Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49937/PP/M.III/12/2014

Jenis Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak

2008

Pokok Sengketa

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp.43.331.739.624,00, dengan perincian pokok sengketa sebagai berikut :

1.	Koreksi atas Biaya Gaji	Rp. 2.223.397.212.,00
2.	Koreksi atas Biaya Lembur	Rp. 401.341.980,00
3.	Koreksi atas Biaya Solar	Rp.22.437.048.748,00
4.	Koreksi atas Biaya Oli	Rp. 633.813.014,00
5.	Koreksi atas Biaya Penyusutan	Rp. 2.574.135.126,00
6.	Koreksi atas Biaya Equipment Rental	Rp. 4.052.020.567,00
7.	Koreksi atas Biaya OB	Rp.11.692.233.266,00
8.	Koreksi atas Biaya Others	(Rp. 682.250.289,00)
	Jumlah	Rp.43.331.739.624,00

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.43.331.739.624,00

Menurut Terbanding

bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan koreksi atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan sebesar Rp.43.331.739.624,00.

Menurut Pemohon

bahwa atas koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.43.331.739.624,00 yang dilakukan oleh Terbanding dengan dasar koreksi di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa atas sejumlah dimaksud merupakan penangguhan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan Overburden dimana hal ini hanya merupakan pencatatan yang disyaratkan oleh SAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang pada intinya mengatur bahwa untuk biaya-biaya tahun berjalan yang terkait dengan kegiatan Pengupasan Tanah (Overburden) tidak dapat dibebankan sekaligus, melainkan harus ditangguhkan sebagian.

Pendapat Majelis

bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan koreksi atas biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan sebesar Rp.43.331.739.624,00.bahwa berdasarkan pemeriksaan Terbanding yang bersumber dari General Ledger Januari sampai dengan Desember 2008, diketahui terdapat perkiraan Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan dengan penambahan pada tahun 2008 sebesar Rp.43.331.739.624,00, sesuai PSAK Nomor 33, atas biaya tersebut seharusnya dibebankan pada tahun dimana ratio aktual jauh lebih kecil dari ratio rata-ratanya, sehingga dilakukan koreksi atas penyesuaian fiskal negatif lainnya.bahwa berdasarkan Laporan Audit yang berakhir 31 Desember 2008 dinyatakan bahwa “pada tanggal 31 Desember 2008, biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan untuk area blok utama merupakan kelebihan biaya pengupasan tanah aktual atas rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang. Rasio pengupasan rata-rata aktual untuk pit perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 adalah 23,45:1 sedangkan estimasi rasio pengupasan rata-rata umur tambang untuk pit perusahaan adalah 13,00:1.”bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP182/WPJ.04/KP.1205/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan Kertas Kerja Pemeriksaan terkait diketahui bahwa Pemohon Banding belum melaporkannya sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.bahwa dalam Surat Keberatannya, Pemohon Banding menyatakan bahwa penangguhan biaya-biaya pengupasan tanah tahun berjalan sebesar Rp.43.331.739.624,00 di dalamnya terdapat biaya-biaya sebagai berikut:

Penangguhan Biaya Gaji	sebesar Rp. 2.223.397.212,00
Penangguhan Biaya Lembur	sebesar Rp. 401.341.980,00
Penangguhan Biaya Solar	sebesar Rp.22.437.048.748,00
Penangguhan Biaya Oli	sebesar Rp. 633.813.014,00
Penangguhan Biaya Penyusutan	sebesar Rp. 2.574.135.126,00
Penangguhan Biaya Eq. Rental	sebesar Rp. 4.052.020.567,00
Penangguhan Biaya OB	sebesar Rp.11.692.233.266,00
Penangguhan Biaya Others	sebesar (Rp. 682.250.289,00)
Total Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan	sebesar Rp.43.331.739.624,00

bahwa atas hal tersebut, Terbanding telah melakukan permintaan data kepada Pemohon Banding melalui Surat Nomor: S-1314/WPJ.04/BD.06/2010 tanggal 29 November 2010 dan melalui Surat Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: S-248/WPJ.04/BD.06/2011 tanggal 8 Maret 2011, namun Pemohon Banding belum dapat memberikan data-data yang dapat meyakinkan Terbanding untuk mendukung alasan keberatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

