KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/KMK.05/1990

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/KMK.05/1990

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TAMBANG (FREIGHT) UNTUK MENGHITUNG HARGA PABEAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa biaya tambang (freight) merupakan komponen untuk menghitung harga pabean sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 340/KMK.01/1985;
  2. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pedoman penetapan besarnya biaya tambang untuk menghitung harga Pabean.

Mengingat :

  1. Ordonansi Bea (Stbl 1931 Nomor 471);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1977;
  4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985;
  5. Keputusan Presiden Nomor 64/01/1988;
  6. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 

Nomor : 656/KP6/IV/1985;

Nomor : 329/KMK.05/1985;

Nomor : 18/2/KLP/GBI;

  1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/1985.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BIAYA TAMBANG (FREIGHT) UNTUK MENGHITUNG HARGA PABEAN.

Pasal 1

Biaya tambang (freight) yang dipergunakan untuk menghitung harga pabean adalah biaya tambang sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading (B/L) dan Airway Bill (AWB).

Pasal 2

Dalam hal biaya tambang tidak tercantum dalam B/L, besarnya biaya tambang ditetapkan :

– 15% (lima belas persen) dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Negara-negara Eropa/Afrika/Amerika.

– 10% (sepuluh persen) dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Negara-negara Asia Non Asean/Australia.

– 5% (lima persen) dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Negara-negara Asean.

Pasal 3

Dalam hal biaya tambang tidak tercantum dalam AWB besarnya biaya tambang ditetapkan berdasarkan tarif International Air Transport Association (IATA).

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 1990

MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN

peraturan banner
Thumbnail