Putusan Nomor : Put.88022/PP/M.XIV.B/99/2017

Jenis Pajak

Gugatan

Tahun Pajak

2015

Pokok Sengketa

bahwa pokok sengketa dalam gugatan ini adalah Gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00141/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 Masa Pajak Juli 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Penggugat atas STP Nomor 00115/106/15/ 073/15 tanggal 19 November 2015;

Menurut Tergugat

bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP, atas angsuran PPh Pasal 25 yang kurang dibayar untuk Masa Pajak Juli 2015, Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) nomor 00115/106/15/073/15 tanggal 19 November 2015 sebesar Rp173.021.396,00, dengan pokok pajak yang kurang dibayar sebesar Rp160.204.997,00 dan sanksi administrasi berupa Bunga Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp12.816.399,00;

Menurut Penggugat

bahwa menurut Penggugat dari perhitungan SPT tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2015 jumlah yang masih harus dibayar adalah hanya sebesar Rp.77.865.273,00 hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Estimasi Laporan Keuangan yang Penggugat telah sampaikan ke Tergugat memang benar adanya , sehingga Penggugat harus melalukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 agar tidak menjadi beban yang berat untuk dipikul Penggugat;

Menurut Majelis

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00141/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 Masa Pajak Juli 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c, Karena Permohonan Penggugat atas STP Nomor 00115/106/15/073/15 tanggal 19 November 2015, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

menimbang

bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 diketahui bahwa angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 sebesar Rp320.409.993,00 per-bulan untuk Masa Pajak April 2015 sampai dengan Masa Pajak Desember 2015;

bahwa Penggugat menyampaikan permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2015 kepada Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015 melalui surat Nomor 011/SCW-AKT/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;

bahwa Tergugat menerbitkan keputusan atas permohonan Penggugat melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00084/PPH-25/WPJ.06/KP.1203/ 2015 tanggal 26 November 2015, yang intinya menolak permohonan pengurang angsuran, sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April sampai dengan Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp320.409.993,00 sesuai dengan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014;

bahwa menurut Tergugat, sesuai data pada aplikasi SIDJP dan Portal DJP diketahui bahwa pembayaran PPh Pasal 25 oleh Penggugat untuk Masa Pajak Januari 2015 sampai dengan Masa Pajak Desember 2015, adalah sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Jumlah Bayar (Rp)	Tanggal Bayar	NTPN
1	Januari 2015	5.000.000	06/02/2015	03F56000L4FDL33B
2	Februari 2015	5.000.000	06/03/2015	E018B87NJ017A718
3	Maret 2015	5.000.000	07/04/2015	98B4D70TOAS7TCB0
4	April 2015	320.409.993	06/05/2015	BOBB93BN1OGQ7E58
5	Mei 2015	160.204.996	04/06/2015	DFA077TUQFGLF068
6	Juni 2015	160.204.996	06/07/2015	CDC7B05UP4U2J398
7	Juli 2015	160.204.996	05/08/2015	FE1510P9VAL6SJ20
8	Agustus 2015	160.204.996	04/09/2015	911798MM60JFPKS8
9	September 2015	1.000.000	05/10/201	6F3B83182H00J060
10	Oktober 2015	1.000.000	03/11/2015	3916A2JV2NAFBN7O
11	November 2015	1.000.000	03/12/2015	DBEF84DQ4S768MPO
12	Desember 2015	1.000.000	04/01/2016	8BA94894AAISKGK8
Jumlah		980.229.977

bahwa sesuai tabel di atas, diketahui bahwa Penggugat telah mengurangi pembayaran PPh Pasal 25 sejak Masa Pajak Mei 2015, dari Rp320.409.993,00 menjadi Rp160.204.996,00, tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP, Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor 00115/106/15/073/15 tanggal 19 November 2015 sebesar Rp179.429.596,00, terdiri dari pokok pajak yang kurang dibayar sebesar Rp160.204.997,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp12.816.399,00, atas angsuran PPh Pasal 25 yang kurang dibayar untuk Masa Pajak Juli 2015;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis memberikan berpendapat sebagai berikut:

menimbang

berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), menyatakan:

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, antara lain menyatakan:

Pasal 2 huruf c
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar.

Pasal 17 ayat (1)
Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.	Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
b.	Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17 ayat (2)
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar.

Pasal 17 ayat (3)
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.

menimbang

berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), menyatakan:

a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

menimbang

Pasal 17 ayat (1)
Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.	Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
b.	Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Menimbang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu, Pasal 7 ayat (1), (2), dan ayat (3), menyatakan:

a.	Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
b.	Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
c.	Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penjelasan dari Tergugat maupun Penggungat dan bukti yang disampaikan dalam persidangan, dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat:

1)	bahwa penerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00084/PPH-25/WPJ.06/KP.1203/2015 tanggal 26 November 2015 oleh Tergugat, yang intinya menolak permohonan pengurang angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April sampai dengan Masa Pajak Desember 2015 sebesar Rp320.409.993,00, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku;
2)	bahwa penerbitan STP Nomor 00115/106/15/073/15 tanggal 19 November 2015 oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku;
3)	bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00141/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 oleh Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta/bukti dan penjelasan oleh Tergugat maupun Penggugat dalam persidangan serta pertimbangan hukum di atas, cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk menolak permohonan gugatan Penggugat, sehingga penebitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00141/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 telah benar;

Menimbang

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, penjelasan Tergugat dan Penggugat dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat, sehingga penebitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00141/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 23 Januari 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, sehingga Keputusan tetap dipertahankan;

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00141/NKEB/WPJ.06/2017 tanggal 23 Januari 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00115/106/15/073/15 tanggal 19 November 2015 Masa Pajak Juli 2015, atas nama Penggugat;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan terakhir pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Drs. ABC M.M.	sebagai Hakim Ketua,
BCD, Ak., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Dr. CDE, S.E., M.B.P.	sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu
Dra DEF	sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIV B pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;