–	bahwa atas biaya gaji, Pemohon Banding hanya menyerahkan data berupa rincian biaya gaji di buku besar dan biaya gaji untuk keperluan overburden (PVR 060.8.10.007) tanpa disertai pelaporan biaya gaji dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan data-data pendukung lainnya,
–	bahwa atas biaya lembur, Pemohon Banding hanya menyerahkan data berupa rincian biaya lembur di buku besar tanpa disertai data-data pendukung lainnya,
–	bahwa atas biaya solar, Pemohon Banding hanya menyerahkan rincian biaya solar di buku besar dan data biaya fuel untuk keperluan overburden (PVR 080029) tanpa disertai data-data pendukung lainnya,
–	bahwa atas biaya oli, Pemohon Banding hanya menyerahkan rincian biaya oli di buku besar tanpa disertai data-data pendukung lainnya,
–	bahwa atas biaya penyusutan, Pemohon Banding hanya menyerahkan rincian biaya penyusutan di buku besar tanpa disertai data-data pendukung lainnya,
–	bahwa atas biaya equipment rental, Pemohon Banding menyatakan biaya tersebut bersumber pada pos Sewa Peralatan Berat (07-71501-0-534),

namun atas keseluruhan biaya equipment rental yang bersumber pada pos Sewa Peralatan Berat (07-71501-0-534) direklas kedalam pos biaya pengupasan yang ditangguhkan (07-31506-0-111), dimana secara faktanya atas biaya tersebut telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya, oleh karenanya menurut pemahaman Pemohon Banding tidak seharusnya atas biaya tersebut dikoreksi kembali oleh Terbanding karena telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya, namun sampai laporan ini dibuat, Pemohon Banding hanya menyerahkan data berupa rincian biaya tersebut dibuku besar dan sebagian bukti potong, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan kontrak sewa ataupun data pendukung lainnya,

–	bahwa atas biaya overburden, Pemohon Banding hanya menyerahkan rincian biaya di buku besar dan Surat Keterangan Bebas tanpa disertai data-data pendukung lainnya yang dapat mendukung keberatannya,
–	bahwa atas biaya others, Pemohon Banding hanya menyerahkan rincian biaya di buku besar tanpa disertai data-data pendukung lainnya.

bahwa Pemohon Banding mendalilkan, atas biaya pengupasan yang ditangguhkan sebesar Rp.43.331.739.624,00 tersebut secara fiskal harus Pemohon Banding lakukan koreksi negatif, karena atas biaya tersebut merupakan biaya Tahun Pajak 2008, sehingga secara unsur biaya jelas dapat dibebankan dan merupakan biaya tahun berjalan atau dengan kata lain adalah merupakan biaya yang bersifat rutin, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang menyatakan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual, penjelasan lebih rinci mengenai koreksi fiskal negatif biaya ini dapat dilihat dalam Surat Keberatan Pajak Penghasilan Badan yang diajukan bersamaan dengan Surat Keberatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 201/TSA-KPP SB3/IX/NIH-BRT25/I/2JJA/2010 pada point 1.4 tentang Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif.bahwa adapun penangguhan biaya-biaya tahun berjalan sebesar Rp.43.331.739.624,00 yang terkait dengan kegiatan dimaksud di dalamnya terdapat biaya-biaya sebagai berikut:

