SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 14/PJ.41/1995

TENTANG

PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX.
(SERI PPh UMUM NOMOR 5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih ada keragu-raguan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.41/1995 tanggal 8 Februari 1995 tentang pembayaran PPh Pasal 25 atas penebusan bahan bakar Premix, maka dengan ini diberitahukan penegasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan butir 4, SE-02/PJ.41/1995 bahwa formula untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 22 yang disetor berkenaan dengan penebusan Premix ditentukan sebagai berikut :1.1.SPBU Swastanisasi :
   Premix : 0,3% dari penjualan atau Rp. 2.610,00/KL1.2.SPBU Pertamina :
   Premix : 0,25% dari penjualan atau Rp. 2.175,00/KLPenghitungan tersebut didasarkan atas harga jual dari PT. Elnusa sebesar Rp. 870,00 per liter.
2. Dengan mengantisipasi terhadap adanya perubahan dan perbedaan harga jual dari masing-masing anggota Perusahaan-perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) dan untuk memudahkan perhitungan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 22 yang harus disetor berkenaan dengan penebusan Premix ditetapkan menjadi :2.1.SPBU Swastanisasi :
   Premix : 0,3% dari harga penjualan2.2.SPBU Pertamina :
   Premix : 0,25% dari harga penjualan

Demikian untuk diketahui dan agar Surat Edaran ini dapat Saudara sebarluaskan kepada SPBU, agen/dealer yang menyalurkan bahan bakar Premix di Wilayah kerja Saudara masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER