bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena Pemohon Banding mempunyai bukti-bukti atas transaksi dengan CV AAA berupa Surat Perintah Kerja, Faktur-faktur CV AAA, Bukti Transfer Bank dari BBB-Jakarta dengan bukti salinan slip bank nomor 11-04-2049 dan salinan Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Nomor: S-1191/WPJ.22/KP.0403/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang penjelasan jawaban konfirmasi;

bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis meminta kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti;

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti, Pemohon Banding menyerahkan salinan dokumen-dokumen sebagai berikut:

List Uji Arus Uang dan Barang periode Maret 2011;

1. Accounting Slip atas nama Pemohon Banding nomor 11-04-2049 tanggal 7 April 2011;
2. Rupiah Remitance atas nama Pemohon Banding kepada YY Nomor: YA-118 tanggal 15 April 2011;
3. 4 (empat) lembar Faktur dari CV AAA kepada Pemohon Banding nomor 65/HSNRI/III/11 tanggal 11 Maret 2011;
4. Faktur Pajak atas nama Pemohon Banding Nomor: 010.000-11.00xxxx tanggal 31 Maret 2011;
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemohon Banding kepada CV AAA nomor 056/SPK/NRI/V/2009 tanggal 19 Mei 2009;
6. Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Nomor: S-1191/ WPJ.22/KP.0403/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang penjelasan jawaban konfirmasi;
7. Statement Of Account periode 1/4/2011 s/d 29/4/2011 dari BBB;
8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SSP dan Bukti Penerimaan Surat atas nama CV AAA;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa dengan dapat dibuktikannya arus uang dan arus barang serta dokumen ralat jawaban serta membuktikan adanya SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SSP dan Bukti Penerimaan Surat Masa Maret 2011, maka koreksi sebesar Rp.3.397.076,00 harus dibatalkan sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sama dengan menurut SPT Masa PPN Maret 2011 Pemohon Banding;

bahwa pada uji bukti Pemohon Banding dapat menunjukkan ralat surat jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dari CV AAA menjadi “Ada” serta dapat menunjukkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SSP dan Bukti Penerimaan Surat Masa Maret 2011 atas nama CV AAA yang membuktikan bahwa Faktur Pajak Tersebut telah dilaporkan;

bahwa dari hasil uji bukti Terbanding tetap mempertahankan koreksinya atas Pajak Masukan sebesar Rp.3.397.076,00 dengan alasan bahwa tidak ada ralat jawaban klarifikasi atau pemberitahuan tentang telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang disengketakan oleh KPP domisili PKP Penjual sebagaimana diatur berdasarkan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa alasan Terbanding yang menyebutkan koreksi tetap dipertahankan karena tidak ada ralat jawaban klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual terdaftar, Majelis tidak sependapat karena berdasarkan fakta dalam persidangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Nomor: S-1191/WPJ.22/KP.0403/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan juga berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang Pemohon Banding dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak a quo sah adanya, maka kedua unsur yang disyaratkan untuk menilai Faktur Pajak a quo telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem informasi Perpajakan;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan uji bukti terbukti bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan arus uang dan arus barang atas transaksi yang dilakukannya sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000065 tanggal 31/03/2011 senilai Rp.3.397.076,00, oleh karenanya Pemohon Banding tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak a quo;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan berdasarkan bukti tersebut di atas telah dilaksanakan pembayaran sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 42 Tahun 2009 khususnya pada penjelasan Pasal 16 F disebutkan: “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan bukti berupa Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Nomor: S-1191/WPJ.22/KP.0403/2013 tanggal 10 Mei 2013 terbukti Faktur Pajak Nomor: 010.000-11.0xxxx tanggal 31 Maret 2011 telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2011 PKP Penjual sehingga Pajak Masukan sebesar Rp.3.397.076,00 a quo dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2011 sebesar Rp.3.397.076,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;

Demikian diputus di Jakarta tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00195/PP/PM/IV/2015 tanggal 7 April 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pen.069/PP/PM/V/Prb/2015 tanggal 18 Mei 2015; dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari 24 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;