1.	Penangguhan Biaya Gaji	Rp. 2.223.397.212,00
2.	Penangguhan Biaya Lembur	Rp. 401.341.980,00
3.	Penangguhan Biaya Solar	Rp.22.437.048.748,00
4.	Penangguhan Biaya Oli	Rp. 633.813.014,00
5.	Penangguhan Biaya Penyusutan	Rp. 2.574.135.126,00
6.	Penangguhan Biaya Eq. Rental	Rp. 4.052.020.567,00
7.	Penangguhan Biaya OB	Rp.11.692.233.266,00
8.	Penangguhan Biaya Others	(Rp. 682.250.289,00)
	Total Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan	Rp.43.331.739.624,00

bahwa atas Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan pada point 1 sampai dengan point 5 dan point 8 dengan jumlah total sebesar Rp.27.587.485.791,00 adalah bukan merupakan biaya yang terkait dengan pemanfaatan jasa yang harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga menurut pemahaman Pemohon Banding atas biaya-biaya tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.bahwa atas Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan pada point 6 sebesar Rp.4.052.020.567,00 adalah merupakan penangguhan biaya equipment rental yang bersumber pada pos Sewa Peralatan Berat (07-71501-0-534), namun atas keseluruhan biaya equipment rental yang bersumber pada pos Sewa Peralatan Berat (07-71501-0-534) telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya.bahwa Terbanding telah menetapkan kembali Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya Equipment rental yang secara pencatatan berdasarkan PSAK 33 direklass kedalam pos Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan (07-31506-0-111), faktanya, atas biaya tersebut telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya, oleh karenanya menurut pemahaman Pemohon Banding tidak seharusnya atas biaya tersebut dikoreksi kembali oleh Terbanding, pada saat proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Objek Biaya Equipment Rental tersebut kepada Terbanding.bahwa atas Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan pada point 7 sebesar Rp.11.692.233.266,00 adalah merupakan penangguhan Biaya Overburden oleh kontraktor yang berasal dari dari pos Biaya Overburden oleh kontraktor (07-71201-0-534), atas sebagian Biaya Overburden sebesar Rp.7.307.117.208,00 yang bersumber dari pos Biaya Overburden (07-71201-0-534) telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23-nya serta sebagian Biaya Overburden sebesar Rp.18.000.024.592,00 yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dilakukan pemotongan sehubungan dengan disampaikannya Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pemberi Jasa, pada saat proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada Terbanding.bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Terbanding menetapkan kembali Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Biaya Overburden yang dilakukan oleh kontraktor yang mengakibatkan objek pajak ganda, Terbanding telah mengambil pos biaya tangguhan yang sama, yaitu yang dicatat di laporan laba rugi pada awalnya dan kemudian Neraca karena hasil reklasifikasi biaya tangguhan tersebut, bahwa reklasifikasi tersebut dilakukan dimana biaya-biaya tersebut harus direklas ke dalam pos Biaya Pengupasan Yang Ditangguhkan (07-31506-0-111).bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa Pengadilan Pajak adalah institusi yang menjalankan judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara, artinya dalam memutus perkara Majelis harus mendasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan, “Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) “.bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.bahwa substansi koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi yang terkait pemahaman perlakuan (treatment) pembukuan dan pembuktian atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 antara Terbanding dengan Pemohon Banding yang ditemukan dalam pemeriksaan.bahwa terhadap laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Artinya terhadap pos Biaya Overburden yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dilakukan kualifikasi, dan telah dibayar Pajak Penghasilan Pasal 23nya.bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”.bahwa kemudian di dalam Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkeyakinan serta menyimpulkan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.43.331.739.624,00 tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat

1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2.	Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-474/WPJ.04/2011 tanggal 04 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00029/203/08/063/10 tanggal 22 Juni 2010, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 33.467.623.304,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp. 3.345.135.535,00
Kredit Pajak	Rp. 3.345.135.535,00
Pajak Penghasilan Lebih Dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi	Rp. 0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

DEF, S.E., Ak., M.Sc.Drs. GHIDrs. JKL, M.B.A.YZ

sebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota,sebagai Hakim Anggota,sebagai Panitera Pengganti,

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

PQR, S.H., M.Kn.STU, S.H., M.H., M.Si.VWXYZ

sebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota,sebagai Hakim Anggota,sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.