memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor DD, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa FF, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4265/PJ/2019, tanggal 4 Oktober 2019;

PT XXX, beralamat di AA Office Tower B Lantai C Suite D, Jalan SS Kavling F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh YY, jabatan Direktur;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001041.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-01713/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00256/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016 Masa Pajak Maret 2014;
4. Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut:

   No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
   1	Dasar Pengenaan Pajak:
   	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
   	a.1. Ekspor	112.080.132
   	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	181.902.699.264
   	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	–
   	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.153.467.840
   	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	–
   	a.6. jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	184.168.247.236
   	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	–
   	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b)	184.168.247.236
   	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/ Diperbolehkan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:
   	d.1. Impor BKP	–
   	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	–
   	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	–
   	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	–
   	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	–
   	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	–
   	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	–
   	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	–
   	d.9. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6. atau d.7. atau d.8.)	–
   2	Penghitungan PPN Kurang Bayar
   	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau 1.d.9.)	18.190.269.926
   	b. Dikurangi:
   	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	–
   	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	25.269.704.653
   	b.3. STP (pokok kurang bayar)	–
   	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	5.394.754.012
   	b.5. Lain-lain	–
   	b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	30.664.458.665
   	c. Diperhitungkan:
   	c.1. SKPPKP	–
   	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. – c.1.)	30.664.458.665
   	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(12.474.188.739)
   3	Kelebihan Pajak yang sudah:
   	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.474.188.739
   	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ……… (karena pembetulan)	–
   	c. Jumlah (a + b)	12.474.188.739
   4	PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.)	–
   5	Sanksi administrasi:
   	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	–
   	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	–
   	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	–
   	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	–
   	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	–
   	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	–
   	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	–
   6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	–

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001041.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01713/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00256/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016, atas nama PT XXX, NPWP 01.070.701.xxxx, beralamat di AA Office Tower B Lantai C Suite D, Jalan SS Kavling F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada t anggal 18 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001041.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001041.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

   3. 1.	Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
   3. 2.	Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01713/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00256/207/14/055/16 tanggal 7 September 2016, atas nama PT XXX, NPWP 01.070.701.xxx, beralamat di AA Office Tower B Lantai C Suite D, Jalan SS Kavling F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
   3. 3.	Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

   Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-01713/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 3 November 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2014, Nomor: 00256/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.701.xxxx, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp204.915.636,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak masukan terkait dengan Non Claim Waranty berupa Sales Allowance Program sebesar Rp38.259.085,00 dan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas klarifikasi dijawab “tidak ada” oleh KPP lawan transaksi sebesar Rp2.500.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak masukan terkait dengan Non Claim Waranty berupa Sales Allowance Program sebesar Rp38.259.085,00 dan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas klarifikasi dijawab “tidak ada” oleh KPP lawan transaksi sebesar Rp2.500.000,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena in casu telah diawali dengan uji bukti para pihak di hadapan Majelis Hakim yang dimaksudkan untuk menilai atas kebenaran materiil adalah sudah tepat dan benar, sedangkan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas klarifikasi dijawab “tidak ada” atau “belum dijawab” oleh KPP lawan transaksi maka atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab “Tidak Ada” atau “belum dijawab” maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan karena Faktur Pajak memiliki sifat “aantonder belastingen” yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17, 18, 23 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) juncto Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;
2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp204.915.636,00 dengan perincian sebagai berikut:

   Dasar Pengenaan Pajak:
   Ekspor		Rp 27.433.960,00
   Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp 226.875.279.086,00
   Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp 4.134.595.220,00
   		Rp 231.037.308.266,00
   Pajak Keluaran		Rp 18.190.269.926,00
   Pajak Masukan:
   – Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 25.167.246.835,00
   – Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 5.394.754.012,00
   		Rp 30.562.200.847,00
   Jumlah PPN yang lebih dibayar		Rp 12.371.730.921,00
   Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		Rp 12.474.188.739,00
   Jumlah PPN yang kurang dibayar		Rp 102.457.818,00
   Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP		Rp 102.457.818,00
   Jumlah Pajak yang masih harus dibayar		Rp 204.915.636,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Dr. CCC, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. AAA, S.H., M.S., dan Dr. BBB, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan DDD, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.