the product are transported without passing thought the territory of any non-ACFTA member states;(c)The Products whose transport involves transit thought one more intermediated non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provide that:(i)The transit entry is justifield for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;(ii)The product have not entered into trade or consumption there; and the product have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.

bahwa dari point diatas tersebut terdapat bahwa untuk yang melintasi (transit atau transhipment) wilayah teritori negara non anggota skema ACFTA, menurut rule di atas perlu dibuktikan bahwa Transit/Transhipment tersebut:

(a)Disebabkan oleh kondisi geografis, sehingga harus melalui wilayah teritori negara lain;(b)Menyesuaikan dengan kebutuhan transportasi, seperti kebutuhan bahan bakar, kepentingan jalur pelayaran dan sebagainya;(c)Produk yang akan dimintakan tarif preferensi di negara tujuan akhir tidak diperjualbelikan selama transit; (d)Produk yang akan dimintakan tarif preferensi di negara tujuan tidak mengalami proses produksi atau proses lainnya yang merubah substansi barang, kecuali bongkar-muat atau kegiatan lain untuk menjaga keutuhan barang. (Dedi Abdul Hadi, 2016:86,87) Berdasarkan keterangan diatas pada point (a) dan (b) itu bisa dikatakan sebagai fleksibilitas dalam dinamika perdagangan internasional. Sedangkan pada point (c) dan (d) dapat diutarakan bahwa produk Pemohon Banding tidak diperjualbelikan dan tidak mengalami proses produksi atau proses lainnya yang dapat merubah substansi barang. bahwa lampiran Non-Manipulation Certificate ini diterbitkan oleh salah satu institusi yang ditunjuk, yaitu: 1.China Inspection Company atau CIC; atau2.China Customs; atau3.Hongkong Customs. Salah satu dari Non-Manipulation Certificate yang sudah/telah Pemohon Banding lampirkan adalah Non-Manipulation Certificate Hong kong Customs. Seharusnya dengan adanya Non-Manipulation Certificate Hongkong Custom Pemohon Banding bisa mendapatkan tarif preferensi karena syarat dari adanya transit/transhipment adalah Non-Manipulation Certificate.

Menurut Majelis:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding dalam KEP-6942/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-015720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 01 Agustus 2017, dimana atas importasi Pemohon Banding berupa Rice Cooker (Magic Com) Model YMC 210, pos 8516.60.10, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 318754 tanggal 21 Juli 2017 dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA), kemudian oleh Terbanding ditetapkan pada pos yang sama yaitu 8516.60.10 BM 15% MFN yang mengakibatkan kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp84.505.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

(1)	Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;

Pasal 2

(1)

Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang le bih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEANChina Free Trade Area;Pemohon Banding, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;lembar asli Surat Keterangan Asal (Fonn .E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:Pemohon Banding, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; danpengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area menyatakan “ The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof”;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) Revised OCP For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area menyatakan “In case where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider the clarifications made by Issuing Authority and assess wether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of denial of prefential treatment raised by the importing Party”;

bahwa berdasarkan Annex 3 Rules of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, disebutkan:

Rule 8 Direct Consigment The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party: a)If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;  b)If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;  c)The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:(i)the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;(ii)the products have not entered into trade or consumption there;(iii)the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition;

bahwa atas keraguan terhadap keabsahan Form E Nomor E173333352742036 tanggal 06 Juli 2017, Terbanding melakukan retroactive check (konfirmasi) kepada issuing authority dengan surat nomor: S-5427/KPU.01/2017 tanggal 08 September 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari Zheijiang EntryExit Inspection & Quarantine Bureau of the People’s republic of China nomor: 33000017637 tanggal 12 Oktober 2017 antara lain menyatakan: “bahwa Form E Nomor E173333352742036 benar diterbitkan oleh Zheijiang Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People’s republic of China dan menyatakan bahwa berdasarkan B/L dan the cargi tracking diketahui barang impor diangkut langsung dari Ningbo, China menuju Jakarta, Indonesia, dengan melakukan transit di Hongkong dan barang impor tidak mengalami proses apapun dan barang impor tetap terjaga selama transit ….”;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB dan telah mendapat jawaban konfirmasi dari issuing authority diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang:

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-6942/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-015720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan barang impor Rice Cooker (Magic Com) Model YMC 210, pos 8516.60.10, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 318754 tanggal 21 Juli 2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA)

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6942/KPU.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-015720/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 01 Agustus 2017, atas nama: PT YME, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi Rice Cooker (Magic Com) Model YMC 210, pos tarif 8516.60.10, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 318754 tanggal 21 Juli 2017 sebesar 0% (AC-FTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

S, S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
HR, S.H.	sebagai Hakim Anggota,
WTM, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
AC, S.E., Ak., M.Si.	sebagai Